TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN
ARIF CANDRA SAKTI
Pemuda Pancasila saat
ditemui di Kantor MPW PP
Provinsi Jatim

Laporan
Wartawan TribunJatim.com,
Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM,
SURABAYA - MPC Pemuda
Pancasila (PP) Surabaya
menyanggupi intruksi dari MPW
PP Provinsi Jatim untuk terus
memantau media sosial dan
melaporkan jika ada black
campaign (kampanye hitam)
yang menyerang Capres-
cawapres nomor urut 01,
Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Teman-teman setiap waktu
akan memantau medsos ya,
kalau kita temukan
pelanggaran kita laporkan ke
MPW biar advokat di LPPH ikut
melaporkan ke aparat yang
berwajib," kata Sekretaris MPC
PP Surabaya, Baso Juherman,
Kamis (27/12/2018).

Baso Juherman mengatakan
MPC PP Kota Surabaya juga
mempunyai grup yang
berisikan anggota Pemuda
Pancasila (PP) yang aktif
memantau media sosial 24
jam.

"Kalau kami temukan,
walaupun misal pemilik akun itu
kami tahu orang beserta
alamatnya, akan tetap kami
laporkan saka sambil
memantau pergerakan
mereka," lanjut Baso
Juherman.

Baso Juherman juga
mengungkapkan
keprihatinannya karena
kampanye hitam yang
menyerang Jokowi-Ma'ruf
Amin masih banyak ditemukan.
"Kita melihat banyak fitnah, isu
PKI, seakan-akan pak Jokowi
tidak pro Islam dan yang lain,
baik itu berupa meme,
karikatur, dan yang lain," ucap
Baso Juherman.

Seperti diketahui MPW PP
Jatim mengintruksikan kepada
kader Pemuda Pancasila (PP)
di setiap tingkatan MWP,
MPC, PAC ranting dan anak
ranting untuk melakukan
pengawasan dan pengamatan.

Platform media sosial yang
dipantau di antaranya
WhatsApp grup, Facebook,
Line, Instagram, Twitter, dan
media sosial lainnya.
Setiap temuan terhadap
konten media sosial yang
mendiskreditkan dan
membuat agar tidak benar
atau hoax terhadap pasangan
capres dan cawapres Jokowi-
Ma'ruf Amin.

Selanjutnya akan segera
dilakukan koordinasi dan
pelaporan langsung kepada
MPC pemuda Pancasila (PP)
kabupaten kota se-Jatim.

Semua temuan setelah
diverifikasi dan di
komunikasikan untuk
selanjutnya segera dilaporkan
ke badan pengawas pemilu di
setiap kabupaten kota.

Setiap bentuk laporan formal
harus dikawal oleh semua
tingkatan MPW dan MPC.

Caranya melakukan komunikasi
dengan terlebih dahulu kepada
MPW dan LPPH lalu ke Bawaslu
tentang tindak lanjut atas
laporan yang sudah
diserahkan.

Setiap bentuk temuan di
platform media sosial harus
dilakukan cek re chek, dan
verifikasi terhadap konten ya
sehingga yang disampaikan ke
Bawaslu tingkat akurasinya
tidak diragukan.

Penulis: Sofyan Arif Candra
Sakti
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
http://jatim.tribunnews.com/2018/12/...owi-maruf-amin