Selasa, 18 Desember 2018
11:54

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/
ISTIMEWA
Bupati Kayong Utara, Citra
Duani diwawancarai sejumlah
awak media di Hotel Mahkota
Kayong, Sukadana, Sabtu
(15/12/2018).

Laporan Wartawan Tribun
Pontianak, Adelbertus
Cahyono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,
KAYONG UTARA - Sebanyak
17.500 kartu BPJS Kesehatan
milik warga Kabupaten Kayong
Utara tidak memiliki Nomor
Induk Kependudukan (NIK).

Hal itu diungkapkan Bupati
Kayong Utara, Citra Duani saat
diwawancarai sejumlah awak
media di Hotel Mahkota
Kayong, Sukadana, Sabtu
(15/12/2018) lalu.

"17.500 BPJS kita ini kita bayar
terus, ternyata setelah kita
minta datanya, 17.500 itu tidak
memiliki NIK, jadi di kartu BPJS
itu NIKnya kosong," ungkap
Citra Duani.

Ia menyatakan akan menelusuri
penyebab kosongnya NIK pada
kartu BPJS itu.

"Apakah pada saat itu mereka
(warga) belum memiliki KTP,
atau kah memang ini
pendataannya, ini akan kita
sinkronkan dengan
Disdukcapil," tambah Citra
Duani.

Ia mengungkapkan, Pemkab
selama ini menanggung
setidaknya 40 ribu iuran BPJS
Kesehatan warga dengan dana
senilai Rp 11 miliar.

"Kemudian (Pemerintah) Pusat
45 ribu, berarti kalau jumlah
penduduk kita 120 ribuan
tinggal sekitar 30 ribuan yang
belum memiliki BPJS,"
paparnya.

Menurutnya, data yang dimiliki
BPJS masih banyak yang 'over
lap', sehingga masih banyak
warga miskin yang tidak
terakomodir.

Ia mengkhawatirkan masih ada
warga yang tidak melapor saat
ada anggota keluarganya yang
meninggal dunia.

"Nah nanti kita akan sinkronkan
dengan data yang baru ke
BPJS, sehingga sebagian
besar nanti masyarakat kita
sudah bisa gratis untuk
mendapatkan BPJS," ujarnya.

Penulis: Adelbertus Cahyono
Editor: Jamadin
Sumber: Tribun Pontianak
http://pontianak.tribunnews.com/2018...tara-tanpa-nik