Sabir Laluhu
Jum'at, 21 Desember 2018 -
20:41 WIB

Sabir Laluhu
Jum'at, 21 Desember 2018 -
20:41 WIB

Wakil Ketua KPK Laode
Muhammad Syarif di Gedung
KPK. Foto/Dok/SINDOnews

JAKARTA - Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengecam keras bebasnya
mantan terpidana mantan pemilik
Bank Century Robert Tantular
setelah
memperoleh pembebasan
bersyarat pada Juli 2018 lalu.

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad
Syarif menegaskan, pemberian
remisi yang berujung
pembebasan bersyarata oleh
Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham) bagi para
terpidana pidana khusus seperti
narkoa maupun korupsi sampai
saat ini memang masih
menyisakan banyak persoalan.

Syarif menuturkan, salah satu
yang menjadi sorotan KPK adalah
bebasnya mantan pemilik Bank
Century Robert Tantular pada Juli
2018.

Syarif membeberkan, dari beberapa perkara sebenarnya total pidana untuk Robert Tantular yakni 21 tahun. Saat 2018 ini, menurut hitungan KPK Robert baru menjalani masa pidana selama sekitar 10 tahun. Semestinya, tutur Syarif, Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) tidak ceroboh memberikan remisi maupun pembebasan bersyarat bagi Robert. Apalagi Robert bukan justice collaborator kalau melihat perkara korupsi pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan kerugian lebih dari Rp8,012 triliun yang ditangani KPK.

"Robert Tantular kan dia bukan JC. Dia bahkan mempersulit banget dulu (saat penyidikan kasus Century di KPK) dan kerugian negaranya besar sekali.

Dia dihukum sebenarnya 21 tahun,dan dia hanya menjalani setengah, itu pun 10 tahun lebih ya. Kita minta pada Ditjen Pemasyarakatan dan Kemenkumham, bukannya kita mau balas dendam, tetapi bahwa khusus untuk misalnya narapidana kekerasan terhadap anak, korupsi, terorisme, narkoba, itu harus ketat sekali pemberiannya," tegas Syarif saat dikonfirmasi Jumat (21/12/2018).

Dia membeberkan, sehubungan dengan remisi dan pembebasan bersyarat bagi para narapidana korupsi yang ditangani KPK memang sangat diwajibkan adanya status justice collaborator.

Dengan status tersebut tentu pelakunya telah berkontribusi membongkar kasus yang lebih besar. Atas jasa tersebut maka pelaku berstatus justice collaborator harus diberikan apresiasi berupa remisi dan/atau pembebasan bersyarat.

Syarif membeberkan, sebenarnya KPK pernah menerima laporan pengaduan masyarakat tentang transaksi uang dalam pemberian remisi oleh Ditjenpas ke para narapidana.

Laporan tersebut bahkan sempat ditelusuri lebih lanjut.

Tapi menurut dia, belakangan KPK belum berhasil mendapatkan bukti-bukti yang valid dan nama-nama terduga pelaku.

"Pernah kita mendapatkan laporan pemberian remisi salah satunya itu bisa diuangkan," ucapnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, penyelidik KPK telah memintai keterangan terhadap Robert Tantular terkait penyelidikan baru kasus dugaan korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Permintaan keterangan terhadap Robert berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Desember 2018.

Hanya Febri belum menerima informasi pasti kapan tanggal permintaan keterang tersebut.

"Yang bersangkutan (Robert Tantular) memang sudah dimintai keterangan di penyelidikan kasus Century.

Permintaan keterangan di awal Desember ini. Untuk pemeriksaan kembali atau lanjutan saya belum bisa pastikan," tegas Febri.

Sekadar diketahui, Robert Tantula dijerat Mabes Polri dan dibawa Kejaksaan Agung ke pengadilan dengan berbagai delik. Di antaranya penipuan, beberapa penyimpangan dalam perbankan, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pada Juni 2016, majelis hakim agung kasasi di Mahkamah Agung (MA) memvonis total pidana penjara 21 tahun untuk Robert. Vonis ini disertai perampasan uang dan sejumlah aset milik Robert dengan nilai ratusan miliar termasuk sebuah mal di kawasan Serpong. (pur)

https://nasional.sindonews.com/read/...lar-1545399667