Jumat, 21 Desember 2018
11:28 WIB

Koresponden
Tribunnews.com/Richard Susilo

TRIBUNNEWS.COM - Mahfud
MD meminta pemerintah
Indonesia tak hanya
menyatakan keprihatinannya
terkait kondisi etnis Uighur di
Xinjiang, China.

Hal tersebut Mahfud MD
sampaikan dalam cuitan di
akun Twitter pribadinya,
@mohmahfudmd, Kamis
(20/12/2018).

Menurut pakar hukum dan tata
negara itu, pemerintah tak
seharusnya hanya menyatakan
prihatin soal kondisi terbaru
etnis Uighur.

Mahfud MD meminta
pemerintah agar memgutus
tim untuk berbicara secara
resmi dengan pemerintah
China.

Hal ini sama seperti yang
dilakukan pemerintah RI saat
kasus Rohingya, beberapa
waktu lalu.

Dalam hal tersebut, menurut
Mahfus MD, Kementerian Luar
Negeri (Kemenlu) mampu
melakukan perannya dengan
cukup baik.

"Sekarang bisa juga, kan?
MuSlim Uighur perlu bantuan
perlindungan," tulis Mahfud
MD.


Cuitan Mahfud MD soal Muslim
Uighur di China (Tangkap layar
TWITTER.COM)

Sebelumnya, mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK)
tersebut juga menulis, agar
pemerintah tidak tinggal diam.
Pemerintah Indonesia,
menurut Mahfud MD
seharusnya menggunakan jalur
diplomatik untuk
menghentikan penindasan
terhadap etnis Muslim Uighur
di China.

Hal ini sejalan dengan alinea
pertama Pembukaan UUD
1945.

"Menurut Alinea I Pembukaan
UUD 1945 kita merebut
kemerdekaan utk menjaga
derajat kemanusiaan dari
penistaan manusia lain
(panjajahan).

Indonesia hrs menggunakan
jalur diplomatik utk
menghentikan penindasan thd
muslimin di Uighur sesuai dgn
tujuan negara yg keempat.
Tdk boleh diam," tulis pria asal
Madura ini.

Sebagaimana diketahui,
pemerintah China dihujani kritik
dari masyarakat dunia atas
perlakuan yang dianggap
menindas sejumlah besar
warga suku Uighur, seperti
menahan mereka di kamp-
kamp khusus.

Suku Uighur adalah kelompok
minoritas Muslim di China yang
berjumlah sekitar 11 juta orang
dan bermukim di bagian barat
negara ini.

Pada Agustus 2018, sebuah
komite PBB mendapat laporan,
hingga satu juta warga Uighur
dan kelompok Muslim lainnya
ditahan di wilayah Xinjiang
barat.

Di sana mereka menjalani apa
yang disebut program
'reedukasi, atau 'pendidikan
ulang'.

Respons pemerintah
Indonesia
Wakil Presiden Jusuf Kalla
menyatakan, Indonesia masih
menunggu informasi terkait
kondisi aktual warga Uighur
Xinjiang.

Ia mengatakan, pada 17
Desember lalu, Menteri Luar
Negeri Retno LP Marsudi telah
memanggil Dubes China di
Indonesia untuk
menyampaikan keprihatinan.
Selain itu, juga telah
memerintahkan Duta Besar RI
di Beijing untuk melihat
keadaan sebenarnya di
Xinjiang, RRC.

"Semuanya menunggu laporan
dari Kedubes dan follow up
dari pertemuan, pemanggilan
Dubes China ke Menlu pada
tanggal 17 lalu," ujar JK, di
Kantor Wapres RI, Jalan Medan
Merdeka Utara, Jakarta Pusat,
Kamis (20/12/2018).

Sementara itu, Menteri
Agama, Lukman Hakim
Syaifuddin mengatakan,
Pemerintah RRC harus
memberikan penjelasan
terbuka terkait kondisi aktual
warga Uighur Xinjiang.

Menurutnya, sejumlah
informasi beredar tentang
kondisi warga Uighur.

Satu di antaranya disebutkan
telah terjadi separatisme
sehingga menggerakkan
simpatik masyarakat dunia.

"Dalam dunia global dengan
kecepatan arus informasi
seperti saat ini, kondisi
masyarakat Uighur penting
untuk diketahui masyarakat
dunia."

"Maka, akan jauh lebih baik bila
pihak otoritas Pemerintah RRC
langsung yang menjelaskan ke
masyarakat dunia, agar tak
menimbulkan dugaan-dugaan
yang tak berdasar," ujar Menag
di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

(Tribunnews.com/Sri Julia)
Penulis: Sri Juliati
Editor: Tiara Shelavie
http://m.tribunnews.com/section/2018...hanya-prihatin