Jakarta - Indonesia aktif merespons kabar dugaan pelanggaran HAM yang dialami warga muslim Uighur di China. Namun hingga kini kabar tentang kebenaran itu masih samar-samar.

"Kami sampaikan bahwa pemerintah sangat prihatin dengan (dugaan pelanggaran HAM muslim Uighur di China), apalagi hal-hal tersebut ada pelanggaran HAM. Kalau itu terjadi ya. Walaupun pihak China selalu membantah tidak demikian, tapi kita prihatin," ucap Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi sebelumnya, pada 17 Desember 2018, telah meminta penjelasan tentang isu ini kepada Duta Besar (Dubes) China. Selain itu, Dubes RI di Beijing sudah diminta mengecek langsung kondisi di Xinjiang, lokasi warga muslim Uighur berada.


"Kalau terjadi diskriminatif dalam agama itu melanggar ketentuan atau ketetapan terhadap HAM internasional yang harus juga ditaati oleh pihak China. Tapi semuanya menunggu laporan dari Kedubes kita dan juga follow up dari pertemuan pemanggilan Dubes China untuk Indonesia ke Menlu pada tanggal 17 lalu," ujarnya.

Untuk saat ini, JK mengatakan Indonesia sangat memperhatikan isu tersebut. Berbagai cara untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait isu itu terus dilakukan.

"Kita akan melihat dulu, karena itu berbeda kasus di Myanmar, Rohingya, dengan ini berbeda. Kalau apa kita lihat secara nyata itu (berbeda), tapi pemerintah sangat prihatin, concern akan hal itu, sudah dinyatakan kepada pemerintah Tiongkok," imbuh JK.

JK mengatakan pemerintah Indonesia masih menunggu laporan dari Kedubes RI di Beijing terkait fakta yang sebenarnya terjadi. Namun, JK meminta untuk membedakan antara perlakuan diskriminatif dan kemungkinan adanya radikalisme.

"Perlu juga dicatat, bahwa kita harus membedakan bahwa antara perlakuan diskriminatif kalau terjadi, dengan kemungkinan adanya radikalisme juga," kata JK.

JK lalu mengungkapkan, di Indonesia, radikalisme atau pelaku teror yang datang dari Uighur juga pernah terjadi. JK menyebut ada 12 orang dari Uighur yang sempat membantu kelompok Teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.

"Karena ke Indonesia pun radikalisme atau teror yang datang dari Uighur itu ikut membantu Santoso di Poso, ada 12 orang yang ikut perang di Poso, orang Uighur. Jadi kita juga memahami seperti itu, prihatin juga, bahwa agar dibedakan apa yang terjadi dengan radikalisme," ujarnya.

Baca juga: Surati Komisi HAM PBB, Yusril Minta Penyelidikan soal Kondisi Muslim Uighur


Menurut JK, bisa juga yang terjadi di Uighur saat ini terkait radikalisme. Namun, pemerintah masih menunggu laporan langsung dari lapangan yang dilakukan Dubes RI untuk China.

"Bisa juga terjadi radikalisme, malah radikalisme sampai ke Indonesia, dalam penyelesaian konflik di Poso ada 6 dari apa itu, yang ikut ke sana dari Uighur yang meninggal, 4 ditahan sekarang. Jadi juga agar dipahami itu, bahwa bisa juga terjadi adanya radikalisme," imbuhnya.