Kamis 20 Desember 2018, 14:50
WIB

Zunita Putri - detikNews


Jakarta - DPR meminta
pemerintah dalam ini
Kementerian Luar Negeri untuk
memberikan respons keras
kepada Duta Besar China di
Indonesia terkait krisis
kemanusiaan di Uighur,
Xinjiang, China. DPR juga
meminta Kemenlu ikuti langkah
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB).

"Terkait penindakan
sekelompok umat Islam di China,
kami DPR mendesak dan
mendorong pemerintah
memberikan respon yang keras,
dan disampaikan ke Duta Besar
China," ucap Ketua DPR
Bambang Soesatyo di Kaffeine
SCBD, Jalan Sudirman, Jakarta
Selatan, Kamis (20/12/2018).

Politikus yang kerap disapa
Bamsoet itu mengatakan, DPR
sudah mengeluarkan pernyataan
saat penutupan sidang
paripurna soal krisis di Uighur.
Menurutnya, saat itu DPR
mendesak Menlu Retno LP
Marsudi mendukung PBB
membebaskan umat muslim di
sana.

"DPR sebenarnya sudah
mengeluarkan statement saat
penutupan sidang. Merespons
apa yang jadi pertanyaan PKS
dan Gerindra ketika itu. Kami
mendesak pemerintah, dalam
hal ini Menlu, untuk mendukung
langkah-langkah PBB untuk
menyelesaikan dan
membebaskan umat muslim
yang ada di sana," jelasnya.

Menteri Agama (Menag) Lukman
Hakim Saifuddin juga menyoroti
kondisi muslim di Uighur. Lukman
meminta China menjelaskan apa
yang terjadi di sana.

"Dalam dunia global dengan
kecepatan arus informasi
seperti saat ini, kondisi
masyarakat Uighur penting
untuk diketahui masyarakat
dunia," kata Lukman seperti
dikutip dari keterangan tertulis
yang diterima detikcom dari
Humas Kemenag, Rabu (19/12).

Sebelumnya diberitakan China
dihujani berbagai kritik dari
masyarakat dunia atas
perlakuan mereka yang
dianggap menindas sejumlah
besar warga suku Uighur,
kelompok minoritas muslim
negeri itu, antara lain dengan
menahan mereka di kamp-kamp
khusus.

Pada Agustus 2018, sebuah
komite PBB mendapat laporan
bahwa hingga 1 juta warga
Uighur dan kelompok muslim
lainnya ditahan di wilayah
Xinjiang barat, dan di sana
mereka menjalani apa yang
disebut program 'reedukasi,
atau 'pendidikan ulang'.

Pemerintah Cina membantah
tudingan kelompok-kelompok
HAM itu. Pada saat yang sama,
ada semakin banyak bukti
pengawasan opresif terhadap
orang-orang yang tinggal di
Xinjiang. (zap/zak)

https://m.detik.com/news/berita/4352...-muslim-uighur