Reporter: Damianus Andreas
17 Desember 2018


Aktivitas perusahaan penimbunan
batu bara yang dilakukan secara
terbuka di tepi Sungai Batanghari
terlihat dari Muarojambi, Jambi,
Kamis (18/10/2018). ANTARA
FOTO/Wahdi Septiawan/aww

"Memang kita kaya dengan
sumber daya alam. Tapi
kebijakannya salah, karena justru
malah memberikan insentif kalau
ada eksploitasi sumber daya
besar-besaran"

tirto.id - Kepala Satgas III Unit
Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dian Patria menilai perlu adanya
pendekatan dari segi kebijakan
guna mengatasi korupsi politik
dalam bisnis pertambangan batu
bara.

Dian menyebutkan salah satu
faktor yang menyebabkan
eksploitasi sumber daya alam
adalah karena adanya insentif
yang diberikan pemerintah.

“Memang kita kaya dengan
sumber daya alam. Tapi
kebijakannya salah, karena justru
malah memberikan insentif kalau
ada eksploitasi sumber daya
besar-besaran. Sehingga
bukannya berbicara soal
[memelihara lingkungan]
berkelanjutan,” ujar Dian di
kawasan Cikini, Jakarta Pusat
pada Senin (17/12/2018).

Menurut Dian, pemerintah perlu
membuat satgas yang bertugas
untuk mengawasi bisnis
pertambangan batu bara di
Indonesia. Adapun keberadaan
satgas tersebut dinilai dapat
mencontoh hasil kinerja dari
Satgas 115 milik Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP)
yang berfokus pada
pemberantasan penangkapan
ikan secara ilegal (illegal fishing).

Masih dalam kesempatan yang
sama, Kepala Kampanye Iklim dan
Energi Greenpeace Indonesia
Tata Mustasya menilai korupsi
dalam pertambangan batubara di
Indonesia berlangsung secara
sistematis.

Sejumlah bentuk korupsinya yaitu
perdagangan pengaruh, political
capture, dan regulatory capture.

“Terjadi secara sistematis karena
pihak-pihak yang dalam konteks
mempunyai konflik kepentingan,
mereka memanfaatkan
kekuasaannya untuk melakukan
korupsi di sektor pertambangan
batu bara,” ungkap Tata.

Oleh karena itu, mengacu pada
laporan terbaru yang dikeluarkan
Greenpeace Indonesia, Jaringan
Advokasi Tambang (JATAM),
Auriga, dan Indonesia Corruption
Watch (ICW), sejumlah langkah
pun turut direkomendasikan agar
korupsi politik dalam bisnis batu
bara bisa diberantas.

Salah satu rekomendasinya
adalah dengan memperkuat
penegakan hukum tanpa
mempedulikan aspek kepemilikan
maupun kepemimpinan
perusahaan batu bara.

Selain itu, perlu juga adanya
pencegahan konflik kepentingan,
seperti menciptakan
perlindungan yang lebih kuat dari
risiko kolusi dan campur tangan
politik. Publik pun dinilai perlu
lebih jeli dalam menyoroti sosok
pemilik yang memanfaatkan
usaha pertambangan batu bara.

Dalam laporan tersebut
pemerintah juga diimbau agar
mampu menyusun peta jalan
untuk menutup bisnis
pertambangan batu bara di
Indonesia. Penyusunan peta jalan
itu dirasa perlu segera dilakukan
guna merealisasikan transisi
energi dari batu bara ke energi
yang lebih bersih dan terbarukan.

Baca juga artikel terkait BATU
BARA atau tulisan menarik lainnya
Damianus Andreas
(tirto.id - dam/syb)

Penulis: Damianus Andreas
Editor: Irwan Syambudi



https://tirto.id/kpk-pemerintah-perl...batu-bara-dcar