Reporter: Caesar Akbar
Editor:
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Rabu, 19 Desember 2018 09:12
WIB


Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman, Luhut Binsar
Pandjaitan. TEMPO/Tony
Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku
kesal lantaran dirinya disebut-
sebut memiliki konflik
kepentingan politik yang besar di
bisnis batu bara. "Saya dongkol
lihat gitu-gitu itu," ujar dia di
Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Jakarta,
Selasa, 18 Desember 2018.

Pernyataan Luhut menanggapi
laporan bertajuk “Coalruption:
Elite Politik dalam Pusaran Bisnis
Batubara” keluaran Greenpeace,
Auriga, JATAM, dan ICW. Laporan
itu mengungkap bagaimana elite
politik atau politically exposed
persons menyatukan
kepentingan bisnis dan politik di
sektor pertambangan batu bara.

Di dalam laporan itu disebutkan
beberapa elite politik dengan
konflik kepentingan politik yang
besar di bisnis batu bara,
contohnya seperti Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman
Luhut Binsar Pandjaitan yang
membawahi sektor
pertambangan dan energi,
merupakan pemegang saham PT
Toba Sejahtera.

Perusahaan ini, ujar laporan itu,
memiliki sejumlah anak
perusahaan yang terlibat dalam
pertambangan batubara dan
PLTU. Beberapa politically-
exposed persons (PEPs) lainnya
terhubungkan dengan kelompok
bisnis ini, termasuk anggota
keluarga Luhut, mantan menteri
serta pejabat tinggi lainnya, dan
pensiunan jenderal.

“Elite nasional bersekongkol
dengan elite daerah dalam bisnis
batubara. Ini merupakan lanskap
baru di mana desentralisasi
membuat proses pengambilan
keputusan menjadi lebih politis
dan meningkatkan kekuasaan
diskresioner para pejabat daerah,
dan kedua hal ini meningkatkan
risiko terjadinya korupsi,” kata
Tata Mustasya, Kepala
Kampanye Iklim dan Energi
Greenpeace Asia Tenggara.

“Sektor batu bara telah mendanai
dan secara bersamaan
mengotori politik dan demokrasi
di Indonesia yang merugikan
rakyat Indonesia."

Atas laporan tersebut, Luhut
menantang lembaga-lembaga
tersebut untuk mendatangi dia
secara langsung. Ia pun meminta
mereka membuktikan berbagai
tuduhan yang ada di laporan
tersebut. "Kalau enggak bisa
buktikan, dia berurusan dengan
saya," ujar bekas Menteri
Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan itu. "Itu
kan public company. Ada saham
saya dari tahun 2005, enggak
boleh? Saya pedagang di situ.

Luhut pun menegaskan saham di
PT Toba Sejahtera saat itu
adalah atas nama dia dan bukan
keluarganya. Semua rekam jejak
itu, menurut dia, bisa dilihat
langsung di keterbukaan
informasi lantaran perusahaan itu
adalah perusahaan terbuka. "Saya
punya saham 10 persen, sudah
saya jual, bukan keluarga," kata
Luhut.

Lebih jauh Luhut menegaskan
tidak ada konflik kepentingan
antara dia dengan PT Toba
Sejahtera. Pasalnya, saat ini ia
mengaku sudah tidak lagi
mengurusi perusahaan itu.

"Apanya konflik kepentingan,
orang saya sudah enggak ngurus
itu lagi sekarang," ujar Luhut.

Menurut Luhut, sahamnya di
perusahaan tambang batubara
itu dimilikinya sebelum menjadi
menteri. Apalagi, perusahaan itu
sejatinya adalah perusahaan
publik. "Masa saya enggak boleh
punya saham waktu saya belum
menteri?"

https://bisnis.tempo.co/read/1156749...an-coalruption