- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Prabowo Dalang di balik Tercecernya e-KTP?
TS
bocahlugu14
Prabowo Dalang di balik Tercecernya e-KTP?
Sejak beberapa hari yang lalu masyarakat terus dijejali berita yang cukup membuat heboh, yaitu adanya ribuan e-ktp dalam karung yang tercecer di beberapa di daerah. Karena e-ktp adalah dokumen negara yang juga digunakan sebagai syarat untuk mencoblos dalam Pemilu 2019 mendatang, isu e-ktp yang tercecer kemudian digiring sedemikian rupa bahwa e-ktp sengaja disalahgunakan pemerintah (Kemendagri) untuk memenangkan salah satu capres, yang tentu saja diarahkan ke capres petahana (Jokowi). Hati-hati, untuk terperangkap strategi mereka, karena yang sebenarnya menyebar dan membuang ribuan e-ktp itu adalah kubu Prabowo itu sendiri. Ini daftar keganjilan dari kasus KTP yang terbuang.
Oknum PNS Pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo, bahwa SOP (standard operasional prosedur) di Kemendagri ketika ada e-ktp rusak/salah cetak/invalid adalah dipotong dan tidak dibuang di sembarang tempat, melainkan disimpan di gudang untuk kemudian dilaporkan kepada BPK untuk proses audit (proses itu diamanatkan UU). Mendagri pun sudah mendapatkan laporan bahwa ada jajaran oknum Kemendagri yang sengaja “membuang atau menjual” e-ktp untuk kepentingan politik. Sudah pasti ada oknum yang sudah bisa dibeli oleh kubu Prabowo. Kenapa bisa dibeli? Anda cek saja, betapa banyak PNS di Kemendagri yang setiap hari kerjaannya mencaci dan memfitnah Jokowi. Prabowo pun nampak kehabisan cara untuk menang, hingga cara-cara pidana dilakukan, yaitu mencuri dokumen negara, yaitu e-ktp. Kenapa Kemendagri yang terus dicecar? Padahal, Kemendagri hanya membuat, sementara distribusi langsung dilakukan oleh Pemda (Disdukcapil)? Jadi misalnya kejadian di Jaktim yang juga harus bertanggung jawab adalah Pemda DKI, pun di Pariaman, yang bertanggung jawab seharusnya adalah Pemda Pariaman. Namun kenapa Kemendagri yang diserang seolah penanggung jawab tunggal? Tentu dengan menyerang Kemendagri, masyarakat akan semakin bisa menilai rezim Jokowi yang sengaja melakukan ini, karena Kemendagri adalah pemerintah pusat, Menteri adalah pembantu presiden dan Tjahjo pun politisi PDI-P partainya Jokowi.
e-KTP Sengaja dibuang di tempat ramai. Jika pun benar ada pihak salah satu capres (tertuduh pihak Jokowi) benar-benar ingin berbuat curang dengan menyalahgunakan e-KTP, logika sederhananya mana mungkin ribuan e-ktp yang akan disalahgunakan itu dibuang di tempat ramai di daerah pemukiman penduduk? Di Duren Sawit, Jakarta Timur, e-ktp dicecer dan karungnya sengaja dibuka agar terlihat berisi KTP di dekat lapangan bermain anak-anak. Itu sengaja dilakukan agar anak-anak yang sedang bermain melihat, heboh dan melaporkan ke orang tuanya. Strategi itu terbukti berhasil dilakukan kubu Prabowo. Pun demikian berita hari ini, Rabu (12/12/2018) pembuangan 1.000 e-KTP di Pariaman, Sumatera Barat yang dibuang di tempat sampah dekat pemukiman warga yang tidak jauh dari kantor Disdukcapil dengan cara yang sama, karung dibuka agar terlihat berisi KTP dan isu menjadi heboh. Itu berhasil dilakukan. Sederhananya, mana mungkin jika ingin membuang e-ktp dan menyalahgunakannya dilakukan secara terang-terangan? Bisa saja kalau mau curang e-ktp yang habis disalahgunakan itu dilenyapkan (dibakar) agar tidak bisa menjadi barang bukti, pun jika ingin dibuang, buang di hutan atau laut. Ini yang rakyat perlu sadar.
Kejadian Beruntun, pembuangan e-ktp dengan kesan “tercecer” sangat jelas dilakukan secara terstruktur melihat fakta bahwa hanya selang 4 hari setelah kasus e-ktp tercecer di Jakarta, ribuan e-ktp “dicecer” pun ditemukan di Pariaman Sumatera Barat. Jelas, ini strategi kubu Prabowo untuk terus menghidupkan isu ini dan memanfaatkan momentum media nasional yang tengah gencar meliput tentang kasus e-ktp. Apalagi, media bayaran Prabowo TV One dengan ILC-nya, membahas tema e-KTP.
Tempat Kejadian Basis Pemilih Prabowo , semakin jelas kalau kasus tercecernya e-ktp adalah perbuatan kubu Prabowo adalah dua tempat kejadian (Jakarta Timur dan Sumatera Barat) adalah basis pemilih Prabowo. Jakarta Timur, adalah tempat di mana Anies-Sandi menang telak saat Pilkada DKI lalu, daerah itu pun beririsan dengan Bekasi, salah satu penyumbang suara terbesar paslon Gerindra-PKS (Sudrajat-Syaikhu) di Pilgub Jabar lalu. Sumatera Barat? Tidak perlu ditanyakan lagi, seberapa bencinya rakyat Padang terhadap Jokowi di Pilpres 2014, karena hanya memberikan suara tidak sampai 30 persen. Kenapa harus di tempat basis Prabowo? Jelas itu akan berpengaruh, warga yang sudah sangat #BelaPrabowo tentu akan semakin emosi dan membenci pemerintah dengan penemuan e-ktp, mereka merasa capres mereka akan dicurangi, sehingga mereka akan semakin militan bahkan mengajak warga pemilih Jokowi untuk memilih Jokowi dengan isu Jokowi curang. Kubu Prabowo menyebar e-ktp di basis pemilihnya juga tentu karena itu hal yang mungkin dilakukan. Pembuangan e-ktp dengan alamat Sumbar dan Jaktim tidak mungkin dilakukan tanpa keterlibatan PNS di daerah itu. Tidak perlu ditanya kemana keberpihakan para PNS di daerah basis Prabowo. Anda pantau saja medsos para PNS, bahkan anda bisa nongkrong di kantin pemda-pemda, banyak para pegawai setiap hari selalu mencaci Jokowi, memfitnah dan mengajak rekannya di grup wa tidak memilih Jokowi. Jadi, para PNS pembenci Jokowi yang memiliki akses untuk membuang e-ktp, mencuri data e-ktp di daerah (bahkan di Kementerian) dibayar oleh kubu Prabowo untuk menjalankan aksinya adalah hal yang sangat mungkin dilakukan dan itu yang sudah terbukti dilakukan. Kalau di basis pemilih Jokowi misalnya, itu sulit dilakukan, karena bisa saja kelakukan tim Prabowo yang ingin membeli PNS Dukcapil malah dilaporkan ke penegak hukum karena PNS tersebut Pro Jokowi.
Kemendagri dan Kepala Daerah seharusnya lebih jeli dan hati-hati melihat oknum pegawainya yang sudah melakukan tindakan pidana namun mereka berani melakukan karena diback up kekuatan politik kubu Prabowo. Semua harus ditindak tegas!. Pun demikian dengan pendukung Jokowi, di lingkungan sekitar harus semakin waspada jika ada orang tidak dikenal membuang sesuatu, jika itu terbukti e-ktp, pembuang harus ditangkap agar terkuak siapa mereka sebenarnya yang pasti itu dilakukan kubu Prabowo. Cara-cara semacam ini akan coba terus dilakukan kubu Prabowo melihat berbagai survei Jokowi tetap unggul jauh di atas mereka. Isu tercecernya KTP dengan framing pemerintah akan curang memenangkan Jokowi dilakukan guna tercapainya dua tujuan sekaligus. Pertama, untuk mengerek elektabilitas. Kedua, guna membuat alasan dan membuat Pemilu tidak dipercaya masyarakat, karena mereka sudah kalah. Saat kalah, mereka akan dengan enteng berbunyi “pantas kalah, kita dicurangi, e-ktp saja sengaja dibuang dan dimanfaatkan pemerintah”. Tujuan yang terakhir ini sudah sangat terlihat karena hari ini partai pendukung Prabowo secara serentak mengangkat isu daftar pemilih ganda. Jadi, semua ini sudah by design dari tim intelejen Prabowo yang memang terdiri dari banyak purnawirawan TNI...!!!
Oknum PNS Pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo, bahwa SOP (standard operasional prosedur) di Kemendagri ketika ada e-ktp rusak/salah cetak/invalid adalah dipotong dan tidak dibuang di sembarang tempat, melainkan disimpan di gudang untuk kemudian dilaporkan kepada BPK untuk proses audit (proses itu diamanatkan UU). Mendagri pun sudah mendapatkan laporan bahwa ada jajaran oknum Kemendagri yang sengaja “membuang atau menjual” e-ktp untuk kepentingan politik. Sudah pasti ada oknum yang sudah bisa dibeli oleh kubu Prabowo. Kenapa bisa dibeli? Anda cek saja, betapa banyak PNS di Kemendagri yang setiap hari kerjaannya mencaci dan memfitnah Jokowi. Prabowo pun nampak kehabisan cara untuk menang, hingga cara-cara pidana dilakukan, yaitu mencuri dokumen negara, yaitu e-ktp. Kenapa Kemendagri yang terus dicecar? Padahal, Kemendagri hanya membuat, sementara distribusi langsung dilakukan oleh Pemda (Disdukcapil)? Jadi misalnya kejadian di Jaktim yang juga harus bertanggung jawab adalah Pemda DKI, pun di Pariaman, yang bertanggung jawab seharusnya adalah Pemda Pariaman. Namun kenapa Kemendagri yang diserang seolah penanggung jawab tunggal? Tentu dengan menyerang Kemendagri, masyarakat akan semakin bisa menilai rezim Jokowi yang sengaja melakukan ini, karena Kemendagri adalah pemerintah pusat, Menteri adalah pembantu presiden dan Tjahjo pun politisi PDI-P partainya Jokowi.
e-KTP Sengaja dibuang di tempat ramai. Jika pun benar ada pihak salah satu capres (tertuduh pihak Jokowi) benar-benar ingin berbuat curang dengan menyalahgunakan e-KTP, logika sederhananya mana mungkin ribuan e-ktp yang akan disalahgunakan itu dibuang di tempat ramai di daerah pemukiman penduduk? Di Duren Sawit, Jakarta Timur, e-ktp dicecer dan karungnya sengaja dibuka agar terlihat berisi KTP di dekat lapangan bermain anak-anak. Itu sengaja dilakukan agar anak-anak yang sedang bermain melihat, heboh dan melaporkan ke orang tuanya. Strategi itu terbukti berhasil dilakukan kubu Prabowo. Pun demikian berita hari ini, Rabu (12/12/2018) pembuangan 1.000 e-KTP di Pariaman, Sumatera Barat yang dibuang di tempat sampah dekat pemukiman warga yang tidak jauh dari kantor Disdukcapil dengan cara yang sama, karung dibuka agar terlihat berisi KTP dan isu menjadi heboh. Itu berhasil dilakukan. Sederhananya, mana mungkin jika ingin membuang e-ktp dan menyalahgunakannya dilakukan secara terang-terangan? Bisa saja kalau mau curang e-ktp yang habis disalahgunakan itu dilenyapkan (dibakar) agar tidak bisa menjadi barang bukti, pun jika ingin dibuang, buang di hutan atau laut. Ini yang rakyat perlu sadar.
Kejadian Beruntun, pembuangan e-ktp dengan kesan “tercecer” sangat jelas dilakukan secara terstruktur melihat fakta bahwa hanya selang 4 hari setelah kasus e-ktp tercecer di Jakarta, ribuan e-ktp “dicecer” pun ditemukan di Pariaman Sumatera Barat. Jelas, ini strategi kubu Prabowo untuk terus menghidupkan isu ini dan memanfaatkan momentum media nasional yang tengah gencar meliput tentang kasus e-ktp. Apalagi, media bayaran Prabowo TV One dengan ILC-nya, membahas tema e-KTP.
Tempat Kejadian Basis Pemilih Prabowo , semakin jelas kalau kasus tercecernya e-ktp adalah perbuatan kubu Prabowo adalah dua tempat kejadian (Jakarta Timur dan Sumatera Barat) adalah basis pemilih Prabowo. Jakarta Timur, adalah tempat di mana Anies-Sandi menang telak saat Pilkada DKI lalu, daerah itu pun beririsan dengan Bekasi, salah satu penyumbang suara terbesar paslon Gerindra-PKS (Sudrajat-Syaikhu) di Pilgub Jabar lalu. Sumatera Barat? Tidak perlu ditanyakan lagi, seberapa bencinya rakyat Padang terhadap Jokowi di Pilpres 2014, karena hanya memberikan suara tidak sampai 30 persen. Kenapa harus di tempat basis Prabowo? Jelas itu akan berpengaruh, warga yang sudah sangat #BelaPrabowo tentu akan semakin emosi dan membenci pemerintah dengan penemuan e-ktp, mereka merasa capres mereka akan dicurangi, sehingga mereka akan semakin militan bahkan mengajak warga pemilih Jokowi untuk memilih Jokowi dengan isu Jokowi curang. Kubu Prabowo menyebar e-ktp di basis pemilihnya juga tentu karena itu hal yang mungkin dilakukan. Pembuangan e-ktp dengan alamat Sumbar dan Jaktim tidak mungkin dilakukan tanpa keterlibatan PNS di daerah itu. Tidak perlu ditanya kemana keberpihakan para PNS di daerah basis Prabowo. Anda pantau saja medsos para PNS, bahkan anda bisa nongkrong di kantin pemda-pemda, banyak para pegawai setiap hari selalu mencaci Jokowi, memfitnah dan mengajak rekannya di grup wa tidak memilih Jokowi. Jadi, para PNS pembenci Jokowi yang memiliki akses untuk membuang e-ktp, mencuri data e-ktp di daerah (bahkan di Kementerian) dibayar oleh kubu Prabowo untuk menjalankan aksinya adalah hal yang sangat mungkin dilakukan dan itu yang sudah terbukti dilakukan. Kalau di basis pemilih Jokowi misalnya, itu sulit dilakukan, karena bisa saja kelakukan tim Prabowo yang ingin membeli PNS Dukcapil malah dilaporkan ke penegak hukum karena PNS tersebut Pro Jokowi.
Kemendagri dan Kepala Daerah seharusnya lebih jeli dan hati-hati melihat oknum pegawainya yang sudah melakukan tindakan pidana namun mereka berani melakukan karena diback up kekuatan politik kubu Prabowo. Semua harus ditindak tegas!. Pun demikian dengan pendukung Jokowi, di lingkungan sekitar harus semakin waspada jika ada orang tidak dikenal membuang sesuatu, jika itu terbukti e-ktp, pembuang harus ditangkap agar terkuak siapa mereka sebenarnya yang pasti itu dilakukan kubu Prabowo. Cara-cara semacam ini akan coba terus dilakukan kubu Prabowo melihat berbagai survei Jokowi tetap unggul jauh di atas mereka. Isu tercecernya KTP dengan framing pemerintah akan curang memenangkan Jokowi dilakukan guna tercapainya dua tujuan sekaligus. Pertama, untuk mengerek elektabilitas. Kedua, guna membuat alasan dan membuat Pemilu tidak dipercaya masyarakat, karena mereka sudah kalah. Saat kalah, mereka akan dengan enteng berbunyi “pantas kalah, kita dicurangi, e-ktp saja sengaja dibuang dan dimanfaatkan pemerintah”. Tujuan yang terakhir ini sudah sangat terlihat karena hari ini partai pendukung Prabowo secara serentak mengangkat isu daftar pemilih ganda. Jadi, semua ini sudah by design dari tim intelejen Prabowo yang memang terdiri dari banyak purnawirawan TNI...!!!
0
296
0
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan