Sabtu, 15 Desember 2018 06:07


TRIBUN KALTIM/CAHYO WICAKSONO PUTRO
Antrean kendaraan bermotor dan roda empat mulai terjadi di Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) Gunung Malang, Balikpapan, Selasa (13/11/2018).

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Walau sudah dilakukan pengecekkan dan sidak di lapangan, akhir-akhir ini antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya kendaraan roda empat masih terlihat, terutama di beberapa SPBU seperti disepanjang SPBU Gunung Malang yang menyebabkan kemacetan panjang.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, belum mengetahui lagi persoalannya yang terjadi. "Memang tempo hari karena ada satu SPBU di Km 9 itu ditutup. Tapi sekarang sudah dibuka lagi. Kenapa masih antre?" kata Rizal.
Sebelumnya Wali kota Balikpapan bersama Dinas Perhubungan dan dinas terkait sudah mengecek dibeberapa SPBU untuk mengatasi mengularnya kendaraan roda empat yang antre BBM. "Nanti kita akan coba dicek lagi dengan Pertamina. Apa persoalannya sebenarnya. Tapi memang secara umum ini akan jadi persoalan, karena yang antre adalah BBM subsidi," kata Rizal kepada Tribun Kaltim.
Menurutnya, untuk kuota BBM subsidi ini terbatas dan menggunakan BBM subsidi ini sulit untuk dikendalikan. "Seharusnya kendaraan mewah atau kendaraan diatas roda enam tidak boleh. Tapi kan ini sulit dicegah. Kemudian mereka kendaraan modif tangkinya dinaikkan dua kali lipat sehingga lebih banyak. Dan itu menjadi persoalan juga," ujar Rizal.
Dari satu sisi, lanjut Rizal, mereka pemilik kendaraan besar supaya punya persediaan. Namun, disisi lain melebihi kapasitas. "Ini jadi soal tempo hari. Tapi apa yang terjadi saya belum tahu nanti akan dicek dulu. Kalau soal pemangkasan kuota enggak mungkin. Karena kuota kota tahun ini sudah ditetapkan pemerintah, tidak bisa diubah, bersama DPR rapatnya," ungkap Rizal.
Ia mengatakan, secara umum Pemerintah ingin mengurangi subsidi BBM. Terutama BBM subsidi termasuk elpiji 3 kg. Sebab, jika menambah kuota, Pertamina beresiko, karena takut tidak dibayar pemerintah, Pertamina akan rugi. "Kita belum tahu apa yang terjadi sekarang. Apa ada kendaraan dari luar bertambah banyak sehingga kuota kita kurang, nanti kita cari tahu penyebabnya," kata Rizal.
Sementara beberapa waktu lalu Pertamina Region (MOR) VI Kalimantan memastikan tidak ada pengurangan pasokan BBM jenis solar di wilayah Balikpapan dan sekitarnya.
Sebagai tanggapan atas antrean yang terjadi beberapa waktu ini di sejumlah SPBU di Kota Balikpapan, Region Manager Comm. & CSR Pertamina Kalimantan Yudi Nugraha menyatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 Pemerintah telah mengatur tiga jenis bahan bakar yakni Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Jenis BBM Umum (JBU). Khusus untuk JBT seperti BBM Solar, pemerintah masih mengatur kuota konsumsinya mengingat bahan bakar jenis ini masih mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Sebagai contoh di wilayah Kalimantan Timur, hingga awal November 2018 sesungguhnya penyaluran BBM jenis Solar telah melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah hingga 9,61 persen.
Di Kota Balikpapan, penyaluran bahkan telah melampaui kuota hingga 11,3 persen dengan catatan rata-rata konsumsi harian sejumlah 85 KL per hari. Peningkatan tersebut tentunya terjadi dikarenakan beberapa alasan, termasuk di dalamnya masih minimnya pemahaman sebagian pengguna kendaraan diesel tentang jenis BBM yang cocok digunakan, baik dari aspek ketepatan subsidi ataupun kecocokan bahan bakar dengan jenis kendaraan yang digunakan.
“Apabila terjadi kendala di lapangan kami terbuka dengan diskusi yang dapat menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak. Namun demikian yang perlu dijadikan catatan adalah, penyaluran BBM jenis Solar sesungguhnya telah berada di atas angka kuota dari pemerintah. Kita harus bijak menanggapi hal ini”, ungkap Yudi.(*)

Penulis: Siti Zubaidah
Editor: Reza Rasyid Umar
Sumber: Tribun Kaltim
http://kaltim.tribunnews.com/2018/12...-masih-terjadi