instagram @jokowi
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Tinjau Proyek


PRESIDEN Joko Widodo mengkritik sejumlah program pemerintah terkait pemberian subidi kepada rakyat yang dinilainya tidak mendidik.

Menurut Joko Widodo alias Jokowi , bagi pemerintah sebenarnya tak terlalu sulit jika membuat program sekadar menyenangkan semua orang.

"Tinggal menyebar subsidi, bantuan sosial, atau bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak-banyaknya kepada masyarakat," ujar Joko Widodo di akun instagramnya.

Tapi, program-program seperti itu, kata Jokowi , tidak mendidik masyarakat.

"Bukan untuk itu tujuan pembangunan ini. Dalam setiap kebijakan pemerintah, terdapat unsur pendidikan kepada masyarakat," kata Joko Widodo.

Jokowi melanjutkan, proses pembangunan tidak melulu menyenangkan.

"Kita melewati proses yang kadang pahit, kadang sakit, dan masa-masa saat kita memetik buahnya," ujar Jokowi .

Berdasarkan penelusuran Wartakotalive.com , program bantuan langsung tunai (BLT) adalah program subsidi dari pemerintah kepada rakyat.

Program BLT dijalankan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi Presiden RI periode 2004-2014.


Ekonomi Melemah, Jokowi Pasang Status Ini

Isu melemahnya ekonomi yang terus mendera pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dibalas dengan sebuah status media sosial.

Jokowi-sapaan Joko Widodo-- menyebut sulitnya hidup saat ini sebagai bentuk perjuangan.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi lewat akun instagramnya @jokowi; pada Jumat (14/12/2018).

Dalam postingannya, Jokowi menyebutkan kebijakannya saat ini tidak hanya sekedar menyenangkan semua orang, tetapi mendidik masyarakat.

Sebab, lanjutnya, menyenangkan semua orang dapat dengan mudah dilakukan hanya dengan menyebar subsidi, bantuan sosial yakni bantuan langsung tunai (BLT).

Namun Jokowi menegaskan bukan itu tujuan pembangunan. Pembangunan, katanya, mengandung pendidikan yang terkadang menyakitkan.

"Sebenarnya sih, bagi pemerintah, tidak susah-susah amat kalau sekadar mau menyenangkan semua orang. Tinggal menyebar subsidi, bantuan sosial, atau bantuan langsung tunai sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Tapi bukan untuk itu tujuan pembangunan ini. Dalam setiap kebijakan pemerintah, terdapat unsur pendidikan kepada masyarakat. Proses pembangunan tidak melulu menyenangkan, kita melewati proses yang kadang pahit, kadang sakit, dan masa-masa saat kita memetik buahnya," tulis Jokowi .

"Pemerintah ini tidak ingin mendidik masyarakat ini dengan hal-hal yang instan, gampang, hanya menyenangkan dan memanjakan," tambahnya.

Jokowi menyatakan membangun Indonesia layaknya membangun sebuah rumah yang membutuhkan pondasi yang kuat.

Sehingga walaupun diterpa gelombang politik dan ekonomi, Indonesia tetap bertahan di masa depan.

"Kita membangun Indonesia, ibarat membangun sebuah rumah: kalau mau kokoh, ya memerlukan pondasi dan pilar yang kuat. Di saat diterpa gelombang apa pun, gelombang ekonomi atau politik, bangsa ini akan tetap menjadi bangsa yang besar dan kokoh,' jelas Jokowi .

"Proses yang pahit dan sakit itu akan membawa Indonesia menuju negara yang maju di masa depan, untuk kita dan generasi mendatang," tegasnya.


Postingan Jokowi pun segera ditanggapi pihak oposisi, seperti yang dikatakan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand menyebut Jokowi cerdas dalam pencitraan.

Hal tersebut ditunjukkan dari sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Jokowi dalams status tersebut.

Kebijakan tersebut antara lain masifnya subsidi Bahan bakar Minyak yang justru membuat Pertamina merugi, Badan Usaha MIlik Usaha (BUMN) yang turut membagikan BLT serta bantuan sosial yang meningkat sejak era kepemimpinan Jokowi .

"Bapak ini suka mencitrakan diri sdh hebat. Fakta : 1. Pertamina rugi krn hrs mensubsidi langsung BBM termasuk BBM 1 harga. Harusnya Subsidi ada di APBN dan hrs persetujuan @DPR_RI; 2. BUMN program bagi2 Bantuan Langsung; 3. Bansos meningkat era Jokowi ; 4. Bagi2 duit PKH naik," tulis Ferdinand.


Beda Jokowi -SBY

Dikutuip dari Kompas.com, Masing-masing pemerintahan memiliki program pengentasan kemiskinan yang diunggulkan.

Tak terkecuali di era kepresidenan Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

Pada era SBY, program tersebut dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
BLT ialah pemberian uang tunai yang bersyarat dan tidak bersyarat untuk pemenuhan beragam kebutuhan.

Dalam program BLT, pada periode tertentu masyarakat diberi uang tunai sebesar Rp 300.000 hingga Rp 400.000 untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) di era Jokowi memberikan uang tunai sebesar Rp 1.890.000 yang dicairkan sebanyak empat kali pengambilan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai program pengentasan kemiskinan di era Jokowi lebih terintegrasi ketimbang era SBY.

Ace mengatakan, pada era Jokowi , masyarakat tak hanya diberi bantuan langsung tunai , tetapi juga diberikan bantuan yang langsung berorientasi pada peningkatan nutrisi dan kalori.

Bantuan itu disebut Bantuan Pangan Non Tunai serta Bantuan Sosial Pangan.
"Program-program tersebut diperuntukan untuk pendidikan, diarahkan pada kenaikan nutrisi gizi, kemudian diarahkan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan dasar misalnya beras, dan itu tidak bisa dibelanjakan di tempat yang sembarangan," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Ia menambahkan, hal itu berbeda dengan era SBY yang hanya memberikan BLT. Menurut Ace, program tersebut tak bisa mengontrol penggunaannya sehingga berpotensi tidak tepat sasaran.

Menurut Ace, program bantuan pangan di era Jokowi hanya bisa dibelanjakan di warung khusus sehingga penggunaannya tepat sasaran.

"Kalau kita lihat pada program lalu, yang cash transfer, lebih kepada orang dikasih uang, lalu setelah itu tidak bisa dikontrol sejauh mana uang itu akan digunakan," ujar Ace.

"Dalam program sekarang ini, cash transfer itu berbeda, karena uang tersebut ada kontrol untuk digunakan sesuai dengan semestinya," lanjut Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu. (dwi)



http://wartakota.tribunnews.com/2018...akyat?page=all