JAKARTA – Pemerintah dituntut untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan fungsi intelijen yang ada di Papua dan Papua Barat.

Pasalnya, jika fungsi intelijen berjalan dengan baik, peristiwa pembantaian belasan pekerja proyek Trans Papua oleh Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua tidak akan terjadi.

Demikian disampaikan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri dalam jumpa pers di Aula PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (7/12).

“Tanggal 1 Desember itu adalah HUT OPM. Masak intelijen tidak ada peringatannya untuk mewaspadai itu,” sebut Kiki.

Tidak hanya itu, dia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terkait penanganan keamanan di Papua. Termasuk tentang penanganan keamanan di sana harus diambil alih oleh militer.

“Karena ini lebih dari teroris. Jadi sudah perlu mengedepankan militer,” pungkas Kiki, mantan Wakil KSAD ini.

https://sumut.pojoksatu.id/baca/tang...a-bisa-bengong

Menurut Aidi (kapendam), pos TNI ini turut diserang karena kelompok bersenjata masih mengejar korban selamat.