Senin, 10 Desember 2018 – 20:13
WIB


jpnn.com, SURABAYA - Tidak
adanya anggaran dari pemerintah
membuat industri perkapalan
tahun ini lesu. Terutama untuk
galangan kapal bangun baru. Hal
itu dikatakan Wakil Ketua Umum
Ikatan Perusahaan Industri Kapal
dan Lepas Pantai Indonesia
(Iperindo) Anita Puji Utami.

Menurutnya utilitas galangan
untuk bangun baru anjlok menjadi
10 persen. Padahal, sepanjang
2015-2017 utilitas bisa mencapai
60-80 persen. Bahkan, ada
galangan yang mencapai 100
persen. ''Nah, sekarang tinggal 10
persen,'' ujarnya kemarin.

Saat ini galangan kapal
mengandalkan pendapatan dari
bisnis perbaikan dan perawatan.
Kendati permintaan untuk
reparasi kapal masih tinggi, itu
tidak bisa menghidupi pabrikan.

Tercatat utilitas untuk reparasi
mencapai 70-80 persen. Sepinya
permintaan untuk pembangunan
kapal baru tersebut terjadi
karena selama ini industri
mengandalkan permintaan dari
pemerintah. Hampir 80 persen
pengadaan kapal berasal dari
pemerintah. Sisanya 20 persen
dari swasta.

''Anggaran pemerintah kosong.
Makanya, kami harap pemerintah
bisa segera melakukan
pengadaan lagi,'' lanjut Anita.

Misalnya, pengadaan kapal keruk,
kapal fasilitas rumah sakit, kapal
ternak, kapal navigasi, dan kapal
patroli. ''Supaya kebutuhan dari
sarana kapal sebagai penunjang
kemaritiman bisa tetap tumbuh,''
jelasnya.

Kecilnya permintaan dari swasta
terjadi karena memang banyak
yang membeli kapal bekas dan
bangun kapal di negara lain
seperti di Tiongkok. ''Mereka
merasa harga lebih murah,
padahal tidak juga,'' tandasnya. Di
Indonesia, standardisasi yang
digunakan lebih tinggi dengan
kualitas yang tidak kalah.

Karena itu, pihaknya meminta
adanya insentif bagi perusahaan
pelayaran yang ingin membangun
kapal di dalam negeri. ''Kami
harap pemerintah bisa dorong
kebijakan terkait dunia maritim.

Yakni, mendorong perusahaan
industri pelayaran nasional
sehingga bisa tumbuh maksimal,''
paparnya. (res/c4/oki)

https://www.jpnn.com/news/minim-pesa...kapalan-anjlok