07 Desember 2018 - 02:39 WIB,
Oleh : Rinaldi Mohammad Azka

Harga Minyak WTI - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA -- Kinerja
penerimaan negara pada 2018
kali ini sangat terbantu oleh
kenaikan harga minyak dunia.
Artinya, penerimaan negara
seperti saat ini belum tentu
terulang dalam tahun-tahun
mendatang.

Realisasi kinerja penerimaan
negara hingga November 2018
mencapai Rp1.645,5 triliun atau
87,3% dari target APBN 2018
sebesar Rp1.894,7 triliun atau
tumbuh 18,2%. Dengan tren
kenaikan ini, pemerintah menilai
sampai akhir tahun penerimaan
negara bisa lebih dari 100%.

Realisasi belanja negara hingga
November 2018 tercatat
mencapai Rp1.942,4 triliun atau
87,5% dari target APBN 2018
dengan pertumbuhan sebesar
11%.

Project Consultant Asian
Development Bank (ADB)
Institute Eric Alexander Sugandi
menuturkan sisi penerimaan
tahun ini terbantu oleh kenaikan
harga minyak dunia, di samping
upaya intensifikasi pajak oleh
pemerintah.

"[Penerimaan] terbantu karena
faktor harga minyak, tapi tidak
setiap tahun bisa mengalami
bantuan seperti windfall profit
ini," tuturnya kepada Bisnis.

Menilik realisasi penerimaan
sampai dengan November,
PNBP merupakan satu-satunya
sektor yang mencapai target
APBN. Kendati demikian, secara
struktur penerimaan PNBP
sebagian besar ditopang
penerimaan dari sektor migas

Realisasi PNBP sektor migas
mencapai Rp119,8 trilun atau
hampir mencapai 150% dari
target APBN senilai Rp80,3
triliun. Kinerja PNBP migas
mencatatkan pertumbuhan
sebesar 72,9%, bahkan untuk
penerimaan minyak bumi
tumbuh mencapai 86,8%.

"Di sisi lain, belanja terkendali
karena pemerintah melakukan
realokasi anggaran dari pos-pos
infrastruktur sehingga peranan
terhadap total belanja
berkurang walaupun secara
nominal alokasi untuk
infrastruktur meningkat
dibandingkan dengan 2017 ke
pos-pos bantuan sosial dan
subsidi, sementara proyek-
proyek infrastruktur juga banyak
yang ditunda," ungkapnya.

Realisasi belanja realisasi
belanja modal hingga akhir
November 2018 mencapai
Rp128,2 triliun atau 62,9% dari
pagu dalam APBN sebesar
Rp203,9 triliun. Realisasi
tersebut menjadi yang terendah
dari pagunya jika dibandingkan
dengan realisasi belanja
pemerintah pusat lainnya.

Realisasi belanja pegawai sudah
mencapai Rp315,2 triliun atau
86,2% dari pagu Rp365,7 triliun
dan belanja barang sebesar
Rp264,7 trliun atau 77,8% dari
pagu Rp340,1 triliun.

"Terlepas dari baiknya sisi
penerimaan tahun ini, saya pikir
untuk tahun-tahun berikutnya
pemerintah bisa saja
mengajukan APBN-P jika target-
target dan asumsi-asumsi
makro bergeser jauh dari APBN,"
katanya.

Dia menilai, idealnya penerimaan
negara bisa lebih mengandalkan
dari penerimaan dalam negeri
seperti pajak terutama pajak
nonmigas dan cukai karena lebih
stabil dan bukan berharap pada
windfall komoditas. Menurutnya,
rasio pajak idealnya bisa terus
meningkat, walau memang
membutuhkan waktu.

Sementara itu, terkait
penerimaan dari PNBP,
pemerintah perlu segera
membentuk aturan turunan
mengenai UU PNBP yang baru
saja disepakati dengan DPR.

"UU PNBP yang baru
memberikan kejelasan dan
dasar hukum untuk
pengumpulan penerimaan di
daerah yang tadinya abu-abu.

Menteri Keuangan juga diberi kewenangan untuk mengubah
tarif,
jadi idealnya ke depan UU PNBP
ini bisa menunjang intensifikasi penerimaan PNBP," paparnya

Tag : penerimaan pajak
Editor : Mia Chitra Dinisari

http://m.bisnis.com/finansial/read/2...tentu-terulang