- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
PDIP Ikut Tuntut Dubes Saudi Diganti Terkait Reuni 212
TS
soekirmandia
PDIP Ikut Tuntut Dubes Saudi Diganti Terkait Reuni 212
PDIP Ikut Tuntut Dubes Saudi Diganti Terkait Reuni 212
CNN Indonesia | Kamis, 06/12/2018 18:50 WIB
PDIP ikut kecam cuitan dubes Saudi Osama soal reuni 212. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan pernyataan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah al-Shuaibi melanggar kode etik serta prinsip diplomatik.
Hal itu menanggapi cuitan Osama di Twitter mengenai aksi Reuni 212 merupakan reaksi keras terhadap pembakaran bendera tauhid oleh organisasi sesat. Ketua DPP PDIP Hamka Haq menilai Osama telah mencampuri urusan dalam negeri bangsa Indonesia.
"(Osama) telah mencampuri urusan dalam negeri bangsa Indonesia dan melanggar kode etik serta prinsip-prinsip diplomatik," ujar Hamka dalam keterangan tertulis, Kamis (6/12).
Hamka menuturkan Osama secara implisit telah menuduh Gerakan Pemuda Ansor, selaku organisasi yang bernaung di bawah ormas Islam terbesar di Indonesia PBNU sebagai organisasi yang sesat.
Lihat juga: Kemlu Panggil Wadubes Saudi Minta Klarifikasi soal Aksi 212
Tuduhan implisit itu, kata dia, berpotensi mengganggu hubungan baik yang selama ini sudah terjalin.
"Bukan hanya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia, tetapi juga antara bangsa Indonesia dengan bangsa Saudi Arabia," ujarnya.
Atas dasar itu, Hamka mengklaim PDIP mendukung sikap tegas PBNU yang meminta Kerajaan Arab Saudi memulangkan dan mengganti Osama.
Ia berkata PDIP meminta Dubes Arab Saudi yang baru memahami kode etik diplomatik dan menghargai, serta tidak mencampuri urusan dan kedaulatan pemerintah Indonesia.
Lihat juga: Tak Terima Disebut Sesat, GP Ansor Tuntut Maaf Dubes Saudi
Lebih dari itu, ia menegaskan PDIP meyakini pemerintahan presiden Joko Widodo bekerja responsif dan memegang teguh etika diplomasi politik internasional, serta akan menindaklanjuti sikap dari PBNU.
Sebelumnya, GP Ansor meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia menggunakan korespondensi diplomatiknya untuk meminta klarifikasi dan permintaan maaf Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah al-Shuaibi.
Permohonan maaf lantaran cuitan Osama yang menyebut secara tidak langsung GP Ansor sebagai organisasi sesat atas pembakaran bendera tauhid bulan lalu.
"Massa yang berjumlah lebih dari satu juta berkumpul demi menyatakan persatuan umat Islam merupakan reaksi keras terhadap dibakarnya bendera tauhid oleh seorang atau pihak organisasi sesat, menyimpang, kurang lebih sebulan yang lalu," demikian isi cuitan Osamah yang diterjemahkan oleh GP Ansor.
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...kait-reuni-212
------------------------------------
Kemenlu RI dan Pemerintahan Jokowi sebaiknya berfikir panjang kalau mau mengikuti maunya elit PDIP yang minta main usir-usiran Diplomat Arab Saudi itu. Termasuk desakan Ketua PBNU.
Bila akhirnya sang Dubes Saudi itu jadi di usir, pastilah akan memancing balasan pemerintah Arab Saudi pula, apalagi mereka mempunyai alasan cukup kuat pula untuk mengusir Dubes RI di Arab Saudi terkait kasus HRS (seperti diungkapkan olek Diplomat Senior Indonesia, Haz Pohan, di video youtube dibawah ini).
Lebih jauh lagi, bila hal itu berbuntut pada pembekuan pemberian progran studi dan beasiswa mahasiswa Indonesia yang belajar ilmu Agama Islam di negeri itu. Juga menyangkut TKI dan TKIW kita yang mencari makan di negeri petro Dollar itu. Belum lagi masalah Haji dan umroh, dimana Indonesia adalah penyumbang jamaah haji dan umroh terbesar di Dunia hingga saat ini
CNN Indonesia | Kamis, 06/12/2018 18:50 WIB
PDIP ikut kecam cuitan dubes Saudi Osama soal reuni 212. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan pernyataan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah al-Shuaibi melanggar kode etik serta prinsip diplomatik.
Hal itu menanggapi cuitan Osama di Twitter mengenai aksi Reuni 212 merupakan reaksi keras terhadap pembakaran bendera tauhid oleh organisasi sesat. Ketua DPP PDIP Hamka Haq menilai Osama telah mencampuri urusan dalam negeri bangsa Indonesia.
"(Osama) telah mencampuri urusan dalam negeri bangsa Indonesia dan melanggar kode etik serta prinsip-prinsip diplomatik," ujar Hamka dalam keterangan tertulis, Kamis (6/12).
Hamka menuturkan Osama secara implisit telah menuduh Gerakan Pemuda Ansor, selaku organisasi yang bernaung di bawah ormas Islam terbesar di Indonesia PBNU sebagai organisasi yang sesat.
Lihat juga: Kemlu Panggil Wadubes Saudi Minta Klarifikasi soal Aksi 212
Tuduhan implisit itu, kata dia, berpotensi mengganggu hubungan baik yang selama ini sudah terjalin.
"Bukan hanya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia, tetapi juga antara bangsa Indonesia dengan bangsa Saudi Arabia," ujarnya.
Atas dasar itu, Hamka mengklaim PDIP mendukung sikap tegas PBNU yang meminta Kerajaan Arab Saudi memulangkan dan mengganti Osama.
Ia berkata PDIP meminta Dubes Arab Saudi yang baru memahami kode etik diplomatik dan menghargai, serta tidak mencampuri urusan dan kedaulatan pemerintah Indonesia.
Lihat juga: Tak Terima Disebut Sesat, GP Ansor Tuntut Maaf Dubes Saudi
Lebih dari itu, ia menegaskan PDIP meyakini pemerintahan presiden Joko Widodo bekerja responsif dan memegang teguh etika diplomasi politik internasional, serta akan menindaklanjuti sikap dari PBNU.
Sebelumnya, GP Ansor meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia menggunakan korespondensi diplomatiknya untuk meminta klarifikasi dan permintaan maaf Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah al-Shuaibi.
Permohonan maaf lantaran cuitan Osama yang menyebut secara tidak langsung GP Ansor sebagai organisasi sesat atas pembakaran bendera tauhid bulan lalu.
"Massa yang berjumlah lebih dari satu juta berkumpul demi menyatakan persatuan umat Islam merupakan reaksi keras terhadap dibakarnya bendera tauhid oleh seorang atau pihak organisasi sesat, menyimpang, kurang lebih sebulan yang lalu," demikian isi cuitan Osamah yang diterjemahkan oleh GP Ansor.
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...kait-reuni-212
------------------------------------
Kemenlu RI dan Pemerintahan Jokowi sebaiknya berfikir panjang kalau mau mengikuti maunya elit PDIP yang minta main usir-usiran Diplomat Arab Saudi itu. Termasuk desakan Ketua PBNU.
Bila akhirnya sang Dubes Saudi itu jadi di usir, pastilah akan memancing balasan pemerintah Arab Saudi pula, apalagi mereka mempunyai alasan cukup kuat pula untuk mengusir Dubes RI di Arab Saudi terkait kasus HRS (seperti diungkapkan olek Diplomat Senior Indonesia, Haz Pohan, di video youtube dibawah ini).
Lebih jauh lagi, bila hal itu berbuntut pada pembekuan pemberian progran studi dan beasiswa mahasiswa Indonesia yang belajar ilmu Agama Islam di negeri itu. Juga menyangkut TKI dan TKIW kita yang mencari makan di negeri petro Dollar itu. Belum lagi masalah Haji dan umroh, dimana Indonesia adalah penyumbang jamaah haji dan umroh terbesar di Dunia hingga saat ini
0
1.8K
15
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan