Kamis, 06 Desember 2018 — 16:34

Wamena, Jubi – Dua orang yang merupakan tenaga tukang pembangunan SMP dan Puskesmas di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga yang berhasil selamat dalam penyerangan pos TNI di Mbua memberikan kesaksiannya tentang kejadian yang terjadi di Distrik Yal.
Saleh seorang pekerja pembangunan Puskesmas di Mbua mengaku, saat terjadi penyerangan pos TNI di Mbua 3 Desember 2018 pagi setelah terjadi penembakan sejumlah pekerja di Distrik Yall, ia bersama sejumlah anggota dan pekerja lainya mengosongkan pos sekitar pukul 23.00 WP.

“Setelah kami kosongkan pos karena diserang itu, kami lari ke hutan sambil membawa jenazah anggota TNI yang tewas tertembak untuk menyembunyikan jenazah,” kata Saleh kepada wartawan saat di Batalyon 756/WMS, Rabu (5/12/2018).

“Kami menyelamatkan diri dari jam lima pagi hingga jam 7 malam sampai bisa ditemui tim aparat gabungan yang sudah tiba di Mbua. Yang menyerang kita ini ada mungkin puluhan orang,” ujar Saleh.
Seorang saksi lainya, Makbul yang menjadi buruh bangunan SMP Mbua mengungkapkan, pos TNI Mbua diserang mulai pukul 05.00 WP pagi dan terjadi kontak senjata hingga malam hari pukul 19.00 WP.

“Pada saat penyerangan pos TNI itu, kebetulan ada empat orang yang berhasil lolos saat penembakan di distrik Yall yang kabur ke pos TNI sehingga kami diserang,” kata Makbul.

Saat penyerangan pos, kata dia, ada sejumlah pekerja yang terkena tembakan, lemparan batu dan penganiyaan lainnya, ada pula yang pura-pura meninggal dan semuanya berhasil lolos.
“Kita bergantian pikul jenazah sambil melarikan diri, kalau kita tidak lari semua pasti jadi korban,” kata Makbul.


# Pekerja proyek pernah diperingatkan oleh TPNPB #

Sedikit berbeda apa yang disampaikan mantan karyawan PT. Istaka Karya, Nathal. Meski kesaksiannya ini terjadi di 2017, namun pengalamannya selama bekerja sebagai seorang operator alat berat di proyek jalan dan jembatan Habema-Mugi ia sempat mengalami hal-hal yang dianggap rawan juga.
Ia mengaku, sejak bekerja di 2017 dirinya sempat meminta agar pekerja dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari perusahaan sebagai pegangan atau jaminan bagi keluarganya.

“Permintaan saya itu sempat ditunda sampai saya akhirnya naik ke lokasi proyek,” kata Nathal.
Ia menceritakan, awal pekerjaan dilakukan memang seluruh karyawan selalu dikawal oleh pihak keamanan minimal enam orang dan setiap minggu bergantian, bahkan mereka pun tinggal satu camp dengan aparat.

“Satu camp dengan aparat saja kita masih sering diganggu, macam pelemparan atau pengejaran. Setelah itu, pak Jhoni Arung (pimpinan proyek) berpandangan jika kita terus dikawal aparat, kita akan diganggu terus karena aparat yang akan dikejar terus, bukan kita pekerja,” ujar dia.

Setelah itu disaat ada pergantian aparat keamanan, katanya, Jhoni menyampaikan ke pimpinan perusahaan maupun keamanan untuk tidak lagi menggunakan aparat tetapi memberdayakan masyarakat lokal untuk turut
mengawal pekerjaan.

“Kita pakai masyarakat di sana, sedikit aman karena bisa beradaptasi tetapi itu tidak bisa menjamin juga karena mereka kadang baik dan kadang keras,” ujarnya.
Namun ia menjelaskan jika selama pekerjaan dilakukan, kelompok bersenjata di wilayah Nduga bersama perusahaan pernah membuat perjanjian bahwa setiap tanggal 24 November mess atau camp harus dikosongkan, karena pada 1 Desember merupakan hari peringatan kelompok bersenjata tersebut.

“Waktu itu sekitar November 2017, dibuat perjanjian bahwa setiap tanggal 24 November mess atau camp harus dikosongkan karena 1 Desember itu perayaannya mereka dan itu diharuskan. Tetapi waktu itu kita turun tanggal 27 November 2017. Walaupun pimpinan proyek di lapangan waktu itu bersikeras bertahan, saya berpikir kalau kami bertahan di sini siapa yang bisa tanggungjawab kami punya nyawa? Sehingga saya bersama rekan-rekan kosongkan mess,” katanya.

Tak lama setelah itu, pasca ada kejadian penembakan operator dan anggota TNI ditembak di wilayah Nduga, ia dan pekerja lainya disuruh kembali naik bekerja. Namun ketika mau ke lokasi proyek, para pekerja ini ditahan oleh aparat keamanan di Mbua dan diminta untuk kembali ke Wamena.

“Kita disuruh naik lagi sama pimpinan proyek dan sebagai anak buah kita ikuti perintah. Sampai disana, kita ditahan sama aparat di Mbua dan disuruh kembali ke Wamena karena akan dilakukan penyisiran. Padahal aparat saja tidak bisa naik, sehingga sampai di Pos Mbua di suruh kembali,” katanya.

Karenanya, ia sangat menyesalkan kejadian di Distrik Yall tanggal 2 Desember 2018. Mengapa di awal Desember para karyawan masih berada di camp proyek, padahal sudah jelas masuk akhir November itu sudah harus dikosongkan.

“Saya kecewa dengan kejadian ini, kenapa sudah Desember masih berada di camp padahal sudah harus dikosongkan karena sudah peraturan dari kelompok bersenjata.
Ia juga mengaku pernah mendapatkan surat dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di wilayah tersebut pada November 2017 yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan pimpinan proyek. Saat itu tiga orang datang ke camp pada malam hari menyerahkan surat yang isinya memerintahkan para pekerja jangan mengganggu kegiatan kelompok bersenjata ini selama bulan desember.

“Mereka bilang karena kami (TPN-OPM) juga tidak akan mengganggu kalian, karena kami ingin merdeka. Karena Desember itu perayaan kami sehingga tolong hargai kami. Tetapi saya baca begitu langsung besoknya kita kabur, dan surat untuk pak Jokowi dibawa pimpinan proyek,” ujar dia.
Lanjutnya, selama bekerja sepanjang 2017 ia sering mengalami gangguan, hingga keluar dari perusahaan PT Istaka Karya April 2018. Ia merasa tidak ada jaminan keamanan, bahkan SPK yang diminta karyawan pun tidak kunjung dibuatkan.

“April 2018 saya berhenti dari pekerjaan, karena saya berfikir tidak pernah ada SPK untuk menjamin pekerja sehingga saya kabur saat mau naik ke lokasi proyek. Walau begitu selain di bulan Desember pun, OPM saat ketemu dengan kami, mereka bawa senjata, tidak pernah kami diganggu,” tutup dia.

https://tabloidjubi.com/artikel-2169...sc3Nd-oe7g88Ao