alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Balas Kritik Prabowo Terkait Investasi Asing, TKN Jokowi: Liberalisasi Sejak Soeharto
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfe221ed44f9fa2068b4567/balas-kritik-prabowo-terkait-investasi-asing-tkn-jokowi-liberalisasi-sejak-soeharto

Balas Kritik Prabowo Terkait Investasi Asing, TKN Jokowi: Liberalisasi Sejak Soeharto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani membalas kritik calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto soal paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang diluncurkan pemerintah.

Baca: Prabowo Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jilid 16

Prabowo mempersoalkan paket kebijakan yang dianggap memberi peluang kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai sektor industri di dalam negeri. Menjawab hal itu, Arsul mengatakan, keran liberalisasi sudah dibuka sejak zaman Presiden RI Kedua, Soeharto dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

"Sejak saat itu, liberalisasi ekonomi mulai terjadi di berbagai sektor investasi yang terkait dengan sektor barang maupun jasa," ujar Arsul Sani di Posko Cemara, Jakarta pada Rabu, 21 November 2018.

Sebelumnya Prabowo menyebut pemerintah sudah menyerah pada asing karena paket kebijakan puluhan bidang usaha, yang bisa dikuasai asing hingga 100 persen.
Arsul tidak terima dibilang seperti itu. Diakuinya ada salah persepsi. Namun, paket kebijakan itu menurutnya adalah kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

"Makanya baca dulu baik-baik baru berkomentar. Jadi kalau sudah kita baca baik-baik komentari. Kita tidak ingin rakyat kita susah, jangan terlalu anti asinglah" katanya.

Dia mengungkapkan, ada undang-undang yang lebih tinggi dari kebijakan paket ekonomi, UU ini yang akan selalu melindungi UMKM dan Koperasi. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) mewajibkan, investasi asing bisa masuk dengan modal minimal Rp 10 miliar. Sehingga tidak hanya UMKM saja yang masih terlindungi dari kebijakan paket ekonomi ke 16.

Dia menjelaskan, kenapa pemerintah membuka lebar dan membebaskan ruang investasi di banyak sektor usaha itu. Karena selama ini, jumlah investasi di Indonesia kalah dari Vietnam, Malaysia dan Thailand.

Ketiga negara di Asean itu saja, sangat terbuka pada investasi asing. Maka pemerintah membuat peraturan tersebut.

"Jadi kalau kita tidak mempunyai peraturan yang bisa bersaing dengan negara-negara itu, maka lama-lama kita ketinggalan investasi. Dan kalau ketinggalan investasi, lapanga kerja, pajak tidak akan naik kan," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang diklaim dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor asing dan menutup defisit neraca transaksi perdagangan. Salah satu isi paket kebijakan yang dirilis pada Jumat pekan lalu itu ialah mengenai relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Poin kebijakan inilah yang dikritik Prabowo lantaran dinilai membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi. Sebelumnya, pemerintah merilis ada 54 klasifikasi bidang usaha yang akan dilepaskan dari DNI. Namun, belakangan pemerintah menyebutkan baru 28 bidang usaha yang dipastikan keluar dari daftar negatif investasi itu.

Menurut Arsul, kebijakan ini tidak akan melemahkan industri domestik. Karena adanya relaksasi DNI berarti membuka investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan harapan, ketika investor asing masuk menanamkan modal, bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan pajak. "Hal yang lebih penting lagi, orientasi hasil produknya terutama pasarnya itu tidak hanya untuk negeri, tapi juga untuk mendorong ekspor," ujar Arsul.

Di lain pihak, Prabowo menilai paket kebijakan ekonomi jilid 16 justru akan kian merugikan masyarakat. Menurut anak begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo tersebut, paket kebijakan itu akan membuat usaha kecil masyarakat bersaing dengan pengusaha asing yang memiliki modal besar. Prabowo juga menyinggung sistem kapitalisme yang disebutnya tidak memberikan ruang dan peluang kepada rakyat kecil mengembangkan usahanya.

Baca juga: Timses Jokowi Tak Akan Minta Dukungan Formal kepada Muhammadiyah

"Jadi, artinya rakyat kita, anak-anak kita, anak-anak, emak-emak, enggak boleh jadi kaya, enggak boleh jadi makmur," ujar Prabowo saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumahnya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa, 20 November 2018.

Sementara itu, lanjut Prabowo, negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat saat ini justru memproteksi pasar di negara masing-masing. "Tapi pemerintah kita justru membuka seluas-luasnya kepada asing, Semua boleh masuk bahkan pekerja kasar juga boleh masuk, ini luar biasa," ujarnya.

sumber https://pilpres.tempo.co/read/114845...o/full&view=ok
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
suruh wowok tanya ke dedengkotnya neolib di indonesia, namanya soemitro emoticon-Om Telolet Om!
Untuk bisa membuat perusahaan, seorang pemuda butuh modal, ntah dari bank atau modal pribadi hasil bekerja.
Jika modal pribadi, maka dia harus bekerja,
bagaimana bisa bekerja kalau tidak ada lapangan kerja,
Salah satu upaya untuk membuka lapangan kerja ya investasi, bisa dari investor lokal, atau asing.
Untuk mengundang investor mau berinvestasi dibutuhkan INFRASTUKTUR,
Kalau tidak ada infrastruktur yang memadai, ya investor akan berpikir dua kali lipat untuk membuka usaha.

Kata kuncinya ...
Jika menolak investasi asing, berarti kita mengharapkan investor lokal.
Mau sampe kapan kita memilki investor lokal yang mau beresiko membuka usaha???

Sebelum ada kebjijakan ekonomi 16, semua bidang itu terbuka, investor lokal boleh membuka usaha di situ.

Apakah mereka tertarik ?

Kalau sampe ada keputusan kebijakan 16, itu yakin saja sudah dipikirkan dengan matang, tidak serampangan.

Baca aja dulu bagaimana aturan mainnya.
Pikirkan dampak positif dan negatifnya,
di area mana pemerintah akan mengontrol dan mengawasinya.

Yang jelas, investasi yang membuka lapangan kerja ya buat rakyat juga.

capres kok gini banget seh lu wok ....

kasian gw ama lu,
Balasan post cipokan.yuk
Husshhh .. itu bapaknya ...ati ati bre kalo ngomong.
Balasan post cipokan.yuk
Yang paling tragis adalah,
banyak dari kita yang tidak tahu sejarahnya.
Saya cuma tahu kalau dia Begawan Ekonomi Indonesia.

tau kalo terlibat PRRI saja ya setelah ada internet.

Banyak fakta yang dibungkam di jaman suharto.

Pernahkah terlintas ..
Mengapa kita tidak pernah tau ulasan di TV mengenai sosok Bapak Prabowo, dan bagaimana sepak terjangnya ???

agan ikardus mantep banget dah berita2nya.
Ncen ntap tenan
nda sekalian jaman majapahit atau pun singosari gitu ... biar greget lah efeck nya
foto ini sudah memberitahu kita apa yang terjadi saat ituemoticon-Cool
Balas Kritik Prabowo Terkait Investasi Asing, TKN Jokowi: Liberalisasi Sejak Soeharto
Kebanyakan hoax. Org jadi ga percaya meski dia ngomong bener juga
Balasan post cjava
Quote:

Elu macem tau taunya aja.

Itu adalah kebijakan ekonomi kepepet, kebijakan bingung.
Kayak nya pemerintah sekarang lagi pusing tujuh keliling gimana cara ningkatkan kinerja ekonomi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Pemerintah merevisi daftar negatif investasi (DNI) 2018 yang tengah dilakukan pemerintah sangat prematur. Padahal cara tersebjut pernah dilakukan dan terbukti tidak ada yang berminat.

Menurut Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara, pemerintah menggunakan lagi paket kebijakan yang tidak manjur. "Revisi DNI pernah dicoba, buktinya 51 bidang usaha tidak diminati oleh investor. Loh kenapa sekarang malah makin diperluas? Saya bingung logikanya," ujar Bhima, Rabu (20/11/2018).

Pemerintah memang menunjukkan data dari 101 bidang usaha yang memberikan keterbukaan pada PMA diluar kemitraan dengan UMKM, 83 tidak optimal dengan 51 tidak ada peminat.

Dari 41 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI 2016, 22 tidak optimal, dengan 13 bidang usaha tidak ada minat.

Bhima melihat keluarnya beberapa bidang usaha dari DNI tidak memberikan dampak pada arus masuk investasi. Pertumbuhan realisasi investasi tidak signifikan. Pada kuartal III-2018 tercatat investasi langsung (foreign direct investment) anjlok 20,2% dibanding periode yang sama tahun lalu. "Jadi saya heran, resep pemerintah menarik investasi dengan relaksasi DNI gak nyambung dengan investasi yang masuk. Kok resep tidak manjur dicoba lagi?" jelasnya.


http://www.tribunnews.com/bisnis/201...idak-akan-laku


Tapi nastak akan terus memuja para dewa.
maling teriak maling.....tak berkaca ke diri sendiri


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di