alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Aplikasi Ponsel Kejaksaan Ancam Kebebasan Penganut Agama Lokal dan Penghayat
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfdf5af9e740400208b4589/aplikasi-ponsel-kejaksaan-ancam-kebebasan-penganut-agama-lokal-dan-penghayat

Aplikasi Ponsel Kejaksaan Ancam Kebebasan Penganut Agama Lokal dan Penghayat

Aplikasi Ponsel Kejaksaan Ancam Kebebasan Penganut Agama Lokal dan Penghayat

Kejati Jakarta merilis aplikasi Smart Pakem untuk menampung aduan masyarakat soal kepercayaan dan agama lokal yang "meresahkan." Kelompok pro-demokrasi dan kebebasan beragama segera menolak.

Oleh Adi Renaldi

|

Nov 26 2018, 6:00pm



Foto warga Badui di Desa Kanekes, Banten, menganut agama lokal Sunda Wiwitan. Foto oleh Beawiharta/Reuters


Bukannya bikin aplikasi yang lebih bermanfaat buat menunjang pengusaha Indonesia, pemerintah malah justru bikin aplikasi yang mengancam kebebasan masyarakat dalam memeluk kepercayaan. Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat dari Kejaksaan Tinggi Jakarta pekan lalu merilis sebuah aplikasi digital bernama Smart Pakem.

Aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store tersebut dikembangkan sejak Agustus lalu dan berfungsi untuk mengawasi sekaligus mengedukasi masyarakat terkait aliran kepercayaan, agama, dan kegiatan ormas. Di dalam aplikasi itu, Kejaksaan tinggi membuat daftar aliran-aliran kepercayaan dan kelompok keagamaan yang telah dinyatakan sesat lengkap dengan informasi nama pimpinan dan alamat.

Lewat aplikasi tersebut masyarakat juga bisa melaporkan seandainya menemukan kegiatan keagamaan atau ormas yang dianggap menyimpang kepada kejaksaan. Orang juga bisa melihat daftar ormas dan kepercayaan yang telah dilarang oleh pemerintah dalam aplikasi tersebut.

“Sekarang kita bisa mengawasi secara digital. Aplikasi ini juga dibuat untuk mengedukasi masyarakat dan transparansi. Dalam aplikasi sudah ada bagian pengaduan," ujar asisten bidang intelejen kejaksaan Yulianto dikutip Kompas.com.

"Dalam aplikasi juga ada kolom berita dan informasi. Masyarakat akan tahu tentang aliran kepercayaan yang di-blacklist. Masyarakat juga bisa melihat apa sih dasarnya (ormas) di-blacklist," lanjut Yulianto. Pada praktiknya, ketika diakses pada 26 November, kolom penjelasan tentang mengapa suatu aliran dilarang masih nihil alias tak bisa ditemukan.

Aplikasi Ponsel Kejaksaan Ancam Kebebasan Penganut Agama Lokal dan Penghayat

Ini screenshot tampilan aplikasi dari Kejati DKI

Beberapa aktivis HAM dan pengamat spontan mengecam sistem aplikasi tersebut. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mendesak pemerintah segera menutup aplikasi tersebut. Sebab, aplikasi berbasis pelaporan dari masyarakat tersebut rentan menimbulkan persekusi dan konflik.

"Ini pertama kali ada aplikasi semacam ini dan membahayakan HAM serta demokrasi di Indonesia," kata Anam kepada awak media. "[Aplikasi ini] kontraproduktif terhadap usaha-usaha pemerintah. Jaksa Agung harus menurunkan aplikasi tersebut agar tak bertentangan dengan upaya-upaya pemerintah membangun demokrasi."

Pendapat Anam ada benarnya. November tahun lalu pemerintah memberi kelonggaran terhadap penghayat kepercayaan dengan memberikan kesempatan untuk mengisi kolom agama di KTP dengan frasa ‘penghayat kepercayaan’, kini putusan tersebut seakan cuma formalitas yang tak memiliki arti dengan adanya aplikasi Smart Pakem yang bertujuan untuk mengontrol apa yang boleh dianut oleh masyarakat.

Agama asli Nusantara dan kepercayaan mengalami tekanan dan diskriminasi bertubi-tubi ketika Indonesia telah merdeka. Saat Presiden Soekarno berkuasa, undang-undang penistaan agama diterbitkan digunakan untuk membatasi ruang gerak agama dan kepercayaan minoritas. Kala itu pemerintah membentuk Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem), yang saat ini ada di bawah Kejaksaan Agung.

Diskriminasi secara sistematis semakin menguat di masa Orde Baru ketika rezim Suharto membuat pengakuan lima agama resmi yang diakui pemerintah serta kewajiban untuk mengisi kolom agama di KTP. Di era presiden Gus Dur, ada enam agama yang diakui pemerintah.

Di tengah diskriminasi tersebut, para pemeluk kepercayaan dan aliran terpaksa menyembunyikan identitas serta beribadah secara tertutup. Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama Jawa Tengah Tedi Kholiluddin dikutip Tempo mengatakan, sebelum Indonesia berdiri, terdapat 396 jenis kepercayaan dan agama asli Nusantara. Kini 60 aliran di antaranya telah punah. Faktornya utamanya, menurut Tedi, akibat desakan dari pemerintah dan kelompok tertentu yang tidak bisa menerima keberadaan penganut kepercayaan.

Inisatif aksi memberangus agama lokal, ataupun aliran kepercayaan alternatif, malah seringkali datang dari pemerintah. Contohnya adalah saat awal 2016, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dinyatakan sebagai aliran sesat. Pemimpin Gafatar Ahmad Musadeq didakwa menodai agama dan dihukum penjara lima tahun pada awal 2017. Rekomendasi untuk mengkriminalisasi Gafatar salah satunya muncul dari PAKEM Kejaksaan Agung.

Aplikasi Ponsel Kejaksaan Ancam Kebebasan Penganut Agama Lokal dan Penghayat

Pencatatan agama lokal dan penghayat di aplikasi Smart Pakem

Dari data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), angka diskriminasi agama mengalami peningkatan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2005 hingga 2012 yang mencapai 1.483 kasus, atau rata-rata 210 kasus per tahun. Angka tersebut naik dari 915 kasus sebelum era SBY dalam kurun waktu yang sama. Kini selama empat tahun masa pemerintahan Joko Widodo, KontraS mencatat 488 peristiwa kebebasan beragama.

Peneliti Setara Institute Halili Hasan mengatakan bahwa aplikasi Smart Pakem justru malah semakin meminggirkan mereka yang menganut kepercayaan serta memicu polarisasi di tengah masyarakat. Menurutnya, sistem pelaporan yang bisa dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki landasan hukum.

"Untuk menentukan apakah sebuah kepercayaan itu menyimpang atau tidak bukanlah keputusan masyarakat," kata Halili. "Aplikasi tersebut hanya akan mempertajam perbedaan di dalam masyarakat dan melegitimasi publik untuk mempersekusi mereka yang bukan mayoritas."

https://www.vice.com/id_id/article/e...gn=sharebutton

Setuju, mendingan aplikasinya dihapus aja
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Aplikasi bagus yang dibuat oleh pemerintahan ini.
Sebenarnya aplikasi bagus sih ini ...

Jadi setiap kepercayaan dan doktrin harus melapor langsung ke pemerintah
Dan dengan demikian, pengawasan dari adanya penyimpangan yang merujuk tindak terorisme dan penistaan agama bisa dicegah ...

cuma, masih ada kaum bigot yang seneng persekusi dan jadiin nih aplikasi jadi sumber menuduh orang lain sesat ....

Jadi tujuan aplikasinya harus diperjelas ...
Misalnya:

- wadah melaporkan diri tentang adanya kegiatan penghayatan suatu kepercayaan
- melaporkan apa sebenarnya isi dari suatu kepercayaan sehingga fitnah bisa diredam ...

sebagai contoh, Syah yang sumber informasi resminya aja sudah bejibun, masih sering difitnah menuhankan Ali ...
Dan fitnah itu diulang-ulang kayak kaset busuk ...
Loh bukannya justru malah bagus..?

Kalo ada aplikasi ini, ajaran yg di anggap masyarakat sesat.. Akan di datangi oleh pihak yg berwajib utk di selidiki..

Tapi kalo ga ada aplikasi ini, justru warga akan main hakim sendiri jadinya..

Ada ga ada aplikasi ini, yg nama intoleran itu nyata adanya di tengah masyarakat..

Justru negara memfasilitasi supaya ga terjadi tindak main hakim sendiri nantinya.. emoticon-Cape deeehh
Indonesian app to report 'misguided' religion 'risks dividing neighbors'

JAKARTA (Reuters) - Indonesia’s national human rights agency said on Monday it was concerned about the launch of a mobile application by the Jakarta Prosecutor’s Office, which allows members of the public to report religious beliefs they consider “misguided”.

Indonesia has no state religion but has traditionally required citizens to register as Muslim, Catholic, Protestant, Hindu, Buddhist or Confucian, though last year the Constitutional Court affirmed the rights of faiths outside official religions after a challenge by some indigenous faiths.

Nonetheless, there remain concerns about rising intolerance in the world’s biggest Muslim-majority country as well as the use of strict blasphemy laws against minorities and the targeting of Islamic sects such as the Ahmadiyyah.

The app, called “Smart Pakem”, features a list of groups including Ahmadiyyah as well as Gafatar, which the country’s highest Islamic council considers a deviant sect.

It was not clear what the list represented, but some of the groups such as Gafatar have been outlawed and the app has a link that allows members of the public to report organizations deemed harmful.

The app could have a “dangerous consequence by causing social disintegration”, said Amiruddin Al-Rahab, a commissioner at the National Commission on Human Rights.

“When neighbors are reporting each other, that would be problematic,” Al-Rahab told Reuters.

Despite facing a backlash from human rights groups, the free app was available for download on Google Inc’s Google Play store on Monday afternoon.

Al-Rahab said since the app’s features were not running in full it was unclear whether the prosecutor’s office would include detailed guidance on the kind of organization categorized as “harmful” or beliefs deemed as “misguided”.

“Don’t leave the people in confusion, if people are confused they will take matters into their own hands,” he said, adding that the app could also contravene the Constitutional Court’s ruling last year on the rights of devotees of faiths outside the state-recognized religions.

The Jakarta Prosecutor’s Office could not immediately be reached for comment.

Academic returns to UK after UAE spying pardon

Yulianto, an official at the Jakarta Prosecutor’s Office, was quoted as saying by the news site Kompas.com that the app aimed to educate people and to increase the transparency of the reporting process.

Indonesia’s attorney general’s office has the authority under the law to monitor religions in case beliefs are deemed a threat to the community and can establish teams to examine such claims.

https://www.reuters.com/article/us-i...-idUSKCN1NV0YT
App smart pakem itu gantinya app jakarta smart city?


lah... emoticon-Leh Ugaemoticon-Leh Uga
Diubah oleh noisscat


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di