alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Smart Pakem: Aplikasi Pemberangus Hak Minoritas di Era Jokowi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfdd3b0ded770f7748b4591/smart-pakem-aplikasi-pemberangus-hak-minoritas-di-era-jokowi

Smart Pakem: Aplikasi Pemberangus Hak Minoritas di Era Jokowi

Smart Pakem: Aplikasi Pemberangus Hak Minoritas di Era Jokowi

Reporter: Felix Nathaniel

28 November 2018

Smart Pakem: Aplikasi Pemberangus Hak Minoritas di Era Jokowi

Smart Pakem dianggap memicu konflik horizontal dan memberangus hak beragama dan memeluk kepercayaan tertentu.

    

tirto.id - Smart Pakem yang diluncurkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta diprotes ramai-ramai. Aplikasi itu dianggap hanya membuka celah terjadinya persekusi terhadap kelompok minoritas. Demikian kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. 

Beka mengatakan apa yang ia khawatirkan mungkin terjadi karena di sana ada informasi—atau lebih tepatnya vonis—yang begitu terbuka soal sesat atau tidaknya suatu kelompok atau aliran. Di sisi lain, yang kerap terjadi memang kelompok mayoritas bertindak sesukanya, tanpa melewati prosedur hukum. 

"Nanti malah akan ada persekusi karena suatu aliran dikecam sesat," kata Beka kepada reporter Tirto, Selasa (27/11/2018). "Bisa saja nanti satu orang melaporkan Parmalim karena tak sesuai dengan [ajaran] Kristen," lanjutnya.





Pada akhirnya, kata Beka, konflik horizontal akan mudah meluas, dan ini jelas beda dengan tujuan adanya negara itu sendiri, yaitu melindungi kelompok minoritas dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.

"Nanti akan jelas ini main mayoritas minoritas. Lalu siapa yang melindungi minoritas? Apa sudah ada mekanisme perlindungan pada teman-teman aliran kepercayaan?" tanyanya, retoris.

Smart Pakem yang bisa diakses melalui website dan smartphone Android menyajikan enam informasi utama: keagamaan, kepercayaan, Undang-Undang, Ormas, laporan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Bagian Undang-Undang dan laporan terpantau masih kosong sampai Selasa (27/11/2018) pukul 16.34. Sementara isi tiga menu lain kurang lebih sama, yakni informasi status keaktifan, pimpinan, alamat, dan surat keterangan organisasi.


Smart Pakem diluncurkan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Tertulis pada laman resminya, aplikasi ini dibuat untuk mengawasi kepercayaan yang dianggap "dapat membahayakan masyarakat dan negara... dan mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama."

Beka menganggap landasan pemikiran Kejati DKI Jakarta keliru sejak awal. Misalnya soal sesat atau tidaknya suatu aliran yang mengacu pada fatwa MUI. Penilaian suatu kepercayaan dianggap sesat atau tidak sifatnya sangat subjektif dan tak melibatkan kelompok yang dihakimi itu sendiri.

"Sepanjang mereka jalani dan yakini kan itu benar menurut mereka. Orang lain kan enggak bisa menilai itu benar atau salah," tegas Beka. 

Beka berharap aplikasi ini dihapus saja, ketimbang nanti "jadinya Kejati lebih sibuk mengurusi agama daripada persoalan hukum."

Melindungi Mayoritas & Mendiskriminasi Minoritas


Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati juga memprotes Kejati DKI. Menurutnya Smart Pakem tak punya landasan hukum yang adil. 

"Apa yang disebut sesat? Apa yang dikatakan sesat itu tidak ada ukurannya," jelas kuasa hukum anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) itu—yang juga dianggap sesat oleh MUI—kepada reporter Tirto.

Fatwa MUI, menurut Asfinawati, tidak bisa jadi rujukan untuk menilai aliran kepercayaan. MUI itu perwakilan Islam, sementara tak bisa aliran kepercayaan divonis oleh satu agama saja. Jika ada yang mau melarang aliran kepercayaan, penentuannya harus lewat proses pengadilan. 

Protes juga datang dari internal pemerintah. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengaitkan ini dengan dibolehkannya mencantumkan aliran kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk.

"Kami tidak menyebutkan nama aliran kepercayaannya. Di KTP hanya menuliskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa," tegas Zudan kepada reporter Tirto. "Kalau kepercayaan kepada Tuhan YME enggak ada yang sesat," tambahnya. 

Pun dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sri Hartini. Katanya, menilai ajaran sesat atau tidak bukan perkara gampang. Syaratnya harus melalui penelitian mendalam disertai pembuktian kuat. 

"Tergantung ajarannya seperti apa? Dikaji, dipelajari, apakah ajarannya merupakan sempalan dari agama? Belum terdaftar di Kemdikbud tidak berarti aliran sesat," kata Sri kepada reporter Tirto.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menganggap Smart Pakem adalah kesalahan orde baru yang terulang di era reformasi. Menurutnya aplikasi ini adalah bukti kemunduran dalam kebebasan menganut kepercayaan masing-masing.

"Ketika kita sudah maju begini tidak usah terlalu diatur-atur begitu. Yang penting adalah dibina, diberi pendewasaan. Jangan malah ketika tidak membina, justru kemudian malah mengatur dan membatasi," kata politikus Gerindra itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menambah Kecemasan


Anggota Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Suprih Suhartono bercerita kepada reporter Tirto bahwa beberapa bulan lalu dia sempat didatangi oleh petugas Kejati DKI Jakarta untuk menjelaskan aplikasi ini. Awalnya dia menyambut baik karena menganggap aplikasi bisa dipakai untuk membuat masyarakat paham dengan apa yang mereka yakini. 

Namun kenyataannya, kata Suprih, Smart Pakem malah cenderung membatasi penganut aliran kepercayaan dengan mencantumkan vonis MUI. 

"Usulan kami bukan pengawasan tapi pembinaan. Jadi ada organisasi [aliran kepercayaan] yang masih belum sesuai perundang-undangan disosialisasi pemahaman menjadi benar. Itu yang kami usulkan," jelasnya.

Pada akhirnya Smart Pakem justru menambah kecemasan para penghayat. Beberapa di antara mereka ada yang belum terdaftar di Kemdikbud sehingga masyarakat awam akan mudah mengklaim mereka sesat.

"Negara harus melindungi kepercayaan yang sudah berorganisasi dan belum. Perorangan pun harus dilindungi," tegasnya.

Apabila konsep Smart Pakem tak diubah, Suprih merasa aplikasi lebih baik segera dihapus. Penghayat merasa mereka lebih bisa hidup lebih tentram tapi aplikasi tersebut.

"Ini rawan persekusi," kata Suprih. "Kalau itu menimbulkan ketidaktenteraman dan ketidakdamaian, sebaiknya Kejati memperhatikan itu, Smart Pakem tidak perlu dijalankan," pungkasnya. 

Baca juga artikel terkait SMART PAKEMatau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel 
(tirto.id - fel/dqy)

https://tirto.id/smart-pakem-aplikas...ra-jokowi-dawm

Jadi mayoritas aja juga sudah menghalalkan segala cara

Smart Pakem: Aplikasi Pemberangus Hak Minoritas di Era Jokowi
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Emang si kodok pernah keluarkan kebijakan apa yang pro minoritas?
emoticon-Ngakak
gak usah lah ada aplikasi beginian emoticon-Cape d...

Tp koq judulnya bawa2 "Era Jokowi"? padahal ane ga baca ini ide/kebijakan dari pemerintah
Quote:

hmmm
Smart Pakem: Aplikasi Pemberangus Hak Minoritas di Era Jokowi
amalin sila pertama aja
Balasan post unicorn.phenex
Quote:


iya ya, padahal ad grup yg suka demo bawa2 umat, trus kalo ad yg minoritas dikatain kapir, trus kalo ad yg seagama tp g sejalan di katain kapir, sesat, syiah, bidah, dll

itu grup minoritas ditengah2 mayoritas yg seenaknya sendiri, hobinya bikin hoax + mainin ayat pula

trus hobinya suka bawa2 nama tuhan, selalu merasa semua tindakan yg dia lakukan adalah sesuai kehendak tuhannya, dan biasanya teriak password emoticon-Malu
Diubah oleh rumputteki99


Quote:


minoritas?
justru itu yang mayoritas emoticon-Cool
Balasan post unicorn.phenex
Quote:


ngarti dikit lah breeeee
mereka minoritas ditengah2 mayoritas yg suka bawa2 nama umat

masa gt aj kagak paham emoticon-Malu
mayoritas dengan inferiority complex...
what could possibly go wrongemoticon-Ngakak (S)


Quote:


paham.
Klaim minor-mayor di kalangan itu sangat rancu karena masing-masing kubu punya klaim yang sama.emoticon-Embarrassment
Balasan post unicorn.phenex
Quote:


selama ga ada data statistik, susah juga bedain yang moderat apa yang radikal yang mayoritas di daerah entu...

tapi untungnya di daerah ane pada waras semua
Gila ini

Kalau make 1 golongan/agama aja sebagai dasar seperti MUI, agama lain sudah otomatis sesat!

Generasi sekarang udah lupa janji kemerdekaan, tau gak dulu itu gak ada lihat SARA, semua berjuang bersama..sekarang mau di klaim oleh satu kelompok, agama, golongan?!

Keserakahan itu merusak!!

Pilih, mau jadikan negara ini negara agama atau negara buat semua umat manusia?!
Diubah oleh orderic
Balasan post orderic
Quote:



mana cawapres nya anti minoritas lagi emoticon-Takut (S)


https://nasional.tempo.co/amp/74339/mui-menolak-rancangan-undang-undang-antidiskriminasi
Balasan post venomwolf
Quote:

Kita tentu pantau dan tidak khawatir, president dan wapres itu bukan super..ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif

Kita lebih khawatir ama tukang bom dan ormas persekusi..memalukan negara ini gak bisa menjamin kebebasan org lain malah galau ngadepin radikalis
Diubah oleh orderic
Mantab. Hanya di era jokowi.
Aplikasi Ponsel Kejaksaan Ancam Kebebasan Penganut Agama Lokal dan Penghayat

Kejati Jakarta merilis aplikasi Smart Pakem untuk menampung aduan masyarakat soal kepercayaan dan agama lokal yang "meresahkan." Kelompok pro-demokrasi dan kebebasan beragama segera menolak.

Oleh Adi Renaldi

|

Nov 26 2018, 6:00pm



Foto warga Badui di Desa Kanekes, Banten, menganut agama lokal Sunda Wiwitan. Foto oleh Beawiharta/Reuters


Bukannya bikin aplikasi yang lebih bermanfaat buat menunjang pengusaha Indonesia, pemerintah malah justru bikin aplikasi yang mengancam kebebasan masyarakat dalam memeluk kepercayaan. Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat dari Kejaksaan Tinggi Jakarta pekan lalu merilis sebuah aplikasi digital bernama Smart Pakem.

Aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store tersebut dikembangkan sejak Agustus lalu dan berfungsi untuk mengawasi sekaligus mengedukasi masyarakat terkait aliran kepercayaan, agama, dan kegiatan ormas. Di dalam aplikasi itu, Kejaksaan tinggi membuat daftar aliran-aliran kepercayaan dan kelompok keagamaan yang telah dinyatakan sesat lengkap dengan informasi nama pimpinan dan alamat.

Lewat aplikasi tersebut masyarakat juga bisa melaporkan seandainya menemukan kegiatan keagamaan atau ormas yang dianggap menyimpang kepada kejaksaan. Orang juga bisa melihat daftar ormas dan kepercayaan yang telah dilarang oleh pemerintah dalam aplikasi tersebut.

“Sekarang kita bisa mengawasi secara digital. Aplikasi ini juga dibuat untuk mengedukasi masyarakat dan transparansi. Dalam aplikasi sudah ada bagian pengaduan," ujar asisten bidang intelejen kejaksaan Yulianto dikutip Kompas.com.

"Dalam aplikasi juga ada kolom berita dan informasi. Masyarakat akan tahu tentang aliran kepercayaan yang di-blacklist. Masyarakat juga bisa melihat apa sih dasarnya (ormas) di-blacklist," lanjut Yulianto. Pada praktiknya, ketika diakses pada 26 November, kolom penjelasan tentang mengapa suatu aliran dilarang masih nihil alias tak bisa ditemukan.

Smart Pakem: Aplikasi Pemberangus Hak Minoritas di Era Jokowi

Ini screenshot tampilan aplikasi dari Kejati DKI

Beberapa aktivis HAM dan pengamat spontan mengecam sistem aplikasi tersebut. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mendesak pemerintah segera menutup aplikasi tersebut. Sebab, aplikasi berbasis pelaporan dari masyarakat tersebut rentan menimbulkan persekusi dan konflik.

"Ini pertama kali ada aplikasi semacam ini dan membahayakan HAM serta demokrasi di Indonesia," kata Anam kepada awak media. "[Aplikasi ini] kontraproduktif terhadap usaha-usaha pemerintah. Jaksa Agung harus menurunkan aplikasi tersebut agar tak bertentangan dengan upaya-upaya pemerintah membangun demokrasi."

Pendapat Anam ada benarnya. November tahun lalu pemerintah memberi kelonggaran terhadap penghayat kepercayaan dengan memberikan kesempatan untuk mengisi kolom agama di KTP dengan frasa ‘penghayat kepercayaan’, kini putusan tersebut seakan cuma formalitas yang tak memiliki arti dengan adanya aplikasi Smart Pakem yang bertujuan untuk mengontrol apa yang boleh dianut oleh masyarakat.

Agama asli Nusantara dan kepercayaan mengalami tekanan dan diskriminasi bertubi-tubi ketika Indonesia telah merdeka. Saat Presiden Soekarno berkuasa, undang-undang penistaan agama diterbitkan digunakan untuk membatasi ruang gerak agama dan kepercayaan minoritas. Kala itu pemerintah membentuk Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem), yang saat ini ada di bawah Kejaksaan Agung.

Diskriminasi secara sistematis semakin menguat di masa Orde Baru ketika rezim Suharto membuat pengakuan lima agama resmi yang diakui pemerintah serta kewajiban untuk mengisi kolom agama di KTP. Di era presiden Gus Dur, ada enam agama yang diakui pemerintah.

Di tengah diskriminasi tersebut, para pemeluk kepercayaan dan aliran terpaksa menyembunyikan identitas serta beribadah secara tertutup. Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama Jawa Tengah Tedi Kholiluddin dikutip Tempo mengatakan, sebelum Indonesia berdiri, terdapat 396 jenis kepercayaan dan agama asli Nusantara. Kini 60 aliran di antaranya telah punah. Faktornya utamanya, menurut Tedi, akibat desakan dari pemerintah dan kelompok tertentu yang tidak bisa menerima keberadaan penganut kepercayaan.

Inisatif aksi memberangus agama lokal, ataupun aliran kepercayaan alternatif, malah seringkali datang dari pemerintah. Contohnya adalah saat awal 2016, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dinyatakan sebagai aliran sesat. Pemimpin Gafatar Ahmad Musadeq didakwa menodai agama dan dihukum penjara lima tahun pada awal 2017. Rekomendasi untuk mengkriminalisasi Gafatar salah satunya muncul dari PAKEM Kejaksaan Agung.

Smart Pakem: Aplikasi Pemberangus Hak Minoritas di Era Jokowi

Pencatatan agama lokal dan penghayat di aplikasi Smart Pakem

Dari data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), angka diskriminasi agama mengalami peningkatan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2005 hingga 2012 yang mencapai 1.483 kasus, atau rata-rata 210 kasus per tahun. Angka tersebut naik dari 915 kasus sebelum era SBY dalam kurun waktu yang sama. Kini selama empat tahun masa pemerintahan Joko Widodo, KontraS mencatat 488 peristiwa kebebasan beragama.

Peneliti Setara Institute Halili Hasan mengatakan bahwa aplikasi Smart Pakem justru malah semakin meminggirkan mereka yang menganut kepercayaan serta memicu polarisasi di tengah masyarakat. Menurutnya, sistem pelaporan yang bisa dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki landasan hukum.

"Untuk menentukan apakah sebuah kepercayaan itu menyimpang atau tidak bukanlah keputusan masyarakat," kata Halili. "Aplikasi tersebut hanya akan mempertajam perbedaan di dalam masyarakat dan melegitimasi publik untuk mempersekusi mereka yang bukan mayoritas."

https://www.vice.com/id_id/article/e...gn=sharebutton
Balasan post lostcg
sangat jelas melanggar HAM


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di