Rudiantara: Tak Masalah Ceramah
Kritik Pemerintah untuk Kebaikan

Minggu, 25 November 2018 |
21:08 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Menteri Komunikasi dan
Informatika sekaligus Ketua
Dewan Masjid Indonesia (DMI)
Rudiantara, menilai tak
masalah bila ada ceramah di
masjid yang mengkritik
pemerintah.

Hal itu disampaikan Rudiantara
menanggapi larangan
penggunaan masjid sebagai
sarana politik praktis,
khususnya kampanye di Pemilu
2019.

Menurut Rudiantara, tak semua
kritik yang disampaikan dalam
ceramah bermuatan politik
praktis sehingga dilarang.

"Kalau secara substansi kita
lihat. Apakah itu amar ma'ruf
nahi munkar. Karena kan ini
dikaitkan dengan yang kemarin
juga mengenai banyaknya
penyampaian hal-hal yang
bersifat radikal di masjid," kata
Rudiantara saat ditemui usai
acara penutupan Rapat Kerja
Nasional I DMI di Hotel Sahid,
Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Ia mengatakan, jika ceramah
yang terdapat kritik tersebut
berisikan masukan kepada
pemerintah, tentunya bukan
bermuatan politik praktis.

Namun, kata Rudiantara, hal itu
menjadi terlarang bila ceramah
mengarah pada ajakan untuk
mengubah sistem negara

"Tetapi kalau amar ma'ruf nahi
munkar, seperti begini, tuh,
programnya Kementerian
Kominfo, Palapa Ring, kurang
cepet. Kasihan masyarakat di
sana. Harusnya begini,
harusnya begitu. Itu
diperbolehkan dan saya pun
senang. Ada kritik," kata
Rudiantara.

"Itu dalam kaitan kembali
menerapkan amar ma'ruf nahi
munkar. Mengajak orang untuk
berbuat kebaikan. Walaupun
misalkan suaranya keras. Jadi
harus bisa dibedakan dengan
yang berbicara keras yang
mengajak membuat suatu
sistem baru di republik ini. Itu
tak bisa," lanjut dia.
Arjun Wicaksana

Penulis: Rakhmat Nur Hakim
Editor: Sandro Gatra
https://nasional.kompas.com/read/201...untuk-kebaikan