Bos KRAS: Industri Baja
Nasional Alami Cobaan Berat

Samuel Pablo, CNBC Indonesia
NEWS 23 November 2018 20:30


Foto: ist

Jakarta, CNBC Indonesia -
Direktur Utama PT Krakatau
Steel (Persero) Tbk (KRAS)
Silmy Karim mengungkapkan
industri baja nasional saat ini
sedang mengalami cobaan berat.

Berbicara di depan para pejabat
BUMN Karya, dia mengeluhkan
adanya regulasi pemerintah yang
memudahkan masuknya impor
baja serta proses krusial
induction furnace yang tidak
diutamakan dalam menghasilkan
produk baja dengan harga murah.

"Kita tahu ada aturan yang sangat
memudahkan masuknya impor
baja. Persaingan juga
menyebabkan proses induction
furnace tidak diutamakan.
Padahal ini proses yang sangat
membahayakan keselamatan jiwa
pengguna dan kualitas dari
infrastruktur yang dihasilkan,"
katanya di kantor Kementerian
BUMN, Jumat (23/11/2018).

Ia menjelaskan, sekitar 30% dari
penghasil baja long product
adalah induction furnace. Dan
kalau kondisi saat ini dibiarkan,
konsumen akan menderita
kerugian terbesar. "Kami sudah
komunikasi dengan beberapa
Kementerian, terutama PUPR
untuk berhati-hati dengan
induction furnace," ujar Silmy.

Lebih lanjut, dia menyebutkan
Peraturan Menteri Perdagangan
(Permendag) Nomor 22 Tahun
2018 pada kenyataannya telah
mempermudah arus impor
produk baja sehingga
menghambat pertumbuhan
industri baja nasional.

Silmy mengkritik ketentuan
pemeriksaan persyaratan impor
baja yang direlaksasi menjadi
setelah melalui kawasan pabean
(post-border inspection).


Foto: Direktur Utama Krakatau
Steel, Silmy Karim (kedua kiri)
beserta BUMN lainnya
menandatangani Head of
Agreement kerja sama
penyediaan produk baja untuk
pembangunan proyek-proyek
infrastruktur pemerintah dan
swasta. (CNBC Indonesia/Samuel
Pablo)

Menurut dia, ketentuan itu telah
mengakibatkan maraknya praktik
circumvention atau pengalihan
kode HS dari carbon steel
menjadi alloy steel yang dilakukan
importir nakal di luar negeri
dengan tujuan menghapuskan
bea masuk.

"Saya sudah datang ke Ditjen Bea
Cukai dan dikatakan itu tidak lagi
kewenangan mereka. Nah
bagaimana? Siapa yang
memeriksa itu? Ini karena post
border," kata Silmy. Dia
menyayangkan wacana
Kementerian Perdagangan untuk
mengendalikan impor baja melalui
Pusat Logistik Berikat (PLB) yang
hingga kini belum terealisasi.

"Industri baja kita masih suffer.
Kalau tidak kita beri perhatian,
bagaimana bisa meningkatkan
TKDN? Kalau industri bajanya
tidak kompetitif, bagaimana kita
punya industri yang berdaya
saing?," ujar Silmy.

(miq/miq)
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...i-cobaan-berat