Selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam kawan - kawan kaskuser semua yang baik hati. Bertemu kembali di thread sederhana ane.




Setelah sebelumnya mengeluarkan wacana gaji Rp. 20 juta perbulan bagi guru, kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mengeluarkan usul yang tak kalah heboh, yakni pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta, pada Kamis 22 November 2018 yang lalu.

Mengenai usul gaji Rp. 20 juta perbulan yang sebelumnya dikemukakan oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, hal tersebut sudah ditampik oleh pasangan capres - cawapres yang didukung oleh PKS sendiri, yakni Prabowo dan Sandi. Menurut mereka, usul tersebut harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, karena tidak mungkin mereka menjanjikan sesuatu yang mereka sendiri tak yakin bisa menjalankannya. Atau dengan kata lain, usulan tersebut sudah di tolak oleh pasangan capres yang diusung oleh PKS ini.


Dengan dalih mengurangi beban hidup rakyat, kini PKS kembali mengajukan usul pemberlakuan SIM seumur hidup meski akhirnya usul tersebut mendapat tentangan dari pihak kepolisian. Menurut Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri seperti dikutip dari Kompas.com,SIM merupakan bukti kompetensi layaknya seseorang dalam mengendarai kendaraan bermotor. Untuk memperolehnya diperlukan uji kesehatan, keterampilan mengemudi, dan persyaratan usia yang tentu harus dipertimbangkan secara berkala melalui sistem perpanjangan SIM setiap 5 tahun.

Ia menyebut bahwa kemampuan dan keterampilan mengemudi seseorang bisa dipengaruhi oleh bertambahnya usia. Atau dengan kata lain, melalui perpanjangan inilah kepolisian dapat menentukan seseorang yang sebelumnya sudah mendapat SIM dapat lagi memperpanjangnya kembali atau tidak, dengan beberapa pertimbangan yang telah disebutkan diatas. Jika SIM diberlakukan seumur hidup, maka pertimbangan tersebut tak akan bisa lagi diterapkan dan keamanan berkendara jadi taruhannya.


Menurut TS sendiri, jika memang pertimbangannya demikian, lalu kenapa pada saat perpanjangan SIM tidak ada lagi uji kompetensi sebagaimana pada saat pembuatan SIM baru? Uji kesehatan pun tak benar - benar dilakukan dan hanya terkesan formalitas saja. Sebenarnya ini juga terjadi pada pembuatan SIM baru yang menggunakan calo. Pemohon hanya perlu menyetor sejumlah uang kepada calo, dan mereka tidak perlu melalui berbagai macam uji kompetensi. Bukankah hal seperti ini juga membahayakan keselamatan berkendara? Meski pihak kepolisian kerap membantah praktek percaloan, toh nyatanya fakta dilapangan berkata lain.

Kembali ke masalah perpanjangan SIM tadi. Jika memang alasan perpanjangan SIM harus dilakukan berkala untuk menentukan kompetensi, kenapa tak biayanya saja yang ditekan sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Sehingga ini bisa menjadi jalan tengah, keamanan berkendara tetap terjaga tapi masyarakat juga tak terbebani biaya perpanjangan SIM.





Disclaimer : Asli tulisan TS
Referensi : Opini Pribadi TS dan Ini
Sumur Gambar : Om Google