Survei Integritas KPK:
Polri Dapat Nilai Terendah
Kedua

CNN Indonesia
Rabu, 21/11/2018 14:00

Aksi mendukung KPK untuk Polri
yang bersih. (Safir Makki)


Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) merilis hasil survei
penilaian integritas 2017
terhadap 36 kementerian/
lembaga dan pemerintahan
daerah, yakni 6 kementerian/
lembaga, 15 pemerintah provinsi,
dan 15 pemerintah kabupaten/
kota.

Survei penilaian integritas ini
meliputi budaya antikorupsi,
pengelolaan sumber daya
manusia (SDM), pengelolaan
anggaran, dan sistem
antikorupsi. Dari hasil survei
tersebut Polri mendapat nilai
terendah kedua yakni 54,01,
dengan catatan.

"Kepolisian 54,01 tapi masih
bintang. Sampai hari terakhir
responden kepolisian internal
belum memberikan respons,
hanya dari luar," kata Direktur
Penelitian dan Pengembangan
pada Kedeputian Pencegahan
KPK, Wawan Wardiana, saat
memaparkan hasil survei, di
Gedung KPK, Jakarta, Rabu
(21/11).

Wawan menyebut instansi yang
mendapat nilai tertinggi adalah
Pemerintah Kota Banda Aceh
dengan 77,39 poin, disusul
Pemerintah Kabupaten Badung
77,11, Direktorat Jenderal Bea
Cukai Kementerian Keuangan
76,54, Kementerian Kesehatan
74,93.

Kemudian lima instansi
selanjutnya, yakni Pemerintah
Kota Madiun 74,15 poin,
Kementerian Perhubungan 73,4,
Pemerintah Kota Tangerang
72,87, Pemerintah Kota
Banjarmasin 71,73, dan
Pemerintah Kota Makassar 70,7.

Sementara itu, lima instansi yang
mendapat nilai integritas
terendah di antaranya,
Pemerintah Kota Bengkulu
dengan 58,58 poin, Pemerintah
Provinsi Banten 57,64,
Pemerintah Provinsi Maluku
Utara 55,29, Polri 54,01, dan
Pemerintah Provinsi Papua 52,91.

Wawan menjelaskan nilai indeks
mendekati 100 poin menunjukkan
risiko korupsi rendah serta
adanya kemampuan sistem
untuk merespons kejadian
korupsi dan pencegahannya
secara lebih baik. Namun, nilai
tinggi tak berarti kejadian korupsi
tidak akan terjadi.

"Sekali lagi nilai mendekati 100
itu bagus, tapi bukan jaminan,
100 tidak korupsi," ujarnya.

Wawan mengatakan survei yang
dilakukan pihaknya melibatkan
responden dari pihak-pihak
internal instansi sebanyak 2.084
orang, masyarakat atau
pengguna layanan sebanyak
2.142 orang, dan ahli sebanyak
204 orang .

Masing-masing responden
diminta menjawab pertanyaan
dari empat penilaian integritas
yang disusun KPK.

Menurut Wawan, kesimpulan
atas hasil survei ini, indeks
integritas tahun 2017 berkisar
antara 52,91 hingga 77,39 poin.
Permasalahan integritas internal
yang masih sering ditemui
adalah nepotisme dalam
penerimaan pegawai 20,11
persen dan keberadaan calo
17,61 persen.

Selain itu, kata Wawan,
permasalahan integritas
eksternal yang masih sering
ditemui adalah pemerasan
pegawai yang meminta uang di
luar ketentuan saat mengakses
layanan 6,77 persen dan masih
ada responden yang
memberikan sesuatu kepada
petugas untuk mempermudah
pelayanan 5,60 persen.

"Ini tahap uji coba alat ukur yang
dikembangkan. 2018 alat sudah
jadi. 2019 alat bisa digunakan
secara masif," ujar Wawan.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...terendah-kedua