alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Melek Hukum /
Apa yang Dimaksud dengan Legal Standing?
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bf7a9b3dad770a6078b456a/apa-yang-dimaksud-dengan-legal-standing

Apa yang Dimaksud dengan Legal Standing?

Apa yang Dimaksud dengan Legal Standing?



Sampai saat ini, legal standing masih menjadi bahasan hangat di tengah masyarakat. Apa sebenarnya legal standing? Simak penjelasan berikut ini.



Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menegakkan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya dengan memberikan perlindungan hukum kepada organisasi melalui legal standing.
Istilah legal standing sering kali disandingkan class actions di Indonesia. Padahal, kedua hal ini jelas berbeda. Berikut pembahasan mengenai legal standing.


Apa yang Dimaksud dengan Legal Standing?

Definisi Legal Standing

Legal standing merupakan hak yang diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat dan badan hukum untuk mengajukan gugatan atas suatu perkara atau sengketa. Pihak tergugat bisa berasal dari pemerintah, perusahaan, perorangan, maupun badan hukum. Materi gugatan mencakup kebutuhan orang banyak dalam hal memperjuangkan kepentingan, mengungkap pelanggaran hak publik, perlindungan konsumen, serta hak sipil dan politik.

Secara hukum, legal standing sudah mendapatkan pengakuan, baik dari undang-undang maupun peraturan pemerintah. Hukum materiel yang mengatur tentang legal standing, salah satunya adalah Pasal 37 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain undang-undang tersebut, status legal standing juga bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Dalam peraturan ini, disebutkan secara jelas, bahwa legal standing bisa didapatkan oleh subjek hukum dengan kriteria tertentu.


Apa yang Dimaksud dengan Legal Standing?

Syarat Penggugat Legal Standing

Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa penggugat legal standing harus berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan badan hukum. Namun, pengajuan gugatan bisa dilakukan jika memenuhi syarat berikut.


·        Anggaran dasar LSM sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Sebagai contoh, kasus perusakan alam oleh pabrik semen, bisa diangkat ke ranah hukum oleh LSM lingkungan hidup.
·        LSM beserta anggotanya memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
·        Organisasi atau lembaga masyarakat hukum adat yang aktif menjalankan kegiatan sesuai prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
·        Lembaga negara, badan hukum publik, dan badan hukum privat yang diakui secara resmi.
 

Apa yang Dimaksud dengan Legal Standing?

Tuntutan Legal Standing

Perbedaan legal standing dan class actions di Indonesia salah satunya terletak pada permintaan ganti rugi. Dalam legal standing, penggugat tidak mengajukan ganti rugi berupa biaya atas tindakan pihak tergugat. Namun, pihak tergugat dituntut untuk tidak mengulangi perbuatan tertentu atau melakukan tindakan sesuai permintaan penggugat.




Prosedur Pengajuan Legal Standing

Merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, legal standing dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meski begitu, prosedur pengajuan legal standing belum ditulis secara baik dalam undang-undang. Namun, secara umum, pengajuan tersebut harus melewati tahap pengujian dengan prosedur berikut.

·        Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia yang sudah ditandatangani.
·        Penggugat mendaftarkan permohonan tersebut kepada panitera MK dengan disertai bukti-bukti.
·        Panitera MK akan memeriksa kelengkapan dokumen beserta bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat.
·        Setelah dokumen dan bukti perkara dianggap lengkap, Panitera MK mencatat permohonan ke Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari.
·        Berkas pengajuan perkara selanjutnya diserahkan kepada Ketua MK. Berawal dari sini, Ketua MK membentuk Panel Hakim yang bertugas memeriksa dan menguji kasus.
·        Kurang lebih 14 hari usai perkara dicatat dalam BRPK, MK membuka sidang pemeriksaan permohonan. Setelah itu, dilanjutkan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang Pemeriksaan Pokok Perkara dan Bukti, serta Putusan.


Apa yang Dimaksud dengan Legal Standing?

Apakah Legal Standing Diperlukan?

Memasuki era globalisasi, hampir semua segmen mengalami masa kontemporer. Di masa ini terjadi pengelompokkan tiga generasi hak asasi. Tiga generasi tersebut meliputi hak-hak politik dan sipil, ekonomi dan sosial, serta perdamaian dan pembangunan. Tantangannya, masyarakat harus menghadapi berbagai pelanggaran hak dan kepentingan publik.

Meskipun seluruh masyarakat menyadari adanya pelanggaran, mereka membutuhkan perantara organisasi nonpemerintah untuk menjadi “tiket” masuk ke advokasi hukum. Dalam hal ini, organisasi tersebut memerlukan legal standing karena tidak terkait secara langsung dengan perkara yang terjadi.

Demikian penjelasan singkat mengenai legal standing dan perbedaannya dengan class actions di Indonesia. Semoga bermanfaat.


Baca juga: Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan Class Action

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di