Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tegas menolak peraturan daerah (Perda) berlandaskan ketentuan agama seperti perda syariah dan perda injil. Bagi PDIP, semua Perda mesti merupakan turunan dari konstitusi.

Menurut Hasto, semua peraturan di tingkat daerah harus menginduk pada konstitusi, yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Buat kami tidak ada perda syariah, peraturan daerah mana, provinsi mana, yang ada seperti itu? Semua aturan harus diturunkan dari konstitusi kita,” ucap Hasto, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (20/11/2018).

Dalam konstitusi dan Pancasila, kata Hasto, aturan dibuat untuk menempatkan setiap warga negara di kedudukan yang sama, tidak dibedakan berdasarkan agama. Sementara perda berbasis aturan agama bertentangan dengan semangat itu.

Namun Hasto membuat pengecualian kepada beberapa daerah yang diperbolehkan membuat aturan khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus.

“Kalau untuk Aceh kan situasinya otonomi khusus, dengan melihat kekhasan daerah,” tutur dia.

Hasto mengatakan keputusan PDIP ini tidak berpengaruh pada elektabilitas. Yang terpenting adalah menjalankan Negara sesuai konstitusi.

Sebelumnya perda berbasis agama, seperti syariah dan injil, menjadi pembicaraan publik usai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan penolakan. PSI berpendapat perda syariah dan injil hanya menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara.

https://www.sulselsatu.com/2018/11/20/politik/selain-psi-pdi-perjuangan-juga-tolak-perda-syariah.html






cara utk melindungi agama minoritas adalah dengan hukum negara yg sekuler,bukan perda agama tertentu,buat yg muslim jgn petantang petenteng meski kalian merasa jd mayoritas di indonesia bagian barat,jgn korbankan dan hak sodara seiman kalian di indonesia timur yg jd minoritas demi ego kalian,begitu jg sebaliknya.lagipula coba pikir dengan kepala dingin apakah perda syariah / perda injil membuat diri elo lbh beriman?