Jumat, 16 Nov 2018 15:08 WIB
Pengusaha ke Pemerintah:
Jangan Buat Kebijakan Populis
Melulu

Selfie Miftahul Jannah -
detikFinance


Foto: Muhammad Idris/
detikFinance

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo)
Hariyadi Sukamdani mengatakan
perlu usaha bersama-sama
antara pemerintah, otoritas dan
pengusaha dalam menjaga
rupiah demi ketahanan ekonomi
dalam negeri. Untuk itu, pihaknya
memaklumi langkah Bank
Indonesia (BI) yang telah
menaikkan bunga acuan hingga
ke level 6% sampai saat ini.

Namun dia berharap pemerintah
bisa lebih realistis dalam
membaurkan kebijakan.
Kebijakan-kebijakan yang diambil
seharusnya tak melulu populis
atau menyenangkan hati
masyarakat, seperti penahanan
kenaikan harga BBM subsidi di
saat harga minyak dunia justru
tengah tinggi.

"Jadi kalau semua itu bisa kita
lakukan, berarti pemerintah juga
harus menjalankan PR
(pekerjaan rumah)-nya, jangan
populis melulu. Misalnya seperti
BBM kalau subsidi begitu, BBM
lama-lama jebol itu APBN. Kan
itu trennya naik terus," jelas dia
kepada detikFinance, Kamis
(16/11/2018).

Ia menjelaskan, dampak dari
kebijakan BI untuk menaikkan
suku bunga berdampak pada
banyaknya pengusaha yang
menahan ekspansi. Hal tersebut
dilakukan untuk melihat dampak
kebijakan dari skema penguatan
rupiah yang dilakukan
pemerintah, terutama
menjelang tahun politik.

"Jadi kalau menurut saya, kalau
dalam kondisi yang seperti ini,
harus direspons dengan hati
hati. Percuma kan kita ekspansi
kalau market meresponsnya
nggak siap. Kan malah tambah
rugi kan kita," katanya.

Apindo sendiri melakukan
langkah kerja sama swap mata
uang dengan negara importir,
seperti China agar mengurangi
efek penguatan dolar AS.
Dengan usaha tersebut
diharapkan tekanan dolar AS
terhadap rupiah tak terlalu
berat.

"Kalau kita bisa lakukan itu, maka
kita berharap dari segi
moneternya juga kebijakannya
akan kendor yang tadinya
bunganya 6%, nanti akan turun.
Nah nanti akan kita harapkan,
akan kembali di bawah level 5%
misalnya jadi 5% atau 4,5%,
pokoknya di bawah 5%," katanya.

(eds/eds)

https://m.detik.com/finance/berita-e...populis-melulu