JawaPos.com - Pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan atas APBD 2018, tinggal menghitung hari. Namun, sampai saat ini serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta terbilang masih rendah, yakni baru 53,78 persen dari total APBD Rp 83,26 triliun.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi melihat ada dua hal yang menghambat lancarnya penyerapan anggaran 2018. Tidak dipungkiri, Uchok melihat hal ini ada di persoalan internal.

"Pertama, sebagian Kepala Dinas (Kadis) jabatannya masih Plt bukan definitif, sehingga kadis tersebut, ragu untuk mengesekusi atau realisasi anggaran," ungkapnya kepada JawaPos.com, Sabtu (10/11).

Menurutnya, seorang Kadis yang berstatus Plt seakan ragu memiliki kewenangan eksekusi anggaran. Pasalnya, saat Plt menjabat dan adanya penyimpangan di program tersebut, Plt akan menjadi kambing hitam untuk disalahkan.

"Harus ada strategis untuk mencapai penyerapan anggaran 90 persen. Tapi yang lebih penting lagi, mendorong Kepala dinas untuk berani untuk eksekusi anggaran dan program," tegas Uchok.

Belum lagi, lanjut Uchok, kepemimpinan Anies dalam mengurus Jakarta dinilainya lambat dan terlalu santai sehingga menggangu kinerja Kadis ataupun SKPD dibawah kepemimpinannya. Seharusnya, lelang jabatan dilakukan untuk membentuk sebuah tim yang solid dalam bekerja. 

"Lihat sekarang malahan Anies ngotot membentuk TGUPP yang sebetulnya fungsinya tidak jelas dan saling tumpang tindih dgn SKPD. beginilah motivator kalau jadi Gubernur," pungkasnya.

https://www.jawapos.com/jpg-today/10...baswedan?amp=1

Dulu
Anies Soroti Rendahnya Penyerapan Anggaran di Masa Ahok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur Jakarta Anies Baswedan menyayangkan rendahnya serapan anggaran DKI pada massa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Anies rendahnya serapan anggaran tersebut menyebabkan terhambatnya penanganan banjir dan mecet.

"Selain memang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti perencanaan tidak komprehensif dan kebijakan yang tidak tepat guna," kata Anies di Jakarta, Selasa (29/11/2016)

Oleh karenanya menurut Anies penyerapan anggaran yang rendah ‎sangat merugikan warga DKI Jakarta.

Rendahnya serapan membuat program banyak yang tidak jalan dan hak warga untuk merasakan damapak pembangunan menjadi nihil. 

"Padahal, ketika negara menarik uang rakyat, pajak misalnya, selalu bersifat memaksa," kata Anies.

Menurut Anies, ada beberapa faktor rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI.

Misalnya, keterlambatan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), lambatnya penerbitan Juklak dan Juknis pelaksanaan kegiatan, hingga kekhawatiran pejabat untuk mengeksekusi program yang telah dicanangkan.

"Akhirnya, kembali masyarakat yang dikorbankan," katanya. 


Berdasarkan data yang dimilikinya, menurut Anies, serapan anggaran di Jakarta pada tahun lalu hanya   68 persen. ‎

Pada tahun ini hingga bulan November serapan anggaran baru 34 persen. Menurutnya angka tersebut menandakan jika perencanaan program banyak yang melenceng, bukan efisiensi seperti yang diklam sejumlah pihak.

Contoh sederhana, program penanggulangan banjir. Program penanggulangan banjir bukan dijalankan lebih efisien tapi tidak berjalan," katanya.

Sementara itu mengena bersihnya sejumlah kali d Jakarta sekarang ini menurut Anies hanya merupakan bagian dari 35 persen program yang dilaksanakan.

Nah yang 65 persen yang gorong-gorong di kampung-kampung, tidak kelihatan tuh karena tidak menarik perhatian, nah di situ yang macet‎," paparnya.

‎‎Oleh karena itu, menurut  Cawagub Sandiaga Uno dalam pengentasan masalah banjir dan macet, ia bersama Anies Baswedan akan mengoptimalkan penyerapan anggaran, selain membuat berbagai program terkait secara komprehensif dan berkesinambungan.

"Salah satunya, dengan mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan," katanya.

Lalu, membangun sistem informasi terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, realisasi, hingga pelaporan yang merekam alur keuangan daerah secara real time.

"Kami juga akan membangun pemerintahan yang bersih, modern, dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas, serta keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi," pungkasnya.

http://m.tribunnews.com/amp/metropol...sa-ahok?page=2