Panen Garam Rakyat
Terasa Pahit Akibat
Serbuan Impor

Penulis: Yuliawati
Editor: Amal Ihsan Hadian
Kamis 8/11/2018, 15.53 WIB

Panen garam rakyat mencapai
2,2 juta ton di luar proyeksi
pemerintah. Industri tak
mampu menyerap karena telah
menggunakan pasokan impor.


petani garam

P anen garam rakyat
melimpah berkat musim
panas yang panjang tahun ini.
Produksi garam rakyat ini tak
terserap industri dalam negeri.
Dampak dari kebijakan
pemerintah di awal tahun yang
meloloskan kuota impor 3,7
juta ton tanpa memasukan
asumsi produksi garam rakyat.

Mohamad Yanto (50) salah
seorang pengusaha yang
merasakan getirnya panen
garam. Sejak bulan lalu, hasil
panennya menumpuk
memenuhi gudang miliknya
seluas 300 meter persegi.

Panen garam terus bergulir
dari lahan miliknya seluas 35
hektar di Kelurahan Polagan,Sampang, Madura. Produksi garam yang tak bisa disimpan
di gudang, dia biarkan
menggunung di samping lahan.

“Saya mulai khawatir, garam terus menumpuk sementara
sebentar lagi akan memasuki
musim hujan,” kata Yanto,dihubungi Katadata.co.id, Rabu
(7/11).

Yanto memanen sekitar 3.850
ton garam dengan perhitungan
tiap hektar lahan menghasilkan
sekitar 110 ton. Sejak memulai
panen sekitar Juli, dia hanya
berhasil menjual seperempat
produksinya ke perusahaan pengolahan garam di Jawa
Timur.

Sisanya tak dapat dia jual
karena mendapat penolakan
dari beberapa perusahaan
pengolahan garam. “Mereka
bilang sudah tutup, tak lagi
bisa menerima pasokan
garam,” kata Yanto.

Selain sulit menjual ke industri,
harga garamnya anjlok sekitar
Rp 1.100 per kilogram. Padahal
tahun lalu, kata Yanto, harga
jual garam sekitar Rp 2.300 per
kilogram.

Ketua Forum Petani Garam
Madura itu menyatakan,produksi garamnya padahal
termasuk kualitas nomor satu
karena menggunakan
teknologi geomembrane.

Nasib petani rakyat yang menggunakan teknologi
tradisional lebih mengenaskan.
Kualitasnya yang kurang bagus
membuat perusahaan
pengolahan garam enggan menerima pasokan dari
mereka.Harganya pun jatuh
menjadi sekitar Rp 800 per
kilogram. “Bila terus begini,kami akan demo besar-besaran,” kata Yanto.

Ketua Asosiasi Petani Garam
Rakyat Indonesia (APGRI)
Jakfar Sodikin menyatakan
data produksi garam rakyat
yang terhimpun dari beragam
daerah sebanyak 2,2 juta ton.
Data itu mulai dikumpulkan
sejak Juni hingga Oktober.
"Perkiraannya panen
November sekitar 200
ribu-300 ribu ton,” kata Jakfar

Jumlah ini berbeda dengan
data yang dikumpulkan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Menurut Direktur
Jenderal Pengelolaan Ruang
Laut KKP Brahmantya
Satyamurti, jumlah produksi
garam lokal per 29 Oktober 2018 sebesar 1,93 juta ton


Petani garam di
area Desa Kedungmalang,Jepara, Jawa
Tengah,Kamis (20/7).(ANTARAFOTO/Yusuf
Nugroho)

Rincian data garam versi KKP terdiri dari garam rakyat sebanyak 1,62 juta ton dan dari
PT Garam sebanyak 315 ribu
ton.KKP terus memperbaharui data jumlah produksi garam karena panen diperkirakan baru
selesai pada akhir November.

Jumlah produksi garam ini di
luar proyeksi KKP yang
memperkirakan 1,5 juta ton.“Kalau bagus namanya
stretches,” kata Brahmantya kepada Katadata.co.id, Rabu (8/11). Mengenai penyerapan
garam produksi lokal,
Brahmantya menyerahkannya
kepada Kementerian
Perindustrian.

Produksi garam lokal
kemungkinan besar tak
mampu terserap industri. Dari
perkiraan jumlah produksi
garam lokal 2,2 juta ton, hanya
kemungkinan dapat terserap
maksimal 650 ribu ton.
“Penyerapan dari industri
pengguna mungkin sekitar
580-650 ribu ton,” kata Ketua
Asosiasi Industri Pengguna
Garam Indonesia (AIPGI) Tony
Tanduk.

Produksi garam tak mampu
terserap industri sebagai
dampak kebijakan impor garam
pada awal tahun. Pemerintah
menerbitkan kuota impor
garam sebanyak 3,7 juta ton
untuk memenuhi kebutuhan
garam nasional 3,9 juta ton.

Dalam neraca garam nasional 2018,pemenuhan kebutuhan
garam berasal dari impor dan
stok produksi awal sekitar 349
ribu ton. Pemerintah tak
memperhitungkan sama sekali
asumsi produksi garam petani
rakyat sepanjang 2018.

Kuota impor sebanyak 3,7 juta
ton ini melonjak sekitar 42%
dibandingkan dari realisasi
impor garam industri pada 2017 lalu yang mencapai 2,6
juta ton. Kementerian
Perindustrian beralasan
lonjakan impor untuk
memenuhi kebutuhan ekspansi industri selama 2018.

Kebijakan impor garam ini
sempat menuai polemik antarkementerian.Berseberangan dengan
Kemenperin, Menteri KKP Susi
Pudjiastuti menolak kuota 3,7
juta ton dan hanya
merekomendasikan impor
garam sebesar 2,17 juta ton.
Dia memperkirakan kebutuhan
garam nasional dapat dipasok
dari produksi lokal sebanyak
1,5 juta ton.

Presiden Joko Widodo
(Jokowi) kemudian mengambil
langkah menghentikan polemik
dengan menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun
2018 tentang Tata Cara
Pengendalian Impor
Komoditas Perikanan dan
Pergaraman sebagai Bahan
Baku dan Bahan Penolong
Industri. PP ini menghapuskan
kewenangan rekomendasi
impor garam dari KKP dan
menyerahkannya ke
Kemenperin.

Berdasarkan penelusuran
Katadata, Persetujuan Impor
(PI) garam yang telah
dikeluarkan mencapai 3,1 juta
ton. Jumlah ini berasal dari izin
impor yang diterbitkan
Kementerian Perdagangan
sebanyak 2,37 juta ton kepada
21 perusahaan itu, pada 4
Januari 2018.

Sebagian besar impor garam
itu untuk memenuhi industri farmasi dan Chlor Alkali Plan
(CAP). Namun, perusahaan
industri pengasinan, yakni PT
Mitra Tunggal Swakarsa juga
mendapatkan izin impor sebanyak 70 ribu ton.

Persetujuan impor yang kedua
lewat rekomendasi Menteri
Perindustrian Airlangga
Hartarto pada 16 Maret 2018,sebanyak 676.355 ton. Impor ini
untuk memenuhi kebutuhan
industri pangan sebesar
512.500 ton.

Kememperin kemudian
memberikan rekomendasi
impor garam sebanyak 222.605
ton pada 21 Mei 2018. Selain
untuk industri tekstil, farmasi,
kimia, juga untuk industri aneka
pangan dan penyamakan kulit.

Mengenai kelebihan produksi
garam lokal, Tony mengatakan kemungkinan pemerintah
dapat memasukkanya ke
dalam neraca garam 2019.Perkiraannya stok petani dapat dimasukkan sekitar satu juta
ton dari asumsi kebutuhan
tahun depan 3,7 juta ton.

“Tinggal diatur saja stoknya
berapa. Bisa saja tinggal dikombinasikan (dengan impor
garam), (dihitung) kemampuan
suplai dalam negeri berapa,”
kata Tony.

Jakfar pun berharap
pemerintah mengakomodir
kepentingan petani garam
dengan memperhitungkan
produksi garam lokal pada
neraca tahun 2019.“Saya
harap pemerintah bijaksana,jangan hanya memprioritaskan
impor garam, tapi perhatikan
nasib kami,”kata Jakfar.

https://m.katadata.co.id/telaah/2018...-serbuan-impor