Mahfud MD: Birokrasi
Indonesia Banyak Jual
Kebijakan ke Asing

Reporter: Syafiul Hadi
Editor: Amirullah

Rabu, 7 November 2018 20:58 WIB


Pakar hukum tata negara, Mahfud
Md, saat hadir dalam rapat
dengar pendapat bersama
Panitia Khusus (Pansus) Hak
Angket KPK di Gedung
Nusantara, kompleks Parlemen,
Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md
menyarankan KPK untuk langsung
menahan Setya Novanto.
TEMPO/Dhemas Reviyanto
Atmodjo


TEMPO.CO, Jakarta - Mantan
Ketua Mahkamah Konstitusi
Mahfud MD menilai banyak
pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan generasi milenial
Indonesia yang akan menjadi
pemimpin di era 100 tahun
kemerdekaan Indonesia pada
2045 nanti. Salah satunya, kata
dia, terkait mental bangsa yang
sering membuat kebijakan
menguntungkan pihak asing.

"Kebijakan-kebijakan kita itu
banyak dibeli. Mental kita bobrok.
Birokrasi kita menjual kebijakan-
kebijakan itu," ujar Mahfud dalam
pidatonya pada seminar
Indonesia Emas 2045 di
Universitas Al-Azhar Indonesia,
Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

Menurut Mahfud, ada beberapa
kebijakan yang dijual oleh
sekelompok orang di Indonesia
demi kepentingan asing. Sebagai
orang hukum, Mahfud
memberikan contoh terkait izin
investasi stasiun pengisian bahan
bakar di Indonesia. Menurut dia,
negara luar dapat dengan mudah
membangun stasiun pengisian
bahan bakar, namun tidak
sebaliknya.

"Di Jakarta, ada SPBU Petronas
dan Shell, dari Malaysia. Tetapi,
jangan pikir di Malaysia ada
Pertamina. Malaysia investasi
SPBU di Indonesia syaratnya
ringan, mudah masuk. Tetapi,
kalau investasi di Malaysia
syaratnya berat sekali," katanya.

Menurut Mahfud, mudahnya
investasi di Indonesia disebabkan
negara ini berpegang pada
perjanjian World Trade
Organization (WTO) pada 1984
dengan asas keterbukaan barang
dan jasa. Perjanjian WTO ini, kata
dia, juga dipegang oleh Malaysia,
namun dengan asas yang
berbeda. "Malaysia pakai asas
perlindungan kepentingan
bangsa, Indonesia tak pakai asas
ini. Sehingga kita masuk ke sana
susah, orang sana masuk sini
mudah," ucapnya.

Mahfud mengatakan kebijakan
yang diterapkan di Indonesia ini
tentu tak dibuat oleh orang
bodoh. Namun, kata dia, dugaan
paling masuk akal karena
pembuat undang-undang ini telah
menjual kebijakan tadi. "Dibilang
bodoh juga tidak, tak mungkin
orang Indonesia bodoh. Dugaan
yang paling rasional ya kolusi,"
tuturnya

Mahfud menuturkan, persoalan
terkait kolusi dan korupsi seperti
ini sudah lama terjadi dalam
perjalanan pemerintahan
Indonesia. Hal ini akan menjadi
tugas besar bagi generasi
milenial untuk menghapus hal
tersebut. "Saudara harus
menghadapi itu, harus mengubah
itu di era Indonesia emas. Kalau
tidak, ya, tak akan jadi Indonesia
emas. Indonesia perak saja
mungkin tidak," kata Mahfud.

https://nasional.tempo.co/read/11441...jakan-ke-asing