Dinas Kelautan Cianjur
Jawab Kekecewaan
Susi Pudjiastuti

Reporter:
Deden Abdul Aziz (Kontributor)
Editor: Kodrat Setiawan

Selasa, 6 November 2018 15:08
WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti mengunjungi
Pelabuhan Perikanan Nusantara
(PPN) Pengambengan, Jembrana,
Bali pada Rabu, 10 Oktober 2018.
Dalam kegiatan tersebut Menteri
Susi melakukan dialog dengan
nelayan sekitar dan menyaksikan
langsung proses bongkar muat
hasil tangkapan nelayan. Foto/
Kepala Biro Hubungan
Masyarakat dan Kerja Sama Luar
Negeri KKP


TEMPO.CO, Cianjur - Kepala Dinas
Kelautan Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Cianjur
Parwinia menanggapi
kekecewaan Menteri Kelautan
dan Perikanan Susi Pudjiastuti
yang menganggap Pemerintah
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,
kurang memperhatikan nasib
ribuan nelayan di pantai selatan
Cianjur. Pariwinia menjelaskan
bahwa selama ini Dinas Kelautan
Cianjur banyak mendapatkan
bantuan dari Kementrian
Kelautan dan Perikanan RI.

Menurut Parwinia, setiap tahun
Dinas Kelautan selalu mengajukan
proposal bantuan ke
Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan hasilnya turun
bantuan. Terakhir yang sedang
diajukan adalah pembangunan
Pelabuhan di Pantai Jayanti.

"Sejak 2015 kita mengajukan
pembangunan pelabuhan untuk
nelayan di Pantai Jayanti, Cidaun,
Kabupaten Cianjur. Tahun 2016
sudah dimulai realisasi
pembangunan break water
(pemecah ombak)," ujar Parwinia
di Cianjur, Selasa 6 November
2018.

Namun, Parwinia mengakui bahwa
untuk pembangunan sarana
Pusat Pelelangan Ikan di Cidaun,
pihaknya terbentur aturan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah
karena kepemilikannya sudah
diserahkan ke Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.

"Kita tidak bisa membangun atau
mengembangkan sarana di PPI
Cidaun karena sesuai undang-
undang asetnya sudah
diserahkan ke provinsi," kata
Parwinia.

Selain itu, kata Parwinia, Dinas
Kelautan sudah mendapatkan
bantuan berupa perahu dan
asuransi nelayan. Setiap tahun,
nelayan Cianjur mendapatkan
kuota 250 orang untuk
mendapatkan asuransi yang
disubsidi pemerintah pusat.

"Asuransi itu untuk melindungi
para nelayan. Sejak 2016 ada 5
nelayan yang mengalami
kecelakaan saat melaut yang
mendapatkan klaim asuransi
hingga Rp 160 juta per orang"
kata Parwinia.

Sementara masalah landasan
pesawat milik Susi Pujiastuti yang
berlokasi di Cidaun, Parwinia
mengaku tidak memiliki
kewenangan apa-apa.

"Itu kewenangannya ada di Kantor
Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Cianjur. Kita tak
memiliki kewenangan," tutur
Parwinia.

Saat dihubungi, Kepala Kantor
BPN Kabupaten Cianjur, Luthfi
Zakaria, tak merespons saat
dihubungi melalui sambungan
telepon. Kepala Dinas Kelautan
Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Cianjur, Parwinia.

Ahad lalu Susi Pudjiastuti
mengungkapkan kekecewaannya
terhadap Pemkab Cianjur, Jawa
Barat karena kurang
memperhatikan nasib ribuan
nelayan di pantai selatan Cianjur.
Pernyataan Susi diungkapkan
melalui sambungan telepon di
hadapan wartawan yang tengah
menerima kunjungan Maruar
Sirait, caleg DPR RI dari Partai
PDIP di Kantor PWI Cianjur.

Susi mengatakan, hingga saat ini
tidak ada upaya Pemkab Cianjur
untuk "menjemput bola" ke Pusat
khususnya ke Kementerian
Kelautan dan Perikanan terkait
bantuan untuk nelayan. Bahkan
Susi membantah akan
memberikan bantuan untuk
pembangunan pelabuhan di
Kecamatan Cidaun, karena
selama ini tidak ada permintaan
baik dari dinas terkait maupun
nelayan.

"Saya prihatin dengan Pemkab
Cianjur, yang tidak
memperhatikan nasib nelayan di
pantai selatan Cianjur. Saya
belum pernah mendapat laporan
adanya permintaan bantuan
untuk pembangunan pelabuhan,"
katanya.

Ia menjelaskan, permintaan
tersebut harus mendasar dari
dinas atas permintaan nelayan
dan tidak atas nama pribadi.
Bahkan selama ini, tidak pernah
ada dinas terkait yang datang ke
kementerian.

"Saya menunggu pengajuan dari
berbagai wilayah termasuk
Cianjur, namun selama ini saya
bertanya di Cianjur ada tidak
dinas kelautan," kata Susi
Pudjiastuti.

ANTARA

https://bisnis.tempo.co/read/1143611...si-pudjiastuti