JPP, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019 pada November 2018, dengan jumlah paket yang siap dilelang sebanyak 3.610 paket senilai Rp31,28 triliun atau 36% dari total nilai paket lelang di Kementerian PUPR. 

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 yang telah disetujui Komisi V DPR RI, anggaran Kementerian PUPR tahun 2019 sebesar Rp110,7 triliun di mana sekitar 80% atau Rp88 triliun merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat empat langkah untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. Pertama, dengan mempercepat proses perencanaan dan persiapan agar pelelangan sudah dimulai November 2018 dan berakhir Maret 2019. 

“Harus direncanakan dengan baik. Kita ingin pada semester 2 tahun anggaran sudah selesai, tidak ada proses tender lagi,” ujarnya saat memberikan arahan pada acara Acara Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Kedua, keberadaan ULP dan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Menteri Basuki mengatakan, keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. Menteri Basuki berpesan kepada para anggota ULP/Pokja untuk bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal, dan sesuai harga pasar. 

Ketiga, para anggota ULP/Pokja harus bertindak adil, tidak diskriminatif, dan mengedepankan asas persaingan yang sehat dalam menentukan pemenang lelang. 

“Terakhir, Pokja harus kredibel, profesional, dan dapat dipercaya. Hilangkan subjektivitas untuk kepentingan pribadi. Dalam bekerja yang terpenting hanya dua, yakni loyalitas dan kepercayaan,” tegas Menteri Basuki. 

Untuk mencapai target tersebut, profesionalitas anggota ULP/Pokja PBJ perlu terus ditingkatkan. ULP/Pokja juga terus menjaga kredibilitas dengan tidak melakukan pelanggaran aturan pelelangan.

“Pencegahan pelanggaran aturan lelang dapat meningkatkan efisiensi 10 hingga 30 persen. Jika dari anggaran Rp100 triliun, maka kita bisa hindari kerugian sebesar Rp10 triliun yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Menteri Basuki.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo bahwa dalam proses pelelangan diharapkan dapat dilakukan peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi, penyederhanaan regulasi, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN), peningkatan peran UMKM, dan optimalisasi pengawasan untuk menindak tegas terhadap pelanggaran dan praktik KKN. 

“Presiden sudah mengeluarkan PP No. 43 tahun 2018 yang mengatur partisipasi masyarakat untuk dapat melaporkan tindak korupsi. Dalam pembangunan infrastruktur kita juga didampingi oleh Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pusat (TP4P) dari Kejaksaan. Saya juga berharap berikutnya ULP yang membentuk Pokja dapat melakukan pengawasan melalui sistem e-monitoring, sehingga kalau ada indikasi keterlambatan lelang bisa dideteksi dini,” ujar Menteri Basuki. 

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka yang hadir sebagai pembicara mengatakan, TP4P berusaha menghadirkan paradigma baru dalam upaya penegakan hukum dengan memadukan upaya preventif dan represif secara paralel dan beriringan. 

“Mengoptimalkan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif dalam mencegah kerugian keuangan negara. Sinergi mewujudkan pembangunan tepat waktu, mutu, dan sasaran, dengan mengawal mulai dari tahap perencanaan,” ujarnya. (pupr)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/pemerinta...-november-2018

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Pemerintah Kongo Belajar Pengelolaan Gambut Indonesia

- Satgas Cegah Kekerasan Anak dan Perempuan Terus Bertambah

- PTSP Kanwil Kemenag Berikan 60 Jenis Layanan Publik