alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Puluhan Ribu Orang Protes Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren
5 stars - based on 3 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd27bbf902cfe10458b4567/puluhan-ribu-orang-protes-sekolah-minggu-masuk-ruu-pesantren

Puluhan Ribu Orang Protes Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren

Puluhan Ribu Orang Protes ''Sekolah Minggu'' Masuk RUU Pesantren

CNN Indonesia | Jumat, 26/10/2018 09:08 WIB

Puluhan Ribu Orang Protes Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren
Ilustrasi Rapat Paripurna DPR. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Jakarta, CNN Indonesia -- Puluhan ribu orang menandatangani petisi online memprotes rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasukkan aturan soal sekolah minggu ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Petisi online tentang penolakan pengaturan sekolah minggu itu dibuat oleh akun @Jusnick Anamofa di change.org. Hingga Jumat (26/10), pukul 08.45 WIB, petisi itu telah ditandatangani 49.807 orang. Petisi itu ditujukan kepada pimpinan DPR dan Presiden Joko Widodo. 

Dalam keterangannnya, @Jusnick menulis 'Negara Tidak Perlu Mengatur Sekolah Minggu dan Katekisasi'

Menurutnya pengaturan oleh negara terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat, termasuk tata cara beragama, mestinya ada dalam kepentingan menjamin hak beragama dan menjalankan agama tiap warga negara. 

"Tetapi ada kepengaturan negara lewat regulasi yang menjadi "pedang" bagi kelompok-kelompok tertentu untuk membatasi hak beragama dan menjalankan agama sesama warga negara," demikian keterangan dalam petisi online itu.

Lihat juga:  Para Pemuka Agama Tolak Rumah Ibadah Dipolitisasi

Dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, pengaturan sekolah minggu itu tampak pada upaya pengusulan agar pendidikan nonformal agama-agama diatur dalam UU. 

Dalam Pasal 69 ayat (1) RUU itu disebutkan bahwa Sekolah Minggu dan Katekisasi termasuk jalur pendidikan non-formal agama Kristen. Pasal 69 ayat (3) menyebutkan bahwa jumlah peserta didik pendidikan non-formal agama Kristen itu paling sedikit 15 orang, dan dalam Pasal 69 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan sekolah minggu harus mendapat izin dari pemerintah Kabupaten/Kota.

RUU Lembaga Pendidikan dan Pesantren ini, menurut laman DPR.go.id, diusulkan oleh Komisi VIII DPR, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Kata Jusnick, petisi itu menolak pengaturan pendidikan nonformal agama Kristen dalam suatu Undang-Undang, karena berpotensi menjadi pedang bagi kelompok-kelompok tertentu menghalangi, membubarkan, mempersekusi dengan kekerasan, proses sekolah minggu yang tidak sesuai persyaratan RUU tersebut.

Sekolah Minggu merupakan kegiatan bersekolah yang diadakan pada hari Minggu. Umumnya kegiatan Sekolah Minggu diadakan di dalam sebuah gereja. Guru yang mengajar biasanya terdiri dari orang-orang Kristen awam, yang biasanya telah memeroleh pelatihan atau penataran sebelum bisa menjadi guru Sekolah minggu.

Sikap PGI

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) telah menyatakan sikap sejak Rabu (23/10). Dalam pernyataannya, PGI menilai penyusunan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan adalah kecenderungan membirokrasikan pendidikan nonformal khususnya bagi pelayanan anak-anak dan remaja yang sudah dilakukan sejak lama oleh gereja-gereja di Indonesia.

"Kecenderungan ini dikhawatirkan beralih pada model intervensi negara pada agama," demikian pernyataan PGI.

PGI menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini menjadi undang-undang sejauh hanya mengatur kepentingan Pendidikan formal dan tidak memasukkan pengaturan model pelayanan pendidikan nonformal gereja-gereja di Indonesia seperti pelayanan kategorial anak dan remaja menjadi bagian dari RUU tersebut.

Menurut PGI pendidikan keagamaan formal seperti pesantren, madrasah, sekolah teologi dan sejenisnya sebagai bagian dari pendidikan nasional telah memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa.

PGI juga menilai bahwa selama ini pengembangan institusi pendidikan berbasis agama tersebut kurang mendapat dukungan dari negara. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan di dunia pendidikan di mana pendidikan formal lainnya mendapat dukungan penuh dari negara. 

PGI memahami perlunya UU yang menjadi payung hukum bagi negara dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada pesantren dan pendidikan keagamaan lain yang formal. Namun PGI melihat, ketika membahas tentang pendidikan dan pembinaan di kalangan umat Kristen, RUU ini tidak memahami konsep pendidikan keagamaan Kristen di mana ada pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan ada pendidikan nonformal melalui kegiatan pelayanan di gereja.

Kata PGI, pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi, yang juga hendak diatur dalam RUU ini, sesungguhnya adalah proses interaksi edukatif yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia, yang merupakan pendidikan nonformal dan masuk dalam kategori pelayanan ibadah bagi anak-anak dan remaja.

Dengan melihat syarat pendirian pendidikan keagamaan dengan memasukkan syarat peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang serta harus mendapat ijin dari Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota maka hal tersebut tidak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja gereja-gereja di Indonesia, sebagaimana kandungan RUU yang hendak menyetarakan Sekolah Minggu dan Katekisasi dengan model pendidikan pesantren.

"Sejatinya, Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan ijin karena merupakan bentuk peribadahan," tulis PGI.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-ruu-pesantren

---------------------------------------------

Mungkin perlu dibuatkan UU Khusus yang mengatur Sekolah Minggu untuk kalangan umat Nashrani  itu, seperti halnya UU Pesantren untuk Pondok Pesantren di kalangan Islam. 

Pendidikan agama adalah bagian dari sistem pendidikan nasional juga, yang dalam undang-undang no. 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. 

Pendidikan agama (seperti pesantren dan sekolah minggu) termasuk sebagai pendidikan informal yang diatur dalam UU tersebut. Tentu tidak adil bila hanya Ponpes yang diatur pemerintah sebagai pelaksanaan isi UU itu, sementara sekolah agama dari agama lain yang diakui resmi di Indonesia seperti sekolah minggu itu contohnya, dibiarkan bebas tanpa ada pengawasan pemerintah. 
Halaman 1 dari 3
Protes ?
Emang ngaruh?
emoticon-Ngakak
Minggu depan coba aja lihat,

kayaknya bakalan ada demo aksi bela Sekolah Minggu ...

emoticon-Big Grin
"Agamaku agamaku agamamu aku yg urus"
Diubah oleh rickreckt
Apakah petisi online di situs change.org benar-benar bisa membuat perubahan atau dapat sampai ke stakeholder?

*serius nanya
Balasan post kencing.dibotol
Quote:


Change.org claims it sees one victory an hour. With 30,000 new petitions a month, that works out to roughly 41 petitions an hour. That means
Change has a success rate of about 2.43 percent.
According to the site, that means Change petitions have ended in “20,518 victories in 196 countries.”
RUU pesantren kok ada mengatur kegiatan orang kristen juga ya?
emoticon-Bingung emoticon-Bingung emoticon-Bingung
Makanya jangan pakai istilah sekolah Minggu, disini rancu banget dengan istilah istilah.

Harusnya pesantren disamakan dengan sekolah berbasis agama seperti sekolah Kristen atau sekolah Katolik

"Sekolah Minggu" di gereja harus nya disamakan dengan pengajian anak anak atau TPA jadi diganti aja istilahnya
Quote:
Katekisasi adalah proses belajar jika mau masuk Kristen. Jadi pindah agama harus dapat ijin??????????? Dalam setahun jarang katekumen mencapai puluhan.

Ada bilang karna menggunakan kata sekolah, trust kalau PGI Dan PWI mengganti penggunaan kata sekolah Ada jaminan gak termasuk dalam pengaturan ruu tersebut. Ntar di pasal pengertian dibuat lagi "sekolah atau sebutan lainnya bla bla........." Kan Sama aj bohong
tsnya ngerti sekolah minggu ga emoticon-Big Grin
Nunggu ramenyaemoticon-Ngakak
Puluhan Ribu Orang Protes Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren
Balasan post kencing.dibotol
Quote:


Lihat responnya sih gans, inget BPJS ketenagakerjaan yang dulu ada peraturan ngambil dana harus kalau sudah pensiun atau umur sekian? karena diprotes banyak pihak akirnya diganti peraturannya. Ane termasuk salah satu yang langsung ambil duit di BPJS ketenagakerjaan. bayangin katakan 50jt sekarang dan 50jt 30-40 tahun lagi harganya sejauh mana
Sekolah minggu kok disamakan pesantren emoticon-No Hope
Balasan post rickreckt
Quote:


petisi mah kaga ngaruh dinegara yg pejabatnya kebanyakan ga tau malu
Blom tutup pejwan dah AutoKebakaran emoticon-Bingung
Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Cukup Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren aja tanpa Pendidikan Keagamaan (lain)

Lu mau mengajari ayam bertelur apa??
Rumahtangga lu aja belum beres mau ngurus rumahtangga orang lain

Hello apa kabar yg tiap hari ngasah biji emoticon-Nohope


emoticon-Traveller
Diubah oleh trimusketeers
Quote:


Quote:


emoticon-shakehand
Minoritas belagu emoticon-Angkat Beer
goblok bener sekolah minggu disamain sm pesantren, lebih goblok lagi katekis harus ijin.. la baik!!!! org mau murtad hrus ijin... laknat anjing emang yg bikin perpu.
ga ngaruh

kecuali buat sekolah minggu yang ada di wilayah mayoritas muslim mungkin aja terpengaruh

coba terapin kek gini di NTT, sulut dan indonesia timur, ga bakal ada yang gubris emoticon-Big Grin
Halaman 1 dari 3


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di