GUGATAN WALHI DITOLAK MERATUS TERANCAM PERTAMBANGAN




BeritaBanjarbaru.com –  Majelis Hakim PTUN Jakarta di Jakarta Timur yang terdiri dari Sutiyono (Hakim Ketua), Joko Setiono (Anggota II), Dr Nasrifal (Anggota II), Senin (22/10) pagi, menolak gugatan yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Mantimin Coal Mining (MCM). Walhi menggugat Kementerian ESDM yang mengeluarkan SK Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Batubara PT MCM menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi. Sidang gugatan berlangsung selama delapan bulan di Jakarta sejak 28 Februari 2018.
Direktur Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono di Banjarbaru menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan itu. “Kami akan berkonsolidasi. Kami dan masyarakat Hulu Sungai Tengah akan terus melawan. Kami akan mengajukan banding dan menggelar perlawanan lainnya. Karena izin yang masuk ke wilayah HST dipastikan merusak Pegunungan Meratus yang menjadi sumber air dan kehidupan masyarakat di Hulu Sungai Tengah. Apalagi izin itu juga akan menghancurkan hutan hujan tropis terakhir yang dimiliki Kalsel,” kata Kisworo di Banjarbaru, Senin (22/10).
Izin yang dikeluarkan Kementerian ESDM yang digugat Walhi berada di tiga kabupaten (Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah). Izin di HST berada di Pegunungan Meratus. Selama delapan bulan masyarakat HST dan Walhi menggelar berbagai bentuk perlawanan. Salah satunya adalah istighosah yang dilangsungkan di HST pada 11 Oktober 2018. Dalam istighosah yang dihadiri pimpinan daerah, ulama, tokoh masyarakat, dan para habaib itu, seluruh elemen masyarakat HST menegaskan menolak pertambangan batubara. Hingga kini, satu-satunya kabupaten yang menolak pertambangan batubara, juga perkebunan sawit di Kalsel adalah HST. “Kami akan terus berjuang memertahankan Meratus,” ujar Plt Bupati HST, H Anang Chairansyah. (Rudy Azhary)