JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zurho setuju dengan usulan kubu Prabowo-Sandiaga Uno terkait debat capres-cawapres di kampus. "Kalau menurut saya tidak apa-apa jadi kan dia sedang memperdebatkan visi misinya jadi bukan 'pilih saya'," ujarnya di Jakarta, Minggu (21/10/2018). "Capres-cawapres itu punya tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan visi misinya dan pemilih yang cerdas harus mendengarkan itu secara utuh dan itu harus diwadahi harus diberikan sarananya," sambung dia. 

Menurut Siti, debat visi misi capres-cawapres di kampus tak semata-mata kampanye di lembaga pendidikan. Asalkan tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon. Baca juga: KPU Imbau Capres-Cawapres Rampungkan Visi-Misi Sebelum Masa Debat Siti yakin sebagian besar akademisi di kampus sudah memiliki pilihan politik masing-masing. Debat capres-cawapres akan turut meyakinkan pemilih atas pilihan itu. Terlebih dalam debat kata dia, masing-masing capres-cawapres bisa mengungkapkan program serta kelemahan pesaingnya dengan argumen-argumen yang langsung bisa dinilai. "Sekarang bagaimana menyakinkan pemilih tadi itu supaya memilih dirinya ya dengan visi misi tadi, dengan program tadi, jadi itulah konstestasi, kontestasi itu enggak boleh dihilangkan," kata dia. 

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengusulkan agar debat calon presiden dan wakil presiden tidak digelar di hotel, seperti pada periode sebelumnya. Dia mengusulkan agar debat capres dan cawapres digelar di kampus. "Kami mengusulkan debat capres yang digelar oleh KPU RI digelar di kampus terpilih," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Sabtu (21/10/2018). Menurut Dahnil, debat dapat diikuti oleh akademisi dan mahasiswa terpilih yang bebas berdialog dan menguliti semua visi-misi kandidat. Selain itu, menurut Dahnil, acara debat capres dan cawapres sebaiknya tidak perlu menghadirkan para pendukung. Menurut dia, usulan tersebut membuat penyelenggaraan debat lebih ekonomis dan efisien. Masyarakat dan para pendukung dapat menyaksikan debat tersebut melalui siaran langsung televisi nasional.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin, Arsul Sani, menanggapi usulan tim sukses pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terkait debat pilres di kampus. Dia mengatakan menyerahkan sepenuhnya mekanisme debat pilpres ini ke Komisi Pemilihan Umum.

"Kami kembalikan pada KPU bagaimana format KPU mengatur debat itu," ujar Arsul di kawasan Kemayoran, Jakarta, Ahad, 21 Oktober 2018.

Usulan mengenai debat pilpres di kampus datang dari kubu Prabowo - Sandiaga. Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar, mengatakan debat pilpres di kampus lebih efisien ketimbang diadakan di hotel. "Agar akademisi dan mahasiswa dapat langsung menilai gagasan dari masing-masing pasangan calon," kata dia.


Menurut Arsul, tim kampanye Jokowi - Ma'ruf setuju saja jika KPU menetapkan debat pilpres itu di perguruan tinggi. Sebab, kata dia, debat pilpres di luar negeri juga sudah dilakukan di lingkungan pendidikan. "Di Amerika Serikat, misalnya, debat pilpres itu kan di kampus lokasinya," katanya.

Meski demikian, Arsul menilai pelibatan mahasiswa sebagai pengganti panelis atau ahli perlu peninjauan kembali. Menurut dia, selama ini panelis dalam debat memang menguasai isu serta agar konteks debat tak melebar. "Kalau mahasiswa itu pertanyaannya seperti apa. Di mana-mana kan debat presiden itu dengan panel ahli yang bertanya," ucapnya.


Arsul menuturkan, kubu Jokowi - Ma'ruf masih menunggu format resmi debat pilres dari KPU. Dia mengatakan tim akan memberi masukan kepada KPU setelah menerima format debat tersebut. "Sekarang saja formatnya belum diekspos seperti apa. Nanti setelah KPU memberikan format baru kami kasih usulan atau tanggapan," tuturnya.

SUMBER1
SUMBER2