Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Ma'ruf Amin menilai permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) justru mendapat perhatian lebih selama masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang hari ini genap memasuki tahun ke-4.

Pernyataan ini menanggapi kritik Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) yang menyebut permasalahan HAM tak menjadi prioritas selama empat tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK.

"Saya pikir di zaman Pak Jokowi kasus-kasus HAM justru memperoleh perhatian dari yang sebelumnya," ujar Ma'ruf saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/10).

Selain permasalahan HAM, Ma'ruf juga melihat peningkatan penanganan kasus korupsi di masa pemerintahan Jokowi. Hal ini terlihat dari sejumlah operasi tangkap tangan yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kendati demikian, Ma'ruf memaklumi ada sejumlah permasalahan hukum yang belum mampu ditangani secara maksimal. "Ya tentu masih banyak yang perlu dibenahi. Saya yakin periode Jokowi kedua akan lebih optimal," katanya.

Ma'ruf turut menanggapi turunnya tingkat kebebasan beragama di Indonesia. Dari catatan KontraS, sejak tahun 2014 hingga 2018 terdapat 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama.

Ketua Umum MUI ini berpendapat, permasalahan kebebasan beragama itu tak lepas dari pengaruh radikalisme yang berkembang di tingkat global.

"Apalagi setelah ada ISIS, berpengaruh ke sini dan terjadilah gejolak-gejolak itu. Maka kita harus rapatkan barisan, menguatkan, menjaga kerukunan agar tidak terprovokasi gerakan radikalisme sampai terorisme," tuturnya.

KontraS sebelumnya menyatakan isu HAM belum menjadi prioritas di masa pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi selama ini dianggap lebih mementingkan ambisi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.
(osc)