Anies Baswedan Akui DP Nol Rupiah Bukan untuk Rakyat Miskin

Rabu, 17 Oktober 2018 16:58 WIB


Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat sesi wawancara dan foto dengan TEMPO di kantornya, Balai Kota, Jakarta, 15 Oktober 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut program hunian Solusi Rumah Warga (Samawa) atau sebelumnya lebih dikenal dengan DP nol rupiah, ditujukan untuk warga ekonomi menengah. Mereka yang ingin memiliki tempat tinggal lewat program ini harus memiliki penghasilan Rp 4-7 juta per bulan. 

Baca: Untuk Hunian DP Nol Rupiah, Anies Baswedan: Ini Harga Tipe 21

"Karena memang menggunakan skema perbankan yang ada proporsi penghasilan tidak boleh semuanya dipakai untuk mencicil,” kata Anies, Rabu, 17 Oktober 2018. “Ada batas maksimal, di mana persentase penghasilan tidak boleh lebih besar dipakai untuk menyicil."

Dengan adanya skema perbankan itu, kata Anies, syarat penghasilan Rp 4-7 juta ini menjadi mutlak. Karena penghasilan yang digunakan untuk membayar cicilan tidak boleh lebih dari 30 persen.

Sebelumnya Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Dwi Wijayanto Rio Sambodo mengkritik program DP nol rupiah yang ternyata bukan untuk rakyat miskin. "Bisa kami katakan bahwa dalam satu tahun pemerintahan ini, tidak ada program rumah untuk warga miskin," ujar Dwi, Senin lalu.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Tri Sakti Trubus Rahardiansah mengatakan, penerapan program Samawa menggunakan Pergub 104/2018. Ia menilai Pergub ini harus diganti Perda karena program Samawa sifatnya jangka panjang.
Anies mengatakan, Pemprov DKI telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas 
Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dalam aturan itu, warga bisa memiliki hunian DP 0 Rupiah jika telah menghuni selama 20 tahun.

Dengan dasar itu, kata Anies Baswedan, mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4-7 juta bisa menempati rusunawa. "Mereka menyewa, nanti setelah digunakan selama 20 tahun rumah susun itu bisa menjadi miliknya. Statusnya sewa beli,” katanya. “Lebih baik mereka sewa dengan harga yang murah, tetapi punya kepastian bila membayar dengan baik, merawat rumah dengan baik, maka setelah 20 tahun bisa memiliki."
https://metro.tempo.co/read/1137301/...n/full&view=ok

Gubernur Anies: 
Rumah DP 0 Rupiah Tidak Bisa Dibeli Warga Berpenghasilan di Bawah UMP

Kamis, 18 Oktober 2018 01:43 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akui program Rumah DP 0 Rupiah hanya diperuntukan untuk warga dengan pendapatan diatas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau sebesar Rp 4 juta sampai 7 juta per bulan sesuai syarat. Sebab, persyaratan gaji minimal tak bisa dihilangkan dari skema perbankan dari pembiayaan program DP 0 Rupiah tersebut.

"Karena memang menggunakan skema perbankan. Kalau tidak salah maksimal 30 persen dari penghasilan dipakai untuk nyicil. Jadi kalau orang yang penghasilannya di bawah UMP, dan dialokasikan untuk nyicil, (bisa) habis uangnya," ungkap Anies di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (17/10/2018).

"Ada proporsi dimana penghasilan tidak boleh dipakai untuk nyicil. Kan ada batas maksimalnya," imbuhnya.
Atas pertimbangan itu, Anies tak mau masyarakat terjebak dalam kondisi dibawah kecukupan karena terpaksa harus menyisihkan sebagian besar gaji mereka untuk menyicil rumah. "Karena itu jangan kita membuat mereka tidak bisa hidup layak setiap bulan, hanya karena mereka harus nyicil rumah," ujar Anies.

Seperti diketahui, UMP DKI Jakarta tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035. Sedangkan pada tahun 2019 nanti, naik 8,03%, sehingga perkiraan UMP DKI tahun depan sebesar Rp 3.940.972 per bulannya.

Jumlah tersebut pun masih kurang dari patokan biaya minimum untuk bisa mengikuti skema perbankan yang dirancang dalam program Rumah DP 0 Rupiah.

Kendati begitu, Anies telah menyiapkan skema lainnya yang bisa merangkul mereka dengan gaji dibawah UMP. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Isinya, warga berpenghasilan rendah bisa memiliki rusunawa dengan jangka waktu 20 tahun penyewaan. "Oleh karena itu bagi mereka yang dibawah UMP programnya adalah menyewa untuk memiliki rusunawa, dimana mereka menyewa. Nanti setelah digunakan selama 20 tahun, maka rumah susun itu bisa menjadi miliknya. Statusnya sewa beli. Nah itu untuk mereka dibawah UMP," terang Anies.

Skema tersebut merupakan solusi alternatif bagi warga berpenghasilan rendah yang punya cita-cita memiliki hunian sendiri. Bukan seperti yang selama ini dilakukan, dengan menyewa namun tanpa kepastian bisa memiliki hunian tersebut di kemudian hari.

"Coba kalau mereka hanya sewa saja seperti yang selama ini ada, tanpa bisa memiliki, maka untuk apa merawat dengan baik, untuk apa nyicil dengan baik, toh ujungnya bukan punya saya. Ini yang kita dorong," pungkas Anies.
http://www.tribunnews.com/metropolit...n-di-bawah-ump

Realita Program Rumah DP Nol Rupiah ala Anies Baswedan

16 Okt 2018, 08:05 WIB


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan pada saat meluncurkan program rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Pondok kelapa, Jakarta Timur, Jumat (12/10). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Tepat setahun, Anies Baswedan memimpin Ibu Kota. Ketika berkampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017, dia bersama Sandiaga Uno memiliki beberapa program unggulan, sebut saja program rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol rupiah.

Program ini diterjemahkan dalam bentuk rumah susun milik (rusunami). Jika menilik janji Anies-Sandi pada kampanye lalu, keduanya mengatakan rumah DP nol rupiah ini bisa berupa rumah susun atau rumah tapak. Sebab, yang mereka rancang adalah instrumen pembiayaannya.

Peletakan batu pertama (ground breaking) di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur yang merupakan rumah susun (rusun) pertama dengan DP 0 rupiah dilaksanakan pada Kamis, 18 Januari 2018. "Salah satu janji yang paling diingat warga mulai kita lunasi hari ini," ucap Anies Baswedan.

Setelah beberapa bulan, meskipun masih tahap pembangunan, pada Jumat, 12 Oktober 2018 Anies meluncurkan program rumah DP nol rupiah Samawa. Untuk pendaftaran pembelian akan dimulai pada 1 November 2018.

Kriteria dan skema pembiayaan rusunuami DP nol rupiah sudah ditetapkan pada Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pergub yang ditandatangani Anies Baswedan itu diterbitkan tepat pada hari peluncuran rumah DP nol rupiah. Untuk pendaftaran dilakukan di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta ada di lima kantor wali kota Jakarta.

Rusunami Klapa Village rencananya dibangun 21 lantai dengan total 780 unit hunian yang dibagi menjadi tipe hunian 21 dan 36. Harga yang ditawarkan pun untuk tipe 21 berkisar Rp 184 juta-213 juta, sedangkan untuk tipe 36, yaitu Rp 304 juta-310 juta.

"Itu untuk mendekatkan ke warga, nanti akan dibuka di masing-masing wali kota," kata Pelaksaan tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti.

Berikut kriteria dan syarat untuk memiliki rusunami dengan DP nol rupiah:
1. Warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya lima tahun.
2. Belum punya rumah sendiri.
3. Tidak pernah menerima subsidi rumah dari pemerintah pusat atau daerah.
4. Taat membayar pajak.
5. Prioritas bagi warga yang telah menikah.
6. Berpenghasilan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta per bulan.
7. Bagi warga yang terpilih, wajib memiliki rekening Bank DKI.
 
Sedangkan, untuk persyaratan administrasi, yakni:
1. Kartu keluarga (KK).
2. KTP DKI Jakarta yang menunjukkan minimal telah lima tahun tinggal di Jakarta.
3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
4. Surat nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi yang menikah.
5. Surat keterangan belum memiliki rumah sendiri dari kelurahan.
6. Surat pernyataan atau keterangan tidak pernah menerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di dampingi (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Meli Budiastuti meninjau pembangunan program rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Pondok kelapa, Jaktim, (12/10). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Untuk dana talangan untuk fasilitas pembiayaan program rumah susun sederhana milik (rusunami) DP nol rupiah sebesar 20 persen dari harga rumah ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk dana talangan yang diberikan saat ini tengah diajukan pada APBD 2019.

"Pembayarannya begini, Pemda DKI mencoba memfasilitasi untuk pembiayaan uang muka. Maksimal adalah 20 persen," kata Pelaksanan tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018).

Sementara itu, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mempertanyakan jaminan jangka panjang mengenai cicilan dalam program DP nol rupiah. Meskipun saat ini masih diajukan pada ABPD DKI 2019.

"Menyangkut suku bunga kan panjang, 15 tahun. Apakah APBD yang akan datang akan menjamin," kata Yayat saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Tak hanya itu, dia menilai selama satu tahun memimpin DKI, Anies cenderung masih melakukan penataan kebijakan dan pembenahan organisasi.
Menurut Yayat, seharusnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dapat melakukan penyesuaian dengan pihak internal birokrasi yang selama ini polanya maish dipengaruhi dengan gaya pimpinan sebelumnya.
https://www.liputan6.com/news/read/3...anies-baswedan

----------------------------- 

Yang gratisan itukan cuman uang mukanya doank, yaitu NOL rupiah (DP = Rp 0).

Tapi cicilannya yaa tetap saja diberlakukan harga pasar biasa, sehingga wajar saja hanya  yang punya penghasilan pendapatan minimal sebesar UMP saja (UMP DKI Jakarta tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035. Sedangkan pada tahun 2019 nanti, naik 8,03%, sehingga perkiraan UMP DKI tahun depan sebesar Rp 3.940.972 per bulannya), yang boleh mencicil rumah DP 0 itu.

Gitu aja kok sulit amat sih para Nastak memahaminya, termasuk media online kayak TEMPO itu? 
Dasar!