- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Divestasi Freeport Belum Terealisasi, DPR minta Pemerintah Jelaskan kpd Rakyat
TS
annisa2019
Divestasi Freeport Belum Terealisasi, DPR minta Pemerintah Jelaskan kpd Rakyat
Divestasi Freeport Belum Terealisasi, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Menjelaskan Kepada Rakyat
October 19, 2018
Tambang bawah tanah raksasa Freeport di Papua
Jakarta, Zonasatu News–Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM di Ruang Rapat Komisi VII, Rabu (17/10), terungkap bahwa proses divestasi saham PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah RI belum terlaksana. Hal ini terungkap dalam kesimpulan rapat dengan agenda “Progres Pengambil Alihan saham PT Freeport Indonesia”.
Selanjutnya Komsi VII meminta kepada pejabat tinggi teknis agar memberikan pernyataan yang benar kepada rakyat mengenai proses divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Rapat antara Komisi VII dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut PT Inalum (Persero), dan Dirut PT Freeport Indonesia itu dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR H.Gus Irawan Pasaribu dari Fraksi Gerindra.
Komisi VII juga mendesak pemerintah melalui Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Dirut PT Inalum (Persero) agar sebelum divestasi saham PT Freeport Indonesia, kewajiban lingkungan akibat perubahan ekosistem senilai USD 13.592.299.294 diselesaikan terlebih dahulu.
Juga, penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan operasional seluas minimal 4.535,9 Ha tanpa ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Freeport Indonesia diselesaikan sebelum transaksi divestasi.
Desakan Komisi VII tersebut sesuai dengan temuan dari BPK RI.
Source:
http://www.zonasatunews.com/ekonomi-...kepada-rakyat/
Ketua DPR Minta Pemerintah Desak Freeport Realisasikan Divestasi
Kamis, 22 Feb 2018 20:54 WIB
Jakarta: Pemerintah diminta untuk mendesak PT Freeport Indonesia (PTFI) merealisasikan pelepasan 51 persen saham divestasi. Sebab, hingga kini kesepakatan tentang pelepasan 51 persen saham PTFI kepada Indonesia tak kunjung terlaksana.
Padahal Pemerintah bakal memperpanjang kontrak karya bagi PTFI hingga tahun 2041. "Pimpinan DPR RI mendorong Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendesak PTFI segera memenuhi kesepakatan tersebut," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Kamis, 22 Februari 2018.
Komisi VI dan Komisi XI DPR RI juga perlu mendorong Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk segera membahas divestasi 51 persen saham yang dijanjikan PTFI kepada Pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia, kata dia, selama ini telah mengizinkan PTFI melakukan eksplorasi dan mengekspor konsentrat dari pertambangan emas di Papua.
Kesepakatan lainnya yang diatur dalam UU Migas, menurut Bambang adalah, PTFI menguraikan konsentrat tersebut pada smelter di Indonesia, tapi sampai saat ini belum terlaksana.
Karena itu, Bambang meminta Pemerintah Indonesia bertindak hati-hati sebelum memperpanjang kontrak karya PTFI yang merupakan anak perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat tersebut.
"Pemerintah Indonesia harus konsisten pada amanah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah harus cermat sebelum melakukan perpanjangan kontrak karya agar tidak merugikan masyarakat," terangnya.
http://news.metrotvnews.com/politik/...ikan-divestasi
--------------------------
Jangan sampai ada yang bilang kelak, ternyata berita divestasi Freeport itu cuman HOAX jelang Pemilu dan Pilpres 2019 saja!
October 19, 2018
Tambang bawah tanah raksasa Freeport di Papua
Jakarta, Zonasatu News–Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM di Ruang Rapat Komisi VII, Rabu (17/10), terungkap bahwa proses divestasi saham PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah RI belum terlaksana. Hal ini terungkap dalam kesimpulan rapat dengan agenda “Progres Pengambil Alihan saham PT Freeport Indonesia”.
Selanjutnya Komsi VII meminta kepada pejabat tinggi teknis agar memberikan pernyataan yang benar kepada rakyat mengenai proses divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Rapat antara Komisi VII dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut PT Inalum (Persero), dan Dirut PT Freeport Indonesia itu dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR H.Gus Irawan Pasaribu dari Fraksi Gerindra.
Komisi VII juga mendesak pemerintah melalui Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Dirut PT Inalum (Persero) agar sebelum divestasi saham PT Freeport Indonesia, kewajiban lingkungan akibat perubahan ekosistem senilai USD 13.592.299.294 diselesaikan terlebih dahulu.
Juga, penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan operasional seluas minimal 4.535,9 Ha tanpa ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Freeport Indonesia diselesaikan sebelum transaksi divestasi.
Desakan Komisi VII tersebut sesuai dengan temuan dari BPK RI.
Source:
http://www.zonasatunews.com/ekonomi-...kepada-rakyat/
Ketua DPR Minta Pemerintah Desak Freeport Realisasikan Divestasi
Kamis, 22 Feb 2018 20:54 WIB
Jakarta: Pemerintah diminta untuk mendesak PT Freeport Indonesia (PTFI) merealisasikan pelepasan 51 persen saham divestasi. Sebab, hingga kini kesepakatan tentang pelepasan 51 persen saham PTFI kepada Indonesia tak kunjung terlaksana.
Padahal Pemerintah bakal memperpanjang kontrak karya bagi PTFI hingga tahun 2041. "Pimpinan DPR RI mendorong Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendesak PTFI segera memenuhi kesepakatan tersebut," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Kamis, 22 Februari 2018.
Komisi VI dan Komisi XI DPR RI juga perlu mendorong Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk segera membahas divestasi 51 persen saham yang dijanjikan PTFI kepada Pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia, kata dia, selama ini telah mengizinkan PTFI melakukan eksplorasi dan mengekspor konsentrat dari pertambangan emas di Papua.
Kesepakatan lainnya yang diatur dalam UU Migas, menurut Bambang adalah, PTFI menguraikan konsentrat tersebut pada smelter di Indonesia, tapi sampai saat ini belum terlaksana.
Karena itu, Bambang meminta Pemerintah Indonesia bertindak hati-hati sebelum memperpanjang kontrak karya PTFI yang merupakan anak perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat tersebut.
"Pemerintah Indonesia harus konsisten pada amanah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah harus cermat sebelum melakukan perpanjangan kontrak karya agar tidak merugikan masyarakat," terangnya.
http://news.metrotvnews.com/politik/...ikan-divestasi
Quote:
Sebut Akuisisi Freeport Pencitraan,
Fuad Bawazier: Semua Gombal
Kamis, 26 Jul 2018 14:25 WIB
Reuters/Antara Foto/Muhammad Adimaja
Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyebut pengambilalihan 51% PT Freeport Indonesia (PTFI) hanya pencitraan. Sebab, pengambilalihan saham tersebut belum terjadi.
"Kita sudah tahulah itu mengenai HoA (head of agreement), tadi yang baru baru deklarasi politik sebetulnya itu, tapi bukan ikatan hukum bisnis yang mengikat tapi slogan-slogannya luar biasa. Seperti baru pemerintahan Jokowi-lah, setelah 50 tahun ke Ibu Pertiwi, kita sekarang miliki 51 % dan semua gombal-gombal lain," kata dia di DPR RI Jakarta, Kamis (26/7/2018). "Ini penyesatan pencitraan yang menurut saya agak keterluan," sambungnya.
Baca juga: Kenapa Akuisisi Freeport Tak Tunggu Kontrak Karya Habis?
Dia mengatakan, pengambilalihan saham itu terjadi apabila sudah ada rapat umum pemegang saham. Kemudian, sudah ada transaksi pembelian saham. "Kita tahu kalau 51% balik ke Indonesia berarti ada RUPS ini dialihkan ke sini, sudah ada pembayarannya, ada nota akta notarisnya ini tidak ada semua. Tipu bin tipulah," ujarnya.
Dia melanjutkan, pemerintah sendiri seharusnya dengan mudah mengambil 51% saham Freeport. Caranya, dengan menunggu masa kontrak karya habis.
Baca juga: Mantan Menkeu Kritik Keras Perjanjian Akuisisi 51% Saham Freeport
"Untuk memperoleh 51% saham nggak usah cara begini, ya tunggu aja, pemerintah pasif saja tahun 2021 siapa yang akan gerak, pasti Freeport akan kalang kabut, saham pasti hancur pasti akan 0, pasti dia akan kacau. Jadi nggak usah berbuat apa-apa aja dulu. Freeport pasti akan minta tolong bagaimana gaji, PHK, dan sebagainya," jelasnya.
Dia juga bilang, pemerintah tak perlu takut menolak memperpanjang masa kontrak ini. Dia bilang, kalaupun dibawa arbitrase dan kalah, pemerintah justru bisa menguasai 100%.
"Karena logikanya, pasti PTFI membawa katanya ke arbitrase, dibikin mitos baru, kalau masuk arbitrase kalah, ya coba kita kalau kalah bukan US$ 3,85 miliar tapi bayar US$ 6 miliar ya nggak apa-apa. Kalaupun kita kalah tapi kalau bayar US$ 6 miliar kita 100%, Freeport juga pergi. Pergi malah nggak direcokin lagi," ungkapnya.
https://finance.detik.com/energi/d-4...r-semua-gombal
Akuisisi Saham Freeport Disebut Hanya Pencitraan, Benarkah?
NEWS - Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
13 July 2018 14:44
Jakarta, CNBC Indonesia- Indonesia meneken perjanjian awal dengan Freeport McMoran untuk mengambil alih 51% saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Setelah separuh abad lebih, akhirnya Indonesia bisa jadi pemegang saham mayoritas di tambang emas raksasa yang ada di Papua itu.
Tetapi, upaya pemerintah 'merebut' kembali Freeport ini banyak disebut pencitraan semata Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ekonom Dradjad Wibowo mengatakan, penandatanganan HOA yang dilakukan Inalum dan Freeport McMoran hanya pencitraan saja.
"Pencitraan yang dilakukan oleh oknum pemerintah sangat kelewatan. Sangat membodohi rakyat. Saking berhasilnya, tidak sedikit yang menulis "terima kasih Pak Jokowi" tanpa melakukan fact-check. Sampai-sampai seorang mahasiswa Indonesia di Inggris pun melakukan kebodohan yang sama," kata Dradjad.
"Saya mendukung penuh usaha pemerintah mengambil alih saham mayoritas Freeport Indonesia. Yang saya kritisi adalah pencitraan dan pembodohan rakyat yang kelewatan," ujarnya.
Dia mencatat fakta yang harus dicek adalah soal belum adanya transaksi, baru sebatas HOA. Kemudian, Dradjad menyinggung soal harga pembelian participating interest Rio Tinto di Freeport Indonesia senilai US$ 3,5 miliar dan tidak bisa ditawar.
"Transaksi belum terjadi karena ada isu-isu besar yang belum tuntas. Itu pun Indonesia nerimo saja harga yang dipatok oleh Rio Tinto. Jika transaksinya terwujud nanti, Indonesia harus membayar Rp 55 triliun. Tapi, FCX (Freeport McMoran) ngotot kontrol operasional tetap mereka yang pegang," kata Dradjad.
Benarkah upaya negosiasi selama 3,5 tahun tanpa henti ini hanya sekedar pencitraan? Mari bedah dan bandingkan bersama dari data Inalum.
Baca: Kesepakatan Diteken, Nilai Akuisisi Freeport Rp 53 T
1. Soal Keberadaan Rio Tinto, dan pertanyaan mengapa RI harus beli Rio Tinto?
Saat rencana divestasi Freeport oleh RI mulai matang di Agustus 2017, yakni usai ada 4 kesepakatan dasar perundingan yang disetujui Freeport dan Menteri ESDM. Belakangan diketahui ternyata terdapat hak partisipasi Rio Tinto di tambang Grasberg, Papua.
Apakah masuknya Rio Tinto itu diam-diam?
Ternyata tidak, masuknya Rio Tinto ke PT Freeport Indonesia sudah diketahui oleh pemerintah Indonesia. Tetapi pemerintahan zaman Orde Baru yang tahu, pemerintahan orde orde berikutnya tidak ada yang tahu.
Dalam laporan keuangan terkonsolidasi PT Freeport Indonesia tahun 2017 disebut perjanjian kerja sama Rio Tinto dengan Freeport dijalin 1996. PT Freeport Indonesia juga menyebut soal masuknya Rio Tinto sudah disampaikan ke pemerintah, yakni Menteri Pertambangan dan Energi. Jabatan tersebut waktu itu dipangku oleh Ida Bagus Sudjana dan diketahui oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum, yang dijabat oleh Kuntoro Mangkusubroto.
Di laporan keuangan PTFI disebut Rio Tinto menyuntik investasi US$ 75 juta untuk menggarap tambang Grasberg. Untuk investasi itu, Rio Tinto kemudian mendapat hak partisipasi 40%. Hingga 2017, total investasi yang telah dikucurkan Rio Tinto mencapai US$ 166 juta.
Perjanjian antara PTFI dan Rio Tinto juga agak rumit, PTFI mengatur Rio Tinto dapat jatah bagi hasil 40% untuk tambang-tambang tertentu (di sini adalah tambang blok A). Tapi setelah 2022, Rio Tinto bisa bagi hasil 40% untuk seluruh hasil tambang PTFI.
Kontraknya rumit, tapi intinya mengatur jika nanti tambang Freeport menghasilkan mineral jumlah tertentu, begitu terangkat dari perut bumi harus dipotong 40% terlebih dulu untuk Rio Tinto.
Kerumitan ini pun diakui oleh Direktur PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin. "Ada saham, ada participating interest. Ada dua periode, 2018-2022, terus 2022-2041, jadi banyak," jelasnya, bulan lalu dalam acara buka bersama media.
Nah, ketimbang didiamkan dan nanti begitu Indonesia jadi pemegang saham mayoritas tanpa akuisisi Rio Tinto, risikonya begitu dapat hasil tambang tidak langsung jatuh ke Indonesia terlebih dulu, tapi dipotong 40% untuk Rio Tinto. Ini akibat kontrak yang dijalin oleh Freeport dan Rio Tinto pada 1996 dulu.
"Transaksinya complicated (rumit). Ini transaksi tersulit yang pernah saya lakukan dengan pengalaman sebagai bankir selama 25 tahun," kata Budi
2. Transaksi Masih Jauh dari Tuntas, RI Belum Resmi Kuasai 51%
Ya, karena memang yang diteken kemarin masih berupa Head of Agreement (HoA) atau kesepakatan awal.
Seperti yang disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, HoA bukanlah perjanjian jual beli saham. HoA merupakan perjanjian payung sehingga mengatur hal-hal prinsip saja.
HoA ditindak-lanjuti dengan sejumlah perjanjian. Perjanjian yang harus dilakukan untuk benar-benar pemerintah memiliki 51% adalah Perjanjian Jual Beli Participating Rights antara Rio Rinto dengan Pemerintah yang nantinya dikonversi menjadi saham sebesar 40% di PT FI. Lalu perjanjian jual beli saham antara Pemerintah dengan Freeport McMoran sejumlah 5,4%.
"Perjanjian-perjanjian diatas harus benar-benar dicermati karena bagi lawyer ada adagium yang mengatakan 'the.devil is on the detail' (setannya ada dimasalah detail)," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/7/2018).
Belajar dari pengalaman Indonesia negosiasi dengan Freeport selama ini, memang ada baiknya jika sudah ada kesepakatan diformalkan dulu dengan perjanjian payung. Terakhir, Indonesia berhasil negosiasi dengan Chairman Freeport James Bob Moffet, kesepakatan sudah dicapai tapi tidak dituangkan dalam bentuk tertulis.
Freeport McMoran kemudian berulah, Moffet digantikan oleh Richard Adkerson yang kemudian menihilkan kesepakatan yang terjalin dahulu. Adkerson mengirim surat panjang ke pemerintah RI pada September 2017, menolak mentah-mentah divestasi dan berprinsip bahwa Kontrak Karya Freeport berlaku sampai 2041.
Nah, biat negosiasi ada buahnya sedikit, kiranya RI memang perlu menuangkan kesepakatan awal dalam bentuk formal seperti HoA kemarin.
3. Mana lebih baik, divestasi sekarang atau nanti tunggu kontrak 2021 selesai?
Ini paling banyak jadi pertanyaan orang-orang, bukankah kalau menunggu 2021 bisa mendapat divestasi saham gratis?
Nah, ini juga yang sempat dipikirkan terlebih dulu. Tetapi, Freeport memang ahli dalam menyusun kontrak. Terdapat ketentuan dalam KK Freeport yang menegaskan bahwa Indonesia tidak mendapat tambang bekas Freeport secara gratis saat kontrak habis. Pasal 22 ayat 1 KK mengatur setelah jangka waktu berakhir, semua kekayaan milik Freeport yang bergerak atau tidak di wilayah proyek harus ditawarkan ke pemerintah dengan nilai pasar yang tidak lebih rendah dari nilai buku.
Menurut laporan keuangan PTFI yang diterima CNBC Indonesia, nilai buku perusahaan saat ini minimal US$6 miliar. "Ditambah, pemerintah juga masih harus membeli infrastruktur jaringan listrik di area penambangan yang nilainya diestimasi lebih dari Rp 2 triliun," tutur Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegero. Jadi, opsi RI saat ini adalah bayar US$3 miliar sekarang atau US$6 miliar (berpotensi naik) pada 2021 nanti.
Lalu, terdapat pula risiko diajukannya Indonesia ke Arbitrase Internasional mengingat kontrak berakhir pada 2021 sendiri masih jadi perdebatan. Freeport McMoran berkeras KK mengikat RI sampai 2041 tanpa ada pengecualian. Jadi pemerintah dihadapi opsi beli US$ 3,85 miliar sekarang atau US$ 6 miliar di 2021 mendatang yang serba belum pasti.
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...traan-benarkah
Fuad Bawazier: Semua Gombal
Kamis, 26 Jul 2018 14:25 WIB
Reuters/Antara Foto/Muhammad AdimajaJakarta - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyebut pengambilalihan 51% PT Freeport Indonesia (PTFI) hanya pencitraan. Sebab, pengambilalihan saham tersebut belum terjadi.
"Kita sudah tahulah itu mengenai HoA (head of agreement), tadi yang baru baru deklarasi politik sebetulnya itu, tapi bukan ikatan hukum bisnis yang mengikat tapi slogan-slogannya luar biasa. Seperti baru pemerintahan Jokowi-lah, setelah 50 tahun ke Ibu Pertiwi, kita sekarang miliki 51 % dan semua gombal-gombal lain," kata dia di DPR RI Jakarta, Kamis (26/7/2018). "Ini penyesatan pencitraan yang menurut saya agak keterluan," sambungnya.
Baca juga: Kenapa Akuisisi Freeport Tak Tunggu Kontrak Karya Habis?
Dia mengatakan, pengambilalihan saham itu terjadi apabila sudah ada rapat umum pemegang saham. Kemudian, sudah ada transaksi pembelian saham. "Kita tahu kalau 51% balik ke Indonesia berarti ada RUPS ini dialihkan ke sini, sudah ada pembayarannya, ada nota akta notarisnya ini tidak ada semua. Tipu bin tipulah," ujarnya.
Dia melanjutkan, pemerintah sendiri seharusnya dengan mudah mengambil 51% saham Freeport. Caranya, dengan menunggu masa kontrak karya habis.
Baca juga: Mantan Menkeu Kritik Keras Perjanjian Akuisisi 51% Saham Freeport
"Untuk memperoleh 51% saham nggak usah cara begini, ya tunggu aja, pemerintah pasif saja tahun 2021 siapa yang akan gerak, pasti Freeport akan kalang kabut, saham pasti hancur pasti akan 0, pasti dia akan kacau. Jadi nggak usah berbuat apa-apa aja dulu. Freeport pasti akan minta tolong bagaimana gaji, PHK, dan sebagainya," jelasnya.
Dia juga bilang, pemerintah tak perlu takut menolak memperpanjang masa kontrak ini. Dia bilang, kalaupun dibawa arbitrase dan kalah, pemerintah justru bisa menguasai 100%.
"Karena logikanya, pasti PTFI membawa katanya ke arbitrase, dibikin mitos baru, kalau masuk arbitrase kalah, ya coba kita kalau kalah bukan US$ 3,85 miliar tapi bayar US$ 6 miliar ya nggak apa-apa. Kalaupun kita kalah tapi kalau bayar US$ 6 miliar kita 100%, Freeport juga pergi. Pergi malah nggak direcokin lagi," ungkapnya.
https://finance.detik.com/energi/d-4...r-semua-gombal
Akuisisi Saham Freeport Disebut Hanya Pencitraan, Benarkah?
NEWS - Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
13 July 2018 14:44
Jakarta, CNBC Indonesia- Indonesia meneken perjanjian awal dengan Freeport McMoran untuk mengambil alih 51% saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Setelah separuh abad lebih, akhirnya Indonesia bisa jadi pemegang saham mayoritas di tambang emas raksasa yang ada di Papua itu.
Tetapi, upaya pemerintah 'merebut' kembali Freeport ini banyak disebut pencitraan semata Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ekonom Dradjad Wibowo mengatakan, penandatanganan HOA yang dilakukan Inalum dan Freeport McMoran hanya pencitraan saja.
"Pencitraan yang dilakukan oleh oknum pemerintah sangat kelewatan. Sangat membodohi rakyat. Saking berhasilnya, tidak sedikit yang menulis "terima kasih Pak Jokowi" tanpa melakukan fact-check. Sampai-sampai seorang mahasiswa Indonesia di Inggris pun melakukan kebodohan yang sama," kata Dradjad.
"Saya mendukung penuh usaha pemerintah mengambil alih saham mayoritas Freeport Indonesia. Yang saya kritisi adalah pencitraan dan pembodohan rakyat yang kelewatan," ujarnya.
Dia mencatat fakta yang harus dicek adalah soal belum adanya transaksi, baru sebatas HOA. Kemudian, Dradjad menyinggung soal harga pembelian participating interest Rio Tinto di Freeport Indonesia senilai US$ 3,5 miliar dan tidak bisa ditawar.
"Transaksi belum terjadi karena ada isu-isu besar yang belum tuntas. Itu pun Indonesia nerimo saja harga yang dipatok oleh Rio Tinto. Jika transaksinya terwujud nanti, Indonesia harus membayar Rp 55 triliun. Tapi, FCX (Freeport McMoran) ngotot kontrol operasional tetap mereka yang pegang," kata Dradjad.
Benarkah upaya negosiasi selama 3,5 tahun tanpa henti ini hanya sekedar pencitraan? Mari bedah dan bandingkan bersama dari data Inalum.
Baca: Kesepakatan Diteken, Nilai Akuisisi Freeport Rp 53 T
1. Soal Keberadaan Rio Tinto, dan pertanyaan mengapa RI harus beli Rio Tinto?
Saat rencana divestasi Freeport oleh RI mulai matang di Agustus 2017, yakni usai ada 4 kesepakatan dasar perundingan yang disetujui Freeport dan Menteri ESDM. Belakangan diketahui ternyata terdapat hak partisipasi Rio Tinto di tambang Grasberg, Papua.
Apakah masuknya Rio Tinto itu diam-diam?
Ternyata tidak, masuknya Rio Tinto ke PT Freeport Indonesia sudah diketahui oleh pemerintah Indonesia. Tetapi pemerintahan zaman Orde Baru yang tahu, pemerintahan orde orde berikutnya tidak ada yang tahu.
Dalam laporan keuangan terkonsolidasi PT Freeport Indonesia tahun 2017 disebut perjanjian kerja sama Rio Tinto dengan Freeport dijalin 1996. PT Freeport Indonesia juga menyebut soal masuknya Rio Tinto sudah disampaikan ke pemerintah, yakni Menteri Pertambangan dan Energi. Jabatan tersebut waktu itu dipangku oleh Ida Bagus Sudjana dan diketahui oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum, yang dijabat oleh Kuntoro Mangkusubroto.
Di laporan keuangan PTFI disebut Rio Tinto menyuntik investasi US$ 75 juta untuk menggarap tambang Grasberg. Untuk investasi itu, Rio Tinto kemudian mendapat hak partisipasi 40%. Hingga 2017, total investasi yang telah dikucurkan Rio Tinto mencapai US$ 166 juta.
Perjanjian antara PTFI dan Rio Tinto juga agak rumit, PTFI mengatur Rio Tinto dapat jatah bagi hasil 40% untuk tambang-tambang tertentu (di sini adalah tambang blok A). Tapi setelah 2022, Rio Tinto bisa bagi hasil 40% untuk seluruh hasil tambang PTFI.
Kontraknya rumit, tapi intinya mengatur jika nanti tambang Freeport menghasilkan mineral jumlah tertentu, begitu terangkat dari perut bumi harus dipotong 40% terlebih dulu untuk Rio Tinto.
Kerumitan ini pun diakui oleh Direktur PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin. "Ada saham, ada participating interest. Ada dua periode, 2018-2022, terus 2022-2041, jadi banyak," jelasnya, bulan lalu dalam acara buka bersama media.
Nah, ketimbang didiamkan dan nanti begitu Indonesia jadi pemegang saham mayoritas tanpa akuisisi Rio Tinto, risikonya begitu dapat hasil tambang tidak langsung jatuh ke Indonesia terlebih dulu, tapi dipotong 40% untuk Rio Tinto. Ini akibat kontrak yang dijalin oleh Freeport dan Rio Tinto pada 1996 dulu.
"Transaksinya complicated (rumit). Ini transaksi tersulit yang pernah saya lakukan dengan pengalaman sebagai bankir selama 25 tahun," kata Budi
2. Transaksi Masih Jauh dari Tuntas, RI Belum Resmi Kuasai 51%
Ya, karena memang yang diteken kemarin masih berupa Head of Agreement (HoA) atau kesepakatan awal.
Seperti yang disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, HoA bukanlah perjanjian jual beli saham. HoA merupakan perjanjian payung sehingga mengatur hal-hal prinsip saja.
HoA ditindak-lanjuti dengan sejumlah perjanjian. Perjanjian yang harus dilakukan untuk benar-benar pemerintah memiliki 51% adalah Perjanjian Jual Beli Participating Rights antara Rio Rinto dengan Pemerintah yang nantinya dikonversi menjadi saham sebesar 40% di PT FI. Lalu perjanjian jual beli saham antara Pemerintah dengan Freeport McMoran sejumlah 5,4%.
"Perjanjian-perjanjian diatas harus benar-benar dicermati karena bagi lawyer ada adagium yang mengatakan 'the.devil is on the detail' (setannya ada dimasalah detail)," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/7/2018).
Belajar dari pengalaman Indonesia negosiasi dengan Freeport selama ini, memang ada baiknya jika sudah ada kesepakatan diformalkan dulu dengan perjanjian payung. Terakhir, Indonesia berhasil negosiasi dengan Chairman Freeport James Bob Moffet, kesepakatan sudah dicapai tapi tidak dituangkan dalam bentuk tertulis.
Freeport McMoran kemudian berulah, Moffet digantikan oleh Richard Adkerson yang kemudian menihilkan kesepakatan yang terjalin dahulu. Adkerson mengirim surat panjang ke pemerintah RI pada September 2017, menolak mentah-mentah divestasi dan berprinsip bahwa Kontrak Karya Freeport berlaku sampai 2041.
Nah, biat negosiasi ada buahnya sedikit, kiranya RI memang perlu menuangkan kesepakatan awal dalam bentuk formal seperti HoA kemarin.
3. Mana lebih baik, divestasi sekarang atau nanti tunggu kontrak 2021 selesai?
Ini paling banyak jadi pertanyaan orang-orang, bukankah kalau menunggu 2021 bisa mendapat divestasi saham gratis?
Nah, ini juga yang sempat dipikirkan terlebih dulu. Tetapi, Freeport memang ahli dalam menyusun kontrak. Terdapat ketentuan dalam KK Freeport yang menegaskan bahwa Indonesia tidak mendapat tambang bekas Freeport secara gratis saat kontrak habis. Pasal 22 ayat 1 KK mengatur setelah jangka waktu berakhir, semua kekayaan milik Freeport yang bergerak atau tidak di wilayah proyek harus ditawarkan ke pemerintah dengan nilai pasar yang tidak lebih rendah dari nilai buku.
Menurut laporan keuangan PTFI yang diterima CNBC Indonesia, nilai buku perusahaan saat ini minimal US$6 miliar. "Ditambah, pemerintah juga masih harus membeli infrastruktur jaringan listrik di area penambangan yang nilainya diestimasi lebih dari Rp 2 triliun," tutur Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegero. Jadi, opsi RI saat ini adalah bayar US$3 miliar sekarang atau US$6 miliar (berpotensi naik) pada 2021 nanti.
Lalu, terdapat pula risiko diajukannya Indonesia ke Arbitrase Internasional mengingat kontrak berakhir pada 2021 sendiri masih jadi perdebatan. Freeport McMoran berkeras KK mengikat RI sampai 2041 tanpa ada pengecualian. Jadi pemerintah dihadapi opsi beli US$ 3,85 miliar sekarang atau US$ 6 miliar di 2021 mendatang yang serba belum pasti.
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...traan-benarkah
--------------------------
Jangan sampai ada yang bilang kelak, ternyata berita divestasi Freeport itu cuman HOAX jelang Pemilu dan Pilpres 2019 saja!
Diubah oleh annisa2019 20-10-2018 01:32
0
1.4K
10
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan