Pilpres dan pileg serentak membuat para caleg harus merogoh kocek lebih dalam untuk biaya kampanye bersama. Kembang-kempis.


Fotografer: Lamhot Aritonang/detikcom
Jumat, 19 Oktober 2018


“Gue ngurus dana kampanye gue sendiri. Ini berat gue, nih. Kaus saja Rp 32 ribu satu biji, Bos. Aduh…!” Habiburokhman menumpahkan keluh kesahnya. Pemilihan legislatif makin dekat. Ia kudu menyiapkan logistik untuk pendanaan dirinya menjadi calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Masalahnya adalah dana yang harus dikeluarkan membengkak. Sebagai caleg, ia juga harus mengkampanyekan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partainya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebab, pilpres-pileg pada April 2019 nanti berlangsung serentak.

Itu puluhan juta rupiah sudah habis. Terus ada nonton bareng sama masyarakat di bioskop milenial, itu sewa 200 tiket."
Habiburokhman belum tahu apakah dana kampanye yang dihabiskan untuk capres-cawapres itu juga dilaporkan ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Yang jelas, saat ini ia harus merogoh kocek sendiri untuk membiayai dua jenis kampanye tersebut. “Gue saat ini kembang-kempis. Semoga terkejar sampai pelaksanaan,” katanya kepada detikX beberapa waktu lalu.

Caleg Gerindra Dapil DKI Jakarta I, yang meliputi wilayah Jakarta Timur, itu, memperkirakan setidaknya butuh Rp 1,5 miliar untuk memesan kaus serta alat peraga lainnya. Belum lagi ongkos saksi di tempat pemungutan suara, yang bisa juga nantinya dibebankan kepada caleg. Mekanisme untuk itu belum dibahas.


Habiburokhman
Foto : Aditya Mardiastuti/detikcom

Apakah capres-cawapres tak membantu atau patungan? Ketua DPP Partai Gerindra ini bilang tidak ada. Namun Habiburokhman juga memaklumi bahwa Prabowo dan Sandi harus mengeluarkan banyak dana untuk blusukan ke daerah. “Prabowo mengajari kita untuk mandiri. Saling menguntungkanlah,” kata Habiburokhman.

Andre Rosiade, caleg Gerindra lainnya dari Dapil Sumatera Barat I, yang mencakup sebelas kabupaten dan kota, menegaskan prinsip simbiosis mutualisme itulah yang ditekankan Gerindra. Sebab, dengan mengkampanyekan capres-cawapres, seorang caleg mendapatkan efek positif, yaitu gampang dikenal oleh pemilih.

Karena itu, ia rela apabila harus merogoh kocek lebih dalam. Andre tidak menyebutkan berapa duit yang dia siapkan untuk memenangkan dirinya dan Prabowo-Sandi di Sumbar. Namun, dari yang dia tahu, kalau mau jadi, seorang caleg harus menyiapkan Rp 8-10 miliar. Dan, ia sendiri sudah keluar lebih dari Rp 1 miliar untuk memasang billboard dalam setahun ini.

Dana yang juga tidak sedikit, kata Andre, adalah untuk membiayai iklan bersama di media massa, baik surat kabar, radio, dan televisi. Selain itu, di era sekarang ini, ia harus membayar untuk beriklan di media sosial. “Gue juga harus spend uang untuk kampanye medsos. Jadi seluruh lini harus digarap,” ujar Andre.

Di samping alat peraga dan kampanye di media, Andre mengaku menanggung biaya-biaya acara dan kunjungan capres-cawapres ke dapilnya. Sebagai contoh acara deklarasi #2019Prabowo Presiden yang digelar di Sumatera Barat beberapa waktu lalu dengan menghadirkan Neno Warisman dan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.

Mulai sewa tempat pelaksanaan hingga pelantikan badan pemenangan daerah provinsi, dia yang membayari. “Itu puluhan juta rupiah habis. Terus ada nonton bareng sama masyarakat di bioskop milenial, itu sewa 200 tiket,” katanya.


Acara pembekalan caleg Partai Nasdem awal September 2018
Foto : Dok Detikcom

Di kubu partai-partai pendukung capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, caleg-caleg juga diminta mengkampanyekan capres-cawapres di semua alat peraga kampanye mereka. Dana Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk membantu para caleg itu tidak dialokasikan.

“Kita kan mengkampanyekan Jokowi-Ma’ruf hanya modal bicara doang dan modal menambahkan foto mereka di atribut. Jadi nggak ada masalah,” begitu klaim caleg Dapil Banten III (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan) dari Partai Hanura, Inas Nasrulloh Zubir, kepada detikX dua pekan lalu.

Namun, yang berbeda di kubu Jokowi-Ma’ruf, kata Inas, apabila capres atau capres berkunjung ke dapil,TKN-lah yang akan membiayai. Caleg praktis hanya nimbrung saja di acara tersebut. “Kalau capres datang ke dapil, itu urusan TKN, bukan calegnya, dong,” ucapnya.

Namun, terkait dengan saksi di tempat pemungutan suara, mekanisme kerja sama antara caleg-TKN Jokowi-Ma’ruf sama, belum dibahas. Memang ‘koalisi’ caleg-TKN dalam hal saksi itu bisa lebih efisien, tapi bagaimana cara menjalankannya tak semudah yang dibayangkan.

“Kan banyak parpol koalisi, nanti akan disusun bagaimana teknis saksi ini. Apakah akan menggunakan saksi terlatih parpol atau mau saksi baru, karena sekarang satu waktu pemilunya,” ujar Johnny G Plate, politikus Partai Nasional Demokrat yang juga caleg Dapil Nusa Tenggara Timur, kepada detikX.

Reporter: Ibad Durohman
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

sumber