PDIP Setuju Dana Saksi
Pemilu Ditanggung
Negara


Wasekjen PDIP Ahmad Basarah.

VIVA - Wakil Sekretaris Jenderal
Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrasi Perjuangan
Indonesia, Ahmad Basarah,
mengatakan pihaknya
mendorong rencana dana saksi
dibebankan kepada negara.

Biaya saksi jangan lagi menjadi
beban bagi peserta pemilu.

"Negara harus sudah mulai
memikirkan dana kampanye
yang murah. Yang tidak
melibatkan anggaran terlalu
besar, apalagi jika itu harus
melibatkan para peserta
pemilu," kata Basarah di Malang,
Kamis 18 Oktober 2018.

Basarah menyebut biaya pemilu
yang mahal akan berdampak
pada beban biaya yang
dikeluarkan peserta pemilu.

Menurutnya, biaya yang besar
akan berdampak pada perilaku
pejabat negara yang dipilih
melalui proses pemilu.

"Ketika biayanya besar, maka dia
akan didorong untuk melakukan
berbagai macam tindakan yang
melanggar hukum seperti
tindakan korupsi," ujar Basarah.

Basarah menilai untuk
menghindari tindakan korupsi
oleh pejabat negara, harus
dipikirkan biaya kampanye yang
murah. Mulai dari pilpres, pileg,
dan pilkada. Sebab, jika biaya
kampanye mahal akan
melahirkan pemimpin bangsa
yang korup.

"Agar tidak berdampak
melahirkan pemimpin bangsa
yang korup. Justru saya
mendorong negara memikirkan
dan saksi yang begitu besar
jangan dibebankan oleh peserta
pemilu. Kalau itu dibebankan ke
peserta pemilu maka dia akan
mencari dana dari berbagai
sumber," tutur Basarah.

Menurutnya, ketika peserta
pemilu mencari sumber
pendanaan sendiri justru rawan
terjebak pada hutang dan
jaringan pengusaha hitam. Jika
pejabat dihadapkan persoalan
hutang dan pengusaha, maka
pejabat rawan menyalahgunakan
kewenangannya.

"Ketika mencari dana dari
berbagai sumber bisa saja
mereka terjebak pada rentenir
terjebak pada pengusaha hitam
dan lainnya. Yang nanti pada
akhirnya, begitu mereka
menjabat mereka terjebak
dengan berbagai macam situasi
yang menyulitkan bagi dia untuk
menjadi pejabat negara yang
bersih," kata Basarah. (ren)
https://www.viva.co.id/pemilu/berita...anggung-negara