TEMPO.CO, Bekasi - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku prihatin dengan tertangkapnya sekitar 10 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sebagai Gubernur, saya prihatin. Kalau begini saya serahkan ke aparat penegak hukum, khususnya KPK," kata Ridwan Kamil usai rapat bersama dengan Wali Kota Bekasi di Mega Bekasi, Senin, 15 Oktober 2018.

KPK menangkap sedikitnya 10 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pihak swasta dalam OTT yang terjadi pada Ahad, 14 Oktober 2018. Komisi antirasuah itu menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 1 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan rupiah.

Diduga kasus yang sedang ditangani terkait perizinan properti milik Grup Lippo, Meikarta, di Cikarang. Usai penangkapan itu, sejumlah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi disegel.

Satu diantaranya adalah ruang Kepala Dinas PUPR yang dijabat oleh Jamaludin. Stiker bertulisan KPK dan garis pengaman warna merah menempel di sejumlah pintu dan jendela.

Ridwan Kamil meminta pejabat yang tersandung masalah hukum agar mengikuti prosedur yang berlaku. Sejauh ini KPK belum merilis nama-nama yang ditangkap. Namun, satu diantaranya adalah Kepala Dinas PUPR, Jamaludin. "Semua ikuti prosedur dan hukum," ujar Ridwan Kamil.

sumber