Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan putusan Universitas Gadjah Mada (UGM) membatalkan seminar kebangsaan bertajuk 'Kepemimpinan Era Milenial' yang sedianya diselenggarakan Jumat (12/10). Pembatalan seminar itu, menurut PKS, dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menilai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang kampus dan pesantren menjadi tempat untuk berkampanye adalah aturan yang keliru. Terlebih, pada tahun politik seperti saat ini.

"Padahal, kita tahu bahwa kampus, pesantren merupakan tempat pendidikan politik. Justru di situ masyarakat yang paling sadar untuk kesadaran kebangsaan, nasionalisme bagi bangsa ini," kata Mustafa di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (14/10).


Menurut Mustafa, mahasiswa dan santri adalah sosok yang seharusnya melek politik karena merupakan pemilih pemula dari generasi milenial.

KPU pun diminta perlu merinci dan menjelaskan batasan kegiatan politik yang diperbolehkan dan dilarang dalam kampus dan pesantren.

Di sisi lain, kata Mustafa, kubu petahana alias calon presiden Joko Widodo justru paling berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya dari peraturan KPU dalam konteks kampanye di lembaga pendidikan.

"Kalau petahana dia kan masih memegang status kepala negara, (kepala) pemerintahan. Memang tidak dicutikan secara peraturan perundangan, ini kan tipis-tipis abuse of power bisa terjadi [...] ini ada ketidakadilan," kata Mustafa.

KPU sendiri diketahui telah menyatakan kampus dan pesantren termasuk lembaga pendidikan yang tidak diperbolehkan menjadi tempat kampanye. Hal itu diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Sebelumnya, seminar 'Kepemimpinan Era Milenial' yang akan diisi oleh mantan Menteri ESDM Sudirman Said dan mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan tersebut tak mendapat izin. Adapun keduanya diketahui merupakan tim sukses (timses) calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Namun, Kepala Humas dan Protokol UGM Iva Ariani membantah pembatalan tersebut bersifat politis. Alasannya, peraturan UGM menyebut setiap acara harus diselenggarakan oleh pihak kampus.

Setelah UGM menelusurinya, acara yang terbuka untuk mahasiswa dan umum itu digelar organisasi luar yang mencatut logo dan nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan UGM.

"Memang awalnya diizinkan, kami kira itu kegiatan dari mahasiswa. Tapi pas kita selidiki ini bukan kegiatan yang diselenggarakan mahasiswa. Akhirnya tak diizinkan," kata Iva kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/10).

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181014192852-32-338421/ugm-batalkan-seminar-pks-nilai-bentuk-ketidakadilan