PARTAI Demokrat mempertanyakan melonjaknya anggaran Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia, hingga mencapai Rp 1 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta mengusut pengelolaan dana kegiatan yang berlangsung di Bali pada 8-14 Oktober 2018 itu.
Permintaan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief lewat akun twitternya @AndiArief_, Minggu (7/10/2018) malam. Karena, menurutnya pelaksanaan pertemuan yang berlangsung seminggu itu seharusnya tidak lebih dari separuh anggaran.

"KPK harus turun untuk menyelidiki mengapa anggaran pertemuan IMF Bali melonjak menjadi hampir 1 Trilyun. Event begini biasanya sepertiga atau paling besar separuhnya," tulis Andi Arief.

Atas keputusan Presiden Joko Widodo tersebut, Andi Arief mengucapkan selamat.
"Selamat berpesta tuan-tuan di Bali, biar kedukaan kami di lombok dan sulteng yang akan mendoakan kalian. Kami bangsa yang plural dalam hal senang dan susah," tulis Andi Arief.

Sebelumnya, Partai Demokrat mempertanyakan besarnya anggaran Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur IMF-Bank Dubia yang mencapai Rp 1 triliun. Padahal, anggaran sebesar itu dapat dialokasikan untuk pembangunan wilayah terpapar bencana, seperti Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Menghamburkan uang negara hampir triliunan buat pertemuan para rentenir, lalu berlindung di balik ini diajukan para menteri zaman SBY adalah dagelan," tulis Andi Arief, Minggu (7/10/2018).

"Pak SBY dan kabinet di tahun 2014 tentu tidak berharap pertemuan IMF jadi pesta-pesta yang memakan uang sebesar sekarang. Event internasional yang setara jaman SBY gak pernah hamburkan uang negara sebesar pertemuan IMF bali ini," tambahnya.

Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nasidik. Dirinya menyinggung soal layanan super mewah yang didapatkan para tamu dalam Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur IMF-Bank Dunia.
"Akuntabilitas politik dan layanan pemerintah itu pada rakyat- terutama rakyat yang sengsara korban bencana. Seharusnya bukan pada IMF dan World Bank," tulis Rachland

Sedangkan Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri menyebut tuduhan pelaksanaan Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur IMF -World Bank dianggarkan pemerintahan SBY tidak benar.

"Ada satu lg pertanyaan ke saya, apakah biayanya diajukan th 2014? Tentu tidak. Indonesia diputuskan menjadi tuan rumah Okt 2015. Setelah itulah baru anggaran disusun. Dan itu terserah Indonesia mau membuatnya besar atau kecil. Sama spt Asian Games juga," jelasnya. (*)

http://wartakota.tribunnews.com/2018/10/08/andi-arief-selamat-berpesta-tuan-tuan-di-bali-kedukaan-kami-di-lombok-dan-sulteng-mendoakan-kalian


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181008115815-32-336546/sby-dorong-bpk-audit-biaya-hajatan-imf-di-bali