alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!
1 stars - based on 2 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bb95d9f902cfe8a108b4567/resolusi-partai-rakyat-demokratik-prd-2019-ganti-haluan-ekonomi

Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!

Resolusi Partai Rakyat Demokratik: 2019, Ganti Haluan Ekonomi!
1 OKTOBER 2018 | 7:15

Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!

Usia kemerdekaan Indonesia sudah 73 tahun. Namun, cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmur, masih jauh menggantung di ufuk harapan.

Jika mandiri dan berdaulat menjadi ukuran kemerdekaan, kita pantas mengelus dada saat menyaksikan negeri yang digelari “gemah ripah loh jenawi” ini masih mengimpor beras, garam, gula dan kedelai.

Ketika Indonesia masuk jajaran elit G-20 dan diramalkan menjadi ekonomi ketujuh dunia pada 2030, tak sedikit diantara kita langsung membusungkan dada.

Kita lupa, negeri ini tidak punya tulang-punggung ekonomi yang membuatnya imum dari gejolak ekonomi global. Dua tulang punggung ekonomi kita, yaitu industri dan pertanian, makin porak-poranda sejak dua dekade terakhir.

Kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus merosot, dari 28,34 persen pada 2004 menjadi 20,16 persen di tahun 2017. Sementara sektor pertanian, selama rentang 25 tahun terakhir, menurun dari 22 persen menjadi 13 persen.

Walhasil, ekonomi kita bak “rumah kartu” yang gampang runtuh hanya oleh sedikit terpaan atau guncangan.

Hentikan Liberalisasi Ekonomi

Penurunan sektor industri dan pertanian bertalian dengan kebijakan ekonomi selama 20 tahun terakhir. Tak terbantahkan, selama rentang waktu itu, kebijakan ekonomi kita sangat liberal.

Memang, haluan ekonomi liberal punya jejak panjang di Indonesia, yang merentang dari sejak Orde Baru hingga saat ini. Lebih dari setengah abad, setidaknya enam kali ganti Presiden.

Jika Orba memulainya dengan liberalisasi investasi, maka pemerintahan yang silih berganti pasca reformasi melengkapinya dengan liberalisasi barang/jasa dan tenaga kerja.

Liberalisasi di era Orba telah membuat ekonomi Indonesia gagal menemukan peta jalan industrialisasiyang tepat. Akibatnya, ekonomi bertumpu pada fondasi yang rapuh.

Liberalisasi investasi menyebabkan investor asing bebas memasuki berbagai lapangan usaha di dalam negeri. Akibatnya, seperti diingatkan Bung Hatta delapan dekade silam (1935-1941), karena motifnya mencari untung, investasi asing hanya memasuki sektor yang memberi keuntungan cepat, terutama ekstraktif.

Kemudian datang lagi era pasca reformasi, yang membawa angin liberalisasi yang lebih kencang, menerjang industri dan pertanian kita dari hulu ke hilir.

Liberalisasi berarti membebaskan kapital atau swasta untuk berakumulasi tanpa rintangan, baik rintangan perdagangan (pajak, tarif impor/ekspor, aturan perdagangan, dan lain-lain) maupun investasi (UU, daya tawar buruh, monopoli badan usaha negara/publik, resiko lingkungan, pemilikan publik, dan lain-lain).

Liberalisasi investasi menggencet ruang hidup pelaku usaha di dalam negeri, terutama pelaku usaha menengah dan kecil. Sementara liberalisasi perdagangan menghancurkan industri atau usaha dalam negeri yang bergantung pada pasar domestik.
Liberalisasi tidak hanya pada pembukaan pintu yang lebar untuk impor, tetapi hingga jasa perdagangan ritel. 

Ini membuat department store, supermarket, pusat pertokoan/perbelanjaan, danminimarket terbuka bagi modal asing.

Puncak dari liberalisasi ini terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono, dengan disahkannya UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). UU PMA yang baru ini lebih liberal dibanding UU PMA tahun 1967. Di UU PMA yang baru, tidak ada lagi pembatasan terhadap modal asing; boleh 100 persen.

Sejalan dengan itu, UU yang mengatur liberalisasi per sektor, seperti energi, pangan, agraria, kehutanan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, juga berjalan tanpa rintangan.

Sayangnya, Jokowi yang semula diharapkan bisa membendung arus liberalisasi itu karena saat kampanye membawa platform ekonomi Trisakti, justru bertindak sebaliknya. Dia mendorong liberalisasi ugal-ugalan lewat kebijakan deregulasi.

Sudah terang-benderang, liberalisasi ekonomi bukan hanya membawa mudharat bagi rakyat Indonesia, tetapi mengubah orientasi ekonomi sehingga menjauh dari cita-cita kemerdekaan.

Pertama, liberalisasi telah menghancurkan tulang punggung ekonomi, yaitu industri dan pertanian. Sejak satu dekade terakhir, kita mengalami deindustrialisasi sekaligus deagrarianisasi.

Kedua, liberalisasi telah memperlebar ketimpangan ekonomi dalam dua dekade terakhir. Rasio Gini Indonesia meningkat cepat dari 0,30 di tahun 1990-an menjadi 0,39 di tahun 2017. Bahkan, di tahun 2014, rasio gini sempat menyentuh 0,41.

Ketiga, liberalisasi yang disertai dengan privatisasi dan pencabutan subsidi menyebabkan semakin banyak Warga Negara kesulitan mengakses kebutuhan atau hak dasarnya.

Karena itu, tidak ada pilihan: liberalisasi ekonomi harus dihentikan. Semua visi ekonomi yang punya semangat kemandirian dan kesejahteraan sosial akan menjadi absurd, akan layu sebelum berkembang, jika tidak diserta usaha membendung liberalisasi.

Karena itu, seruan #2019GantiHaluanEkonomi berarti hijrah dari haluan ekonomi lama, yaitu liberalisasi atau neoliberalisme. Dan itu hanya mungkin bila karakter dasar dari haluan ekonomi lama, yaitu liberalisasi, benar-benar ditinggalkan.
Lantas, apa langkah awal yang konkret dari penghentian liberalisasi ekonomi itu?

Bagi kami, langkah awal yang konkret untuk menghentikan liberalisasi ekonomi adalah mencabut semua payung hukumnya. 

Langkah politik ini penting, karena agenda liberalisasi di Indonesia dipayungi oleh banyak UU. Tahun 2010, politisi Eva Sundari menyingkap data dari Badan Intelijen Negara (BIN), bahwa ada 76 UU di Indonesia yang diintervensi oleh asing. Tidak sedikit dari UU itu yang membawa agenda liberalisasi ekonomi.

Dari semua UU itu, yang paling mendesak untuk segera dicabut adalah UU nomor 25 tahun 2007 tentang PMA. Sebab, UU ini yang menghamparkan karpet merah bagi liberalisasi ekonomi.

Karena itu, langkah awal menghentikan liberalisasi ekonomi bisa dimulai dengan: penghapusan UU nomor 25 tahun 2007 tentang PMA.

Meletakkan Dasar Jalan Kemandirian Ekonomi

Haluan ekonomi nasional harus dikembalikan ke jalur yang benar, sesuai dengan cita-cita Kemerdekaan. Dan berterima kasihlah kepada Bapak Pendiri Bangsa, karena telah mewariskan haluan ekonomi yang sejalur dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu pasal 33 UUD 1945.

Namun, agar seruan #2019GantiHaluanEkonomi tidak abstrak, perlu dijabarkan peta jalannya. Dan yang terpenting, dari mana kita memulai dana apa ukurannya.

Kedaulatan Pangan dan Energi

Bagi kami, titik pijak untuk menegakkan kemandirian ekonomi adalah kedaulatan pangan, terutama jenis pangan utama: beras, gula, kedelai, tepung dan jagung.

Saat ini, hampir 100 persen perut rakyat Indonesia bergantung pada beras sebagai makanan pokok, kecuali Maluku dan Papua (80 persen).

Saat ini, konsumsi beras per kapita mencapai 114,8 kilogram per tahun, tertinggi di dunia. Artinya, dengan jumlah penduduk 263 juta orang pada 2017, Indonesia butuh kira-kira 30 juta ton beras.

Di sisi lain, jika merujuk ke data Kementerian Pertanian, produksi padi 2017 mencapai 81,3 juta ton gabah kering giling, setara 46,3 juta ton beras. Artinya, ada surplus sekitar 11 juta ton beras.

Masalahnya, pertama, sekalipun di atas kertas data produksi beras kita surplus, tetapi impor beras terus dilakukan. Faktanya, sepanjang tahun ini saja sudah ada 2 juta beras impor yang masuk.

Kedua, kalau memang kita surplus 11 juta ton beras, ditambah lagi 2 juta beras impor, harusnya beras di dalam negeri melimpah ruah, sehingga harganya relatif murah. Faktanya, harga beras di dalam negeri terus merangkak naik dalam kurung waktu bersamaan.

Di sini ada persoalan data pangan yang diragukan validitasnya. Hingga sekarang, hitungan produksi beras (rata-rata produksi per hektare dikali luas panen) kita masih menggunakan metode perkiraan pandangan mata (eye estimate). Ini rawan meleset.
Karena itu, selain fokus penambahan areal produksi dan cara menaikkan produktivitas, pemerintah perlu membenahi data pangan agar lebih akurat.

Untuk kedelai, ceritanya lain lagi. Produksi kedelai Indonesia selalu di bawah 1 juta ton per tahun. Malahan, angka produksinya cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir, dari 963 ribu ton tahun 2015 menjadi 786 ribu ton di tahun 2017. Sementara kebutuhan nasional kedelai berkisar 2,5 juta ton per tahun. Akibatnya, sekitar 70 persen kebutuhan kedelai nasional harus diimpor.

Persoalannya ada di luas lahan dan produktivitas yang rendah. Di satu sisi, luas lahan panen kedelai makin menyusut, dari 614 ribu ha di tahun 2015 menjadi tinggal 446 ribu ha di 2017. Di sisi lain, produktivitas kedelai Indonesia hanya 0,8-1,5 ton per hektare, jauh di bawah negara produsen kedelai lainnya yang berkisar 3 ton per hektare.

Di sisi lain, karena menjadi bahan baku utama tempe dan tahu, impor kedelai tak terelakkan. Ini yang turut mempengaruhi defisit transaksi berjalan Indonesia.

Karena itu, pemerintah perlu menseriusi target swasembada kedelai, dengan memperluas areal lahan produksi dan menaikkan produktivitas kedelai. Setidaknya, Indonesia butuh 1,2 juta ha tambahan lahan produksi agar berdaulat dalam urusan kedelai.

Cerita gula tidak berbeda jauh dengan beras. Produksi gula Indonesia tahun 2018 mencapai 2,1 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 2,9 juta ton. Ditambah dengan sisa/stok gula tahun sebelumnya yang berkisar 1 juta ton, kita sebetulnya surplus.

Ironisnya, tiap tahun kita terus mengimpor gula konsumsi. Tahun ini saja, kita mengimpor 1,1 juta ton. Belum lagi, impor gula rafinasi untuk kebutuhan industri, yang kadang-kadang juga merembes ke pasar.

Di sinilah persoalannya, sama seperti beras, ada inkonsistensi pemerintah dalam kebijakan. Di satu sisi angka-angka menunjukkan kita surplus, tetapi di sisi lain impor jalan terus. Ini yang butuh dikoreksi.

Untuk jagung, yang sangat penting untuk bahan baku industri dan pakan ternak, produksinya terus meningkat dalam tiga terakhir. Pada 2015, produksi jagung 19,6 juta ton, lalu meningkat menjadi 23,6 juta ton pada 2016. Di tahun 2017, produksi jagung sudah mencapai 28,9 juta ton. Angka ini diklaim oleh pemerintah sudah surplus.

Masalahnya, kendati kita surplus, pemerintah terus membuka kran impor jagung.

Kita ada masalah dengan tepung terigu, karena bahan bakunya dari gandum. Di satu sisi, konsumsi terigu per kapita meningkat tajam dari 2,64 per kg per tahun pada 1996 menjadi 24 kg per tahun pada 2017. Di sisi lain, karena gandum sulit tumbuh Indonesia, maka impornya pun meningkat tinggi. Saat ini, Indonesia menjadi importir gandum terbesar kedua di dunia, setelah Mesir.

Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu memikirkan pengganti tepung terigu. Salah satunya adalah tepung singkong modifikasi atau Mocaf. Cara pembuatan Mocaf relatif mudah, bahan bakunya pun relatif gampang ditumbuh-kembangkan di Indonesia.

Di atas kertas, produksi beras, gula dan jagung kita terus naik, bahkan surplus. Masalahnya, impor terhadap tiga komoditas pangan itu jalan terus. Tentu saja, impor di tengah surplus hanya akan memukul harga, yang ujungnya memukul petani.
Jadi, pertama, yang mendesak adalah komitmen pemerintah untuk swasembada pangan perlu dibarengi dengan itikad baik untuk menghentikan ketergantungan terhadap impor. Apalagi, jika impor tersebut sekedar untuk melayani nafsu para pemburu rente.

Kedua, usaha mewujudkan kedaulatan pangan perlu dukungan ketersediaan lahan. Untuk itu, agenda reforma agraria harus dipastikan berjalan. Tanpa reforma agraria, sulit memastikan terwujudnya kedaulatan pangan.

Ketiga, usaha mewujudkan kedaulatan pangan juga butuh dukungan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Di saat sawah letih dan kelelahan, pro­duk­ti­vitas me­lan­dai, serta luasnya ter­ge­ro­goti oleh alih-fungsi lahan, maka teknologi dan pengembangan SDM bisa menjadi penyelamat.

Selain kedaulatan pangan, Indonesia juga perlu memikirkan serius soal kedaulatan energi, yakni bagaimana memanfaatkan sumber-sumber energi yang ada di bumi pertiwi, baik energi fosil maupun energi terbarukan, untuk kepentingan nasional.

Industrialisasi Nasional

Menurut kami, agar agenda industrialiasi nasional ke depan punya arah yang tepat sekaligus punya fondasi yang kuat, maka perlu difokuskan pada tiga hal:

Pertama, pengembangan industri pangan. Sebagai negara yang memiliki potensi pangan yang melimpah dan tenaga kerja yang besar, potensi berdaulat lewat industri pangan sangat besar.

Tentu saja, pemerintah hanya perlu memastikan terwujudnya kedaulatan pangan, disamping dukungan teknologi, sumber daya manusia, modal, dan jaminan pasar.

Kedua, pengembangan industri dasar. Sebetulnya, pembangunan industri dasar sebagai pijakan industrialisasi sudah diletakkan oleh pemerintahan Sukarno lewat pembangunan industri baja, semen dan pupuk.

Hanya saja, setelah kekuasaan Sukarno berakhir, pengembangan industri dasar mandeg dan tidak punya arah. Malahan, di masa SBY, beberapa industri dasar yang susah payah dibangun di masa lalu terancam diprivatisasi.

Namun, pembangunan industri dasar tidak dapat ditunda lagi. Sebab, tanpa industri dasar, tidak ada tangga bagi Indonesia untuk naik kelas sebagai negara industri. Karena itu, kedepan Indonesia harus memperkuat industri dasarnya, terutama logam bahan kimia, dan industri bahan modal.

Ketiga, mempercepat hilirisasi industri hasil sumber daya alam, terutama produk tambang, kehutanan dan pertanian.
Selain sebagai pembuka peta jalan untuk industrialiasi, hilirisasi hasil sumber daya juga untuk menaikkan nilai tambah ekspor sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Karenanya, faktanya, banyak jenis bahan baku yang kita impor sebetulnya bisa diproduksi di dalam negeri.
http://www.berdikarionline.com/resol...aluan-ekonomi/

Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!
source: https://id.wikipedia.org/wiki/Budiman_Sudjatmiko

-----------------------------

PRD itu adalah ának kandung' Budiman Sudjatmiko sehingga idea-idea yang terlahir di ormas yang satu ini nggak pernah luput dari keberadaannya yang kini telah mapan di lingkaran elit PDIP. Jadi harap maklum sajalh!

emoticon-Wakaka
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
PRD Dan Pergerakan Komunis Indonesia
Selasa, 26 Juli 2016 22:18 WIB

Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!
Gambar Palu Arit. (Dokumentasi/Ist).

Mari kita meningkatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Nasionalisme kita melalui berbagai kegiatan positif, yang dimuali dari pemahaman ancaman Negara dari sisi ideologi.
Komunis dan Indonesia

Secara umum komunis merupakan sebuah ideologi Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, yang kemudian menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik. Dalam sejarahnya, Indonesia merupakan salah satu kekuatan besar komunisme dunia, melalui kelahiran PKI pada tahun 1920. Dalam perkembangannya, Kelompok Komunis Indonesia menimbulkan insiden berdarah dan dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban jiwa. Saat ini para tersangka pengikut komunisme telah diganjar eks-tapol oleh pemerintahan Orde Baru serta mendapatkan pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka.

Dalam kurun 45 tahun keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) telah memicu dua kejadian besar yakni, pemberontakan PKI 18-19 September 1948 di Madiun dengan tokoh utamanya Musso dan Gerakan 30 September 1965 atau Kudeta Dewan Revolusi 1 Oktober 1965 yang diotaki oleh DN Aidit sebagai Ketua atau Pimpinan CC PKI. Selama masa pergerakannya gerakan PKI sering melakukan aktifitas infiltrasi di kalangan Sarekat Islam, dengan tujuan merusak nama maupun kemuliaan organisasi tersebut melalui pembentukan Sarekat Rakyat, yang sebelumnya muncul SI-Putih dan SI Merah.

Sejak orde lama sampai orde baru aksi PKI selalu mengakibatkan korban jiwa yakni pada tahun 1927, 1946, 1948, 1962, 1964, 1965 bahkan sampai 1972. Disisi lain kelompok PKI sering mnegkritisi maupun menuduh orang lain atau lembaga tertentu, termasuk melakukan teror politik yang menjadi faktor bubarnya Masyumi dan PSI pada tahun 1960.

Pergerakan PRD dan Pasca Reformasi

Pasca reformasi, faham komunis sudah berubah menjadi "Kiri Baru" yang cenderung bersifat sosialis, namun untuk pergerakannya telah digantikan oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD). PRD merupakan bentuk eksistensi keberadaan PKI selain gerakan atau kelompok bawah tanah yang disupport jaringan Komunis Internasional (komintern).

Secara umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) tidak memiliki wakil langsung di parlemen tetapi memiliki peran dalam sejarah politik Indonesia sejak era Orde Baru. Mengingat partai ini sebelumnya dikenal sebagai partai gerakan yang aktif melakukan kaderisasi, penggalangan massa, dan berjuang dengan metode ekstraparlementer.

Berdasarkan historinya, PRD sebelumnya bernama Persatuan Rakyat Demokratik, yang kemudian mengalami perpecahan dan menyatakan diri sebagai partai pada pada 22 April 1996, diprakarsai sejumlah intelektual muda, dengan budiman Sudjatmiko sebagai Ketua Pertama PRD. Partai ini mendapat dukungan utama dari salah satu organisasi onderbouwnya, yakni Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Sejak awal pendirian, PRD sudah menunjukkan sikap oposisi terhadap pemerintahan otoriter Orde Baru. Terkait hal ini, saat PRD bernama Persatuan Rakyat Demokratik, organisasi ini merupakan massa lintas buruh seperti, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKKER), Serikat Tani Nasional (STN), dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).

Pasca Reformasi PRD secara aktif menggalang aksi protes dan demonstrasi mengkritik berbagai kebijakan yang dinilai neoliberal sreta mengkampanyekan kedaulatan nasional maupun Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP33). Saat ini, PRD dinilai telah berupaya untuk bergerak menggapai kursi di Lembaga Legislatif. Hal ini ditunjukkan melalui upaya sosisalisasi PRD terhadap masyarakat luas di tingkat daerah. Hal tersebut juga dikuatkan melalui pernyataan Agus Jabo Priyono (Ketua Umum PRD) yang menyatakan kesiapan PRD untuk menjadi salah satu kontestan Pemilu 2019 pada Kongres PRD ke-8 di Hotel Acacia, Jakarta.

Ancaman Komunisme dan Trend Saat ini

Komunisme merupakan bahaya laten yang perlu selalu diwaspadai karena pergerakannya tidak eksis seperti kelompok ekstrem kanan ataupun kelompok terorisme. Mereka cenderung bergerak bersifat tenang atau bawah tanah, dengan cara merangkul masyarakat, terutama buruh maupun petani melalui berbagai advokasi yang salah satunya berkaitan dengan masalah sosial seperti sengketa lahan.

Hal ini tentunya mengkhawatirkan karena kita tidak pernah tahu tujuan utama atau grand design dari pergerakan kelompok ini, sehingga sudah seharusnya kita sebagai warga Negara peduli ancaman ideologi. Mengingat, saat ini banyak beredar kaos dengan lambang PKI/Komunis (Palu Arit) di kalangan masyarakat tetapi mirisnya masyarakat justru menggunakan kaos dengan atribut komunis secara bangga karena ketidak tahuannya. Hal ini tentunya menunjukkan minimnya pengetahuan kita akan sejarah, mengingat banyaknya inseiden dengan korban jiwa yang cukup banyak akibat aksi kelompok PKI (Komunis), terutama bagi kelompok agamis ataupun kontra faham komunis.

Mengingat Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan partai dengan history pergerakan yang mengacu pada faham Komunis, sudah seharusnya kita mengkritik, mencermati ke arah mana tujuan dari partai ini. Selain itu, kita sebagai masyarakat juga harus mendukung pemerintah agar setiap Partai dan Ormas harus berdasarkan ideologi Pancasila karena itulah dasar Negara Indonesia.

Mari kita meningkatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Nasionalisme kita melalui berbagai kegiatan positif, yang dimuali dari pemahaman ancaman Negara dari sisi ideologi, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila serta mentaati hukum secara disiplin, demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.
https://megapolitan.antaranews.com/b...donesia



Quote:
Sekarang mereka pada ngumpul di partainya si Emak....


Pantas pada mingkem semua padahal Habib Bahar dengan lantang meneriakkan... SARANG PKI...


TAKBIR!!!!!!!

Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!

Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!
Diubah oleh tanah.liat
Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!




Ganyang PKI dan yg berbau marxisme!!!




Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!


Quote:
Diubah oleh tanah.liat
Tunjukin ke gue dong, negara mana yang gak liberalis dan kapitalis yang bisa maju dan makmur.
[Spoiler]
Quote:
[/spoiler]

fix, menurut ts semua penemuan yang merevolusi dunia modern milik indonesiaemoticon-Ngakak
Jangan menghayal lah......
kronologi dalam gambaremoticon-Big Grin
Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!
Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!


Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!

Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!

Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!
]
Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!


Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!

Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD): 2019, Ganti Haluan Ekonomi!
ganti haluan yg diistana maksudnya?emoticon-Bingung


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di