JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukan 65,8 persen publik menilai Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden yang paling konsisten memperjuangkan Pancasila.
Hal itu disampaikan peneliti LSI Rully Akbar dalam rangka rilis survei LSI yang bertema Pilpres dan Kerinduan Publik untuk Indonesia yang Kuat di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Kamis (4/10/2018).
"Sebanyak 65,8 persen menyatakan Jokowi sebagai calon presiden yang paling diyakini konsisten tanpa kompromi memperjuangkam dan mempertahankan Pancasila," ujar Rully.
Sementara itu sebanyak 28,7 persen responden menilai Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang yang paling diyakini konsisten tanpa kompromi memperjuangkan dan mempertahankan Pancasila.
Sedangkan sebanyak 5,5 persen responden tidak menjawab pertanyaan atau tidak mengetahui.
Diketahui, Survei LSI ini menggunakan multi stage random sampling di 34 provinsi melalui wawancara tatap muka dan melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,9 persen. Survei ini didanai oleh internal LSI. Survei dilakukan pada 14-22 September 2018
CEO PT Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson bersama Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin Resya Firmansyah/kumparan (Foto:Resya Firmansyah/kumparan)
PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Freeport McMoran Inc, dan PT Rio Tinto Indonesia menandatangangani Sales Purchase Agreement (SPA) terkait divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Adapun penandatanganan SPA itu dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan Chief Executive Officer Freeport McMoran Richard Adkerson, disaksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
SPA tersebut merupakan tindaklanjut dari Head of Agreement (HoA) yang diteken Inalum selaku induk holding BUMN pertambangan dengan Freeport McMoran Inc pada 12 Juli 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta.
“Saya mengucapkan selamat kepada PT Inalum, Rio Tinto, dan Freeport McMoran," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Ruang Sarulla, Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/9).
Dalam perjanjian tersebut, sebanyak 40 persen Participating Interest (PI) Rio Tinto dikonversi menjadi saham PTFI. Inalum juga membeli saham milik Freeport McMoran Inc untuk mendapat tambahan 5,4 persen saham.
Kemudian ditambah saham milik pemerintah, Inalum nantinya akan memiliki 51 persen saham PTFI. Adapun harga yang harus dibayar untuk membeli PI Rio Tinto dan saham Freeport McMoran Inc sebesar USD 3,85 miliar.
PT Indonesia Asahan Alumunium, Freeport McMoran Inc, dan PT Rio Tinto Indonesia menandatangangani Sales Purchase Agreement (SPA). (Foto:Resya Firmansyah/kumparan)
“Proses dalam pengambilalihan saham PTFI tidak mudah. Dengan niat baik, kita bisa mencapai kesepakatan ini," ucap Sri Mulyani.
Setelah penandatanganan perjanjian ini, Kementerian ESDM akan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PTFI yang berlaku hingga 2031.
Selain itu dalam kesempatan tersebut, ditandatangani pula beberapa perjanjian lain, misalnya seperti shareholder agreement yang mengatur hak dan kewajiban Inalum, termasuk pembagian jatah kursi direksi PTFI setelah proses divestasi saham usai.
Penulis: Cahya Mulyana - 30 September 2018, 13:30 WIB
Ist
KETUA Fraksi Hanura DPR RI Inas N Zubir menduga banyak keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga kedaulatan negara yang memberatkan Tiongkok. Karenanya, negeri yang tengah memperluas kekuatan ekonomi dan militer di kawasan Asia itu cenderung memilih Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2019.
"Keputusan Jokowi dengan mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara menimbulkan protes dari Beijing dan membuka mata dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki kedaulatan atas daratan dan lautan-nya dan tidak bisa diganggu gugat," terangnya dalam keterangan resmi, Minggu (30/9)
Menurut dia, keputusan Jokowi itu juga membuat lawan politik dalam negeri malu. Pasalnya, selama ini, mereka selalu menghujat Jokowi dengan istilah antek asing sampai kacung Tiongkok.
Beijing tentunya tidak akan berhenti hanya sekedar protes, kata dia, tapi juga akan berupaya menjatuhkan Jokowi dalam Pemilu 2019 melalui operasi intelejen yang akan melibatkan lawan politik Jokowi maupun oposisi melalui berbagai cara.
Di antaranya yang sudah berjalan adalah menyelundupkan tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia lalu menginformasikan kepada lawan politik Jokowi, untuk kemudian di-blow up di media untuk dijadikan head line seolah-olah Jokowi telah menerima sebanyak-banyaknya tenaga kerja dari Tiongkok.
"Tapi Alhamdulillah pemerintah sigap dan menangkap mereka semua lalu medeportasikan ke negara asalnya," tegasnya.
Selain itu, patut kita duga bahwa gerakan intelejen Tiongkok tidak hanya berhenti dengan membuat isu tenaga kerja Tiongkok tapi juga yang lainnya terkait dengan Tiongkok.
Alasannya, karena Jokowi menolak keinginan Tiongkok melalui perusahaan minyaknya yakni CNOOC untuk memperpanjang pengelolaan lapangan minyak di wilayah kerja Southeast Sumatra (SES) dan menyerahkan ladang minyak tersebut 100% kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE) pada 6 September 2018 yang lalu.
"Ngototnya Jokowi yang lebih mementingkan kedaulatan Indonesia, semakin membuat Beijing berang dan negara Tiongkok dipastikan akan memilih bekerja sama dengan oposisi yang dipimpin Prabowo, yang sekarang ini tidak lagi memiliki logistik banyak untuk maju dalam Pilpres 2019," paparnya.
Kedatangan Xiao Qian, duta besar negara Tiongkok untuk Indonesia ke kediaman Prabowo Subianto pada 26 September 2018, kata Inas, bukan hanya sekedar pertemuan saja, melainkan juga menjajaki kerja sama Indonesia-Tiongkok jika Prabowo terpilih.
Apabila detail kerja sama tersebut menarik bagi Beijing, bisa saja logistik Prabowo dalam Pilres 2019 dijamin aman.
"Tanda-tanda adanya kesepakatan antara Prabowo dengan Beijing nampaknya semakin terang, yakni dengan kehadiran Prabowo dalam ritual perayaan hari nasional Republik Rakyat Cina pada 27 September 2019 di Hotel Sangri-La Jakarta dengan menggunakan beskap hitam yang mirip dengan pakaian pejabat Komunis Cina di era Mao Zedong," ujarnya.
Inas mengatakan Prabowo telah mengejutkan pendukungnya karena selama ini dianggap anti-Tiongkok, tapi dalam perayaan tersebut Prabowo nampak sangat patuh kepada Tiongkok.
Prabowo mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dengan negara Tiongkok sangat penting dan harus dipelihara bahkan ditingkatkan, jika perlu harus dibantu.
"Yang justru menarik adalah Tiongkok membutuhkan bantuan untuk menguasai laut Natuna Utara dan sumber daya alam Indonesia. Maka, bantuan ini akan didapat dari Prabowo Subianto apabila terpilih menjadi Presiden Indonesia," tutupnya. (OL-2)
