Narapidana Basuki Tjahja Purnama, pelaku penodaan agama dan penghina ulama

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Golkar yang juga aktivis Nahdlatul Ulama Nusron Wahid menyatakan bahwa calon wakil presiden Ma'ruf Amin masuk ke dalam kategori ulama moderat.

Hal itu dikatakannya terkait pemberian dukungan dari kelompok relawan pendukung Basuki T Purnama alias Ahok, Relawan Nusantara (Relanu), kepada Jokowi-Ma'ruf Amin, di kediaman Ma'ruf, di Jalan Situbondo 12, Menteng, Jakarta, Senin (24/9).

Dalam pertemuannya dengan mantan Rais Aam PBNU tersebut, Nusron mengklarifikasi kepada Ma'ruf soal fatwa haram memberi ucapan 'selamat Natal' yang isunya pernah diputus oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa kepemimpinan Ma'ruf.

"Tadi saya tanyakan ada klarifikasi, ada jawaban. Pertama, MUI yang beliau pimpin tidak pernah memberi fatwa melarang atau haram mengasih ucapan selamat Natal. Yang bikin fatwa itu adalah Buya Hamka tahun 80-an," ucap Nusron.

Diketahui, MUI pimpinan Abdul Malik Karim Amrullah atau yang akrab disapa Buya Hamka mengeluarkan fatwa pelarangan mengikuti perayaan natal dan kegiatan-kegiatannya, bukan melarang mengucapkan natal, pada 1981.

Nusron juga menuturkan bahwa kepadanya Ma'ruf menyebut ada dua jenis pendapat ulama soal ucapan natal itu, yakni pendapat garis keras dan pendapat garis moderat.

Pendapat garis keras adalah pendapat yang tidak memperbolehkan umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Sementara, pendapat garis moderat tidak mempermasalahkan itu sepanjang tidak mengganggu kadar tauhid seseorang.

"Pak Ma'ruf Amin yang mengikuti pendapat garis moderat tadi," imbuh Nusron.



Kendati sudah memilih jalur moderat dalam topik tersebut, Nusron berpendapat Ma'ruf tidak bisa memaksakan cara pandangnya kepada seluruh umat muslim. Itu sebabnya masih ada yang beranggapan haram hukumnya bagi umat muslim mengucapkan selamat Natal.

Diketahui, Relanu, yang diinisiasi oleh Nusron, setuju untuk memberikan dukungan kepada Ma'ruf. Sebelumnya, Relanu mendukung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Beberapa anggotanya sempat mempertanyakan keputusan Joko Widodo memilih Ma'ruf sebagai cawapres. Sebab, Ma'ruf dinilai berperan saat MUI memberi sikap keagamaan penistaan agama dalam kasus Ahok.

Kolam

NASTAK SIAP BELA ULAMA