Foto ilustrasi tempat penukaran mata uang krypto di Istanbul, Turki (30/5/2018).
Investasi bodong dengan iming-iming keuntungan melimpah selalu muncul dan memakan banyak korban. Otoritas Jasa Keuangan mencatat nilai kerugian yang diderita masyarakat karena terhasut investasi bodong mencapai Rp9,7 triliun selama 2016-2017.

Beberapa kasus investasi bodong selama 2016-2017 antara lain First Travel dengan nilai Rp800 miliar, PT Cakrabuana Sukses Indonesia sebesar Rp1,6 triliun, Dream for Freedom sekitar Rp3,5 triliun, dan Pandawa Group senilai Rp3,8 triliun.

"Sejak 2016 hingga 2017,OJK telah menerima 1.314.600 korban kasus investasi bodong maupun sengketa industri," demikian rilis tertulis OJK, Sabtu (22/9/2018).

OJK berbagi tips agar masyarakat terhindar dari investasi bodong. Pertama, hindari promotor yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan.

Kedua, cari informasi mengenai perusahaan, karyawan, dan produknya. Ketiga, minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Keempat, semakin besar keuntungan yang ditawarkan, semakin besar pula risiko kerugian yang akan dialami.

OJK meminta masyarakat segera melapor jika menemukan investasi yang mencurigakan. Hal ini untuk mencegah korban investasi bodong semakin banyak lagi.

Laporan ke OJK bisa melalui telepon 157 atau surat elektronik konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id
Sejak 2016 hingga 2017,OJK telah menerima 1.314.600 korban kasus investasi "bodong" maupun sengketa industri.Untuk mencegahnya,bila sobat OJK temukan investasi yg mencurigakan,segera laporkan ke Kontak OJK 157 atau email : konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id [URL="https://S E N S O R6xNqgqMiOH"]pic.twitter.com/6xNqgqMiOH[/URL]
— OJK Indonesia (@ojkindonesia) September 21, 2018
Sebelumnya, Kepala Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing mengimbau masyarakat tidak mudah percaya ikut investasi ditawarkan oknum tertentu yang saat ini semakin marak dilakukan melalui jaringan internet.

"Kami tidak henti-hentinya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran produk atau kegiatan usaha dari entitas yang tidak memiliki izin usaha pemasaran produk dan penawaran investasi. Terlebih saat ini kegiatan tersebut marak di lakukan dengan sistem online," kata Tongam L Tobing di melalui Antaranews.

Tongam mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risikonya.

Satgas Waspada Investasi, kata Tongam, Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal.

Dia mengingatkan, apalagi bila entitas itu menjanjikan imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal, jelas hal itu patut dicurigai.

Tongam mengatakan untuk mengetahui suatu investasi itu bodong atau tidak, kuncinya adalah 2L (legal dan logis). Sebelum anda ingin berinvestasi pada satu entitas, kata Tongam, lihat dulu legalitasnya, kemudian pikirkan kembali, logis atau tidak produk yang ditawarkan.

Tongam menyatakan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk mengecek legalitas dan kegiatan entitas tersebut. Jika ada yang mencurigakan, Tongam meminta agar masyarakat segera melaporkan kepada OJK atau pihak berwajib.

Tongam mengatakan, pihaknya telah menemukan 182 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK. Ratusan fintech ilegal tersebut diketahui berdasarkan pemeriksaan pada website dan platform penyedia aplikasi di Google Playstore.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-rp97-triliun

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Memulangkan orangutan ke habitat aslinya

- Setelah punya nomor urut, kampanye jangan ribut

- Nomor urut capres, caleg eks-korupsi bercampur kontroversi beras