TABLOIDBINTANG.COM - Presiden Jokowi bicara soal tayangan iklan layanan masyarakat di bioskop. Iklan itu menuai kontroversi karena dinilai tak sepantasnya diputar di bioskop. Iklan ditayangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Jokowi mengatakan, Kementerian Kominfo adalah humas pemerintah. Salah satu tugasnya menyampaikan program, kebijakan, kegiatan, dan capaian pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai saluran yang tersedia. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015.

"Memang tugasnya Kominfo, amanat undang-undang, bahwa pembangunan yang sudah selesai atau yang masih dalam proses memang terus diinfokan supaya masyarakat bisa mengikuti. Kalau dulu Menteri Penerangan ya menerangkan, masak disuruh diam," ujar Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 September 2018.

Baca juga:
Desember, Waduk Seigong Di Batam Diresmikan Presiden Jokowi
Bangun Bendungan Karian, RI Dapat Pinjaman dari Korsel
65 Bendungan Dibangun, Panen 2 Kali Setahun

Informasi serupa itu, kata Jokowi, sebenarnya sudah sering ditayangkan bahkan sejak beberapa tahun lalu melalui berbagai macam saluran, termasuk salah satunya dapat ditemukan melalui kanal YouTube. "Masyarakat kan perlu mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya," ujar Presiden.

Ferdinandus Setu, Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membantah pemasangan iklan Jokowi di bioskop bentuk kampanye. Iklan itu ditujukan untuk menunjukkan pencapaian pemerintah selama kepemimpinan Jokowi. “Itu bukan kampanye. Kemenkominfo menjalankan amanat undang-undang sebagai humas pemerintah," tuturnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 65 bendungan hingga tahun 2019 mendatang. Sebanyak 16 bendungan di antaranya merupakan bendungan lanjutan yang tertunda dari pemerintahan selanjutnya, sedangkan sisanya adalah bendungan baru.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso mengungkapkan, pemerintah menargetkan menyelesaikan sebanyak 29 bendungan hingga 2019 nanti. Rinciannya terdiri dari 16 bendungan yang telah dibangun dari pemerintahan sebelumnya dan 13 bendungan baru yang dibangun dari 2014-2019.

Hingga saat ini, pemerintah telah melaksanakan konstruksi untuk 28 bendungan baru, dan diharapkan ada tambahan 9 bendungan baru yang bakal kontrak tahun ini. Sehingga sisa ada 12 bendungan lainnya yang bakal dikontrak hingga 2019 nanti.

Hingga Agustus 2018, sebanyak sembilan bendungan baru telah diselesaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Total tampungan sembilan bendungan ini mencapai 1.035 meter kubik.

Sembilan bendungan tersebut asalah Bendungan Paya Seunara dan Bendungan Rajui di Provinsi Aceh, Bendungan Bajul Mati dan Bendungan Nipah di Provinsi Jawa Timur, Bendungan Titab di Provinsi Bali, Bendungan Jati Gede di Provinsi Jawa Barat, Bendungan Tritip di Provinsi Kalimantan Timur, Bendungan Raknamo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Bendungan Tanju di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berikut daftar bendungan baru yang sudah selesai dan yang ditarget rampung hingga 2019, berdasarkan awal tahun konstruksi

Tahun 2015
1. Rajui di Aceh, Rp 110,65 miliar
2. Jatigede di Jawa Barat, Rp 6,5 triliun
3. Bajulmati di Jawa Timur, Rp 422 miliar
4. Nipah di Jawa Timur, Rp 108 miliar
5. Titab di Bali, Rp 486 miliar

Tahun 2016
6. Paya Seunara di Aceh Rp 94,89 miliar
7. Teritip di Kalimantan Timur, Rp 270 miliar

Tahun 2017
8. Raknamo di NTT, Rp 782 miliar
9. Tanju di NTB, Rp 404 miliar
10. Marangkayu di Kaltim, Rp 271 miliar

Tahun 2018
11. Kuningan di Jawa Barat, Rp 519 miliar
12. Gondang di Jawa Tengah, Rp 617 miliar
13. Logung di Jawa Tengah, Rp 604 miliar
14. Rotiklod di NTT, Rp 407 miliar
15. Sei Gong di Kepulauan Riau, Rp 252 miliar
16. Sindang Heula di Banten, Rp 496 miliar
17. Mila di NTB, Rp 404 miliar
18. Passeloreng di Sulsel, Rp 800 miliar
19. Bintang Bano di NTB, Rp 996 miliar

Tahun 2019
20. Keureuto di Aceh, Rp 1,73 triliun
21. Bendo di Jawa Timur, Rp 776 miliar
22. Gongseng di Jawa Timur, Rp 517 miliar
23. Tukul di Jawa Timur, Rp 673 miliar
24. Pidekso di Jawa Tengah, Rp 469 miliar
25. Karalloe di Sulawesi Selatan, Rp 584 miliar
26. Karian di Banten, Rp 1,2 triliun
27. Tapin di Kalsel, Rp 896 miliar
28. Ciawi di Jawa Barat, Rp 1,2 triliun
29. Sukamahi di Jawa Barat, Rp 893 miliar
https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/08/14/pdfass368-9-bendungan-selesai-dibangun-awal-tahun-ini
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3618582/ri-bakal-punya-tambahan-29-bendungan-baru-sampai-2019

https://www.tabloidbintang.com/berit...ni-kata-jokowi

Sesuai UU tuh, problem?

5 thn jokowi 29 bendungan (selesai 9 bendungan baru, 16 yg mangkrak selesai, 2019= 4 lagi)

10 thn kebo cuma 13 bendungan, itupun klaim sepihak
http://bogor.tribunnews.com/2018/09/20/sebut-sby-sudah-bangun-273-waduk-padahal-aslinya-13-kader-demokrat-ini-dibully-netizen?page=all