Deretan bangku kosong dalam sidang paripurna ke-3 tahun 2018-2019 dengan agenda penyampaian laporan kinerja DPR tahun sidang 2017-2018 oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo pada HUT ke-73 DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018). | Aprillio Akbar /Antara Foto


Jejeran bangku kosong seperti foto di atas bisa jadi merupakan pemandangan biasa di Senayan, Jakarta. Setiap tahun, dari rapat ke rapat, bangku kosong tak pernah luput dari sorotan publik, termasuk ketika rapat paripurna DPR ulang tahun ke-73 DPR pada 29 Agustus 2018.

Pada rapat paripurna yang merayakan ulang tahun lembaga sendiri, hanya 161 anggota DPR yang hadir dan 67 meminta izin dari total 560 anggota. Padahal, Ketua DPR Bambang Soesatyo telah menayangkan tulisan besar di layar depan rapat paripurna: Kita mulai membaik.

Beribu alasan kerap dilontarkan anggota dewan, mulai dari kunjungan konstituen sampai urusan pekerjaan lain. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karius mengatakan ketidakhadiran anggota DPR dalam rapat paripurna merupakan kebiasaan lama.

"Aktivitas itu membudaya di DPR sehingga bolos lama kelamaan menjadi suatu aktivitas biasa dan wajar," kata Lucius Karius saat dihubungi Beritagar.id, Kamis (13/9/2018).

Daftar kehadiran para anggota parlemen itu bisa diakses publik melalui laman Sekretariat Jenderal DPR. Lokadata Beritagar.id menampilkan 104 risalah rapat paripurna, dari tahun 2014 sampai April 2018. Setiap risalah itu mencantumkan data kehadiran anggota DPR.

Persentase kehadiran anggota dewan sepanjang 2014-2018 kian menurun. Dalam 40 kali rapat paripurna pada 2014, rata-rata 27,9 persen yang tidak hadir. Sementara pada 2018, sampai April lalu, rata-rata 40,2 persen anggota dewan tak menunjukkan batang hitungnya dalam rapat paripurna.

Dari 104 rapat paripurna di DPR, hanya satu rapat yang dihadiri semua anggotanya, yaitu rapat pertama di masa sidang I pada 1 Oktober 2014 lalu. Sidang itu agendanya adalah "pengucapan sumpah/janji anggota DPR RI masa bhakti 2014-2019."

Ada dua kali rapat yang hanya dihadiri sekitar 35 persen dari anggota dewan, yaitu rapat paripurna peringatan HUT DPR RI ke-69 (29 Agustus 2014) dan Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap RUU tentang Pengampunan Pajak; dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) (8 Desember 2015).

"DPR sebagai lembaga sudah kehilangan sensitivitas untuk menyadari bahwa tindakan membolos itu itu suatu yang tak pantas dan indisipliner," kata Lucius.


Persentase kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna DPR 2014-2018. | Lokadata Beritagar.id /Sekretariat Jenderal DPR

Anggota DPR saat ini masih terikat dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. Berdasarkan peraturan itu, setiap anggota harus hadir dalam setiap rapat yang menjadi kewajibannya. Peraturan DPR juga memberikan sanksi--meski sangat loggar--terhadap para pembolos.

Pasal 20 peraturan ini antara lain menyebutkan: tidak hadir rapat sebanyak 40 persen dari jumlah rapat paripurna dalam satu masa sidang atau 40 persen dari jumlah rapat alat kelengkapan dewan dalam satu masa sidang, tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi, masuk kategori pelanggaran ringan. Hukumannya berupa sanksi ringan, yaitu teguran lisan atau tertulis.

Pelanggaran kategori sedang dapat diterapkan apabila anggota dewan mengulangi ketidakhadiran. Sanksi sedang dapat berupa pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR.

Kalau asumsinya dalam sekali masa sidang ada 40 rapat paripurna, artinya anggota DPR dapat bolos hadir paling tidak 16 kali.

Jamak diketahui bahwa sejumlah anggota DPR kerap memaksimalkan "jatah" bolos itu tetapi tetap terhindar dari jerat etik Mahkamah Kehormatan Dewan. Belum lagi kebiasaan absen lalu pulang dan menitip tanda tangan. Jadinya, sampai sekarang belum ada pembolos yang kena sanksi.

Kebiasaan membolos pada saat rapat paripurna merata di semua fraksi. Pada tahun 2018 ini, berdasarkan risalah rapat yang diolah Lokadata Beritagar.id, hampir semua partai tingkat bolosnya di atas 40 persen, kecuali Golkar, PDIP dan Demokrat. Persentase bolos paling besar tahun ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (51,9 persen).


Daftar kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna berdasarkan fraksi periode 2014-2018. | Lokadata Beritagar.id /Sekretariat Jenderal DPR

DPR selalu tergolong lembaga yang dianggap rendah kepercayaannya di mata publik. Berdasarkan survei lembaga Charta Politika, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya 49,3 persen, di bawah TNI (73,5%), KPK (73,4%), Presiden (68,6%), dan Polri (50,4%).

Survei Charta digelar pada 23-26 Agustus 2018, wawancara melalui telepon. Ada 800 responden yang diwawancara dan tersebar di 8 kota besar (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar).

Berdasarkan survei itu, penilaian penilaian umum kinerja DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dianggap masih buruk. Kinerja paling mencolok adalah legislasi. "Harus diakui kinerja di bidang legislasi belum sesuai dengan harapan masyarakat," kata Bambang Soesatyo pada rapat paripurna Rabu (29/8/2018).

Pada 2018, DPR menetapkan 50 rancangan undang-undang yang akan dibahas dalam program legislasi nasional. Sampai masa sidang V 2018 hanya tiga RUU Prolegnas Prioritas dan dua RUU Kumulatif Terbuka yang berhasil disahkan DPR.

Peneliti Formappi, Lucius menyebutkan DPR selalu bombastis saat memasang target, tetapi giliran pelaksanaannya melempem. "Ini DPR dengan kinerja terburuk di era reformasi. Setiap tahun tak pernah bisa menghasilkan lebih banyak dari 10 RUU Prioritas," kata Lucius.

Buruknya kinerja DPR, kata Lucius, tersebab kemalasan anggota DPR untuk menghadiri rapat. Sebagian besar anggota DPR memiliki kesibukan lain di luar tugas sebagai anggota DPR. Persoalan buruknya tata kelola persidangan di DPR serta kapasitas anggota dewan turut andil membuat jeblok kinerja DPR.

SUMUR


Klo nyoblos kemakan janji² palsu DPR

Klo gk nyoblos, gk bisa protes soalnya gk milih