Pemerintahan SBY : ‘Konspirasi Kejahatan Besar’
September 11, 2018
By: John Berthelsen
Pemerintah Indonesia yang meninggalkan kekuasaan pada tahun 2014 adalah konspirasi kriminal besar yang mencuri sebanyak US $ 12 miliar dari pembayar pajak dan mencuci melalui bank-bank internasional, dengan sebanyak 30 pejabat dalam skema tersebut, menurut penyelidikan 488 halaman besar yang diajukan ke Mahkamah Agung Mauritius minggu lalu.
Laporan, analisis forensik yang diakui sebagai bukti-bukti, dikumpulkan oleh satuan tugas penyidik dan pengacara di Indonesia, London, Thailand, Singapura, Jepang dan negara-negara lain, yang diajukan bersama dengan afidavit setebal 80 halaman yang berisi dakwaan. Ini juga melibatkan serangkaian lembaga keuangan internasional termasuk Nomura, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank (Singapore) dan lain-lain.
Bank Century, Titik Awalnya
Banyak dari Penipuan itu diduga bermuara di sekitar penciptaan dan perekayasaan kegagalan PT Bank Century Tbk, yang ambruk secara menghebohkan pada tahun 2008, yang dijuluki sebagai "bank SBY," referensi untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena bank ini diyakini berisi dana gelap yang terkait dengan Partai Demokrat, yang dipimpin Yudhoyono. Bank ini direkapitalisasi pada tahun 2008 dan berganti nama menjadi Bank Mutiara.
Penipuan saat itu melibatkan penawaran hak pembelian ¥ 97.682 milyar (US $ 989.1 juta) oleh grup keuangan J Trust di Tokyo pada tahun 2013, yang memberi jalan & sumber daya kepada J Trust untuk membeli Bank Century, yang sebelumnya telah diambil alih oleh pemerintah, direkapitalisasi setelah ratusan juta dolar dicuri, dan berganti nama menjadi Bank Mutiara pada tahun 2009.
Sumber dana penawaran hak-beli J Trust, di Bursa Saham Tokyo, tidak pernah diidentifikasi. Dana tersebut seharusnya digunakan oleh J Trust untuk membeli Bank Mutiara dari LPS pada tahun 2014.
Weston International Capital Ltd yang berbasis di Mauritius adalah pelanggar yang gagal dalam lelang itu bersama dengan beberapa bank lain. Analisis 488 halaman itu menuduh para pejabat Indonesia melakukan rubberstamping pembelian dan menilai para pejabat J Trust sebagai "cocok dan layak" untuk menjalankan bank meskipun mereka konon tidak pernah menjalankan bank komersial ritel dan sebenarnya telah terlibat dalam skandal besar Livedoor Credit di 2005 di Tokyo.
Apakah J Trust mendapatkannya secara Gratis?
Seperti yang dilaporkan Asia Sentinel, tidak ada bukti bahwa J Trust pernah membayar US $ 366,67 juta untuk membeli bank. Catatan LPS menunjukkan bahwa J Trust benar-benar membayar hanya 6,8 persen dari jumlah itu, atau US $ 24,14 juta dimuka, dan itu adalah 33 hari setelah tanggal penjualan yang diduga. Sisanya ditutupi melalui Bank Indonesia melalui surat promes pinjaman syariah melalui LPS untuk sisanya. Pada 2015, menurut catatan LPS, perusahaan asuransi mencatatkan Rp3,065 triliun (US $ 230,65 juta) pada surat promes syariah menjadi nol.
Para penggugat menuduh bahwa penjualan Bank Mutiara "secara konspirasi dieksekusi melalui perjanjian pembelian saham ilegal, swasta, tidak transparan" yang dirancang oleh Kartika Wirjoatmodjo, bankir terkemuka di Indonesia, dan lainnya "dengan maksud nyata menjarah lPS treasury dan cadangan asuransi dalam jumlah yang melebihi US $ 1,05 miliar selama 10 tahun "untuk memperkaya secara tidak adil kleptokrat sementara menipu negara Indonesia dan kreditur prioritas, yaitu penggugat."
Kartika Wirjoatmodjo
Weston, yang menugaskan laporan itu, telah melancarkan kampanye hukum lima tahun di pengadilan di seluruh dunia untuk mengklaim kembali apa yang dituduhkannya 620 juta dolar AS dicuri darinya dari 2008 hingga 2015. Weston menuduh mereka curang melalui penjualan Mutiara yang curang. ” penyembunyian, penggelapan dan pencucian uang ”yang dipimpin oleh Bank Deposit Insurance Corporation Indonesia dan mantan CEOnya, Kartika, sekarang CEO PT Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia. Klaim berikutnya oleh Weston dan anak perusahaannya dalam rentetan tuntutan hukum telah menjalankan tuntutan mereka hingga lebih dari US $ 1,24 miliar.
KPK meneliti jejak
Serangkaian cerita tiga tahun Asia Sentinel tentang perselingkuhan di tahun 2017 memicu penyelidikan yang sedang berlangsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK) ke dalam kegiatan Bank Deposit Insurance Corporation, sebuah lembaga sektor swasta independen yang menjamin dana simpanan yang diketahui oleh LPS akronim bahasa Indonesia-nya. Sebuah sumber mengatakan kepada Asia Sentinel pekan lalu bahwa penyelidikan itu, yang melibatkan para pejabat termasuk Kartika yang sangat dihormati, yang merupakan presiden dari Asosiasi Bankir Indonesia, dan masih bergerak maju.
Sangat diragukan jika tidak terang-terangan berpikir bahwa Yudhoyono akan pernah dituntut di Indonesia jika memang ia terlibat, sumber-sumber Indonesia mengatakan dengan suara bulat. Namun, Boediono, mantan gubernur Bank Indonesia, bank sentral negara itu mungkin menjadi cerita lain sejauh menyangkut KPK.
Dalam kasus yang saat ini diajukan oleh unit Weston di Port-Louis, pihak berwenang Indonesia bersikeras bahwa pengadilan Mauritian tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini. Weston telah mengajukan keberatan yang menyatakan Mahkamah Agung Mauritius memiliki wewenang dan Pengadilan Tinggi Singapura dikatakan mendekati putusan hukum.
Pejabat Pemerintah AS meneliti jejak
Para konspirator tersebut mungkin akan menghadapi masalah yang lebih besar dari Departemen Keuangan dan Kehakiman AS karena laporan pencucian dana melalui sistem transfer elektronik SWIFT dolar AS, yang mana hampir semua transaksi keuangan dunia terlacak disitu. Departemen Keuangan telah memulai kampanye luas melawan pencucian uang di seluruh dunia, yang dipimpin oleh Marshall Billingslea, Asisten Sekretaris untuk Pembiayaan Teroris dan Kejahatan Keuangan, dalam upaya untuk menghentikan aliran miliaran dolar yang mencuci melalui sistem keuangan setiap hari .
Sumber mengatakan pejabat AS sekarang mulai menengok transaksi Indonesia, terutama yang melewati Standard Chartered Bank (Singapura), Wells Fargo (NY), United Overseas Bank (Singapore) dan cabang Siprus FBME, bank Tanzania terkenal yang ditutup oleh Financial Crimes Enforcement Network, atau FinCEN, unit Departemen Keuangan pada tahun 2014.
Seperti halnya penyelidik AS untuk Departemen Kehakiman yang memainkan peran dominan dalam menyusun bukti terhadap Perdana Menteri Najib Razak dari Malaysia dan para pelaku lainnya dalam penjarahan negara yang didukung 1Malaysia Development Bhd. Seperti urusan 1MDB, sejumlah besar Bank Century uang diyakini telah diinvestasikan dalam properti perumahan di California.
In fact, the 488-page testimony in evidence report made available to Asia Sentinel outlines fraud many times bigger than has ever been described before. According to the report, the affair harkens back to the creation in 2004 of Bank Century. The bank is alleged to have been the repository of hundreds of millions of dollars controlled by Yudhoyono, known universally as SBY, and the Democratic Party, which he headed. Yudhoyono came to power on a reformasi platform and was regarded as a considerably more able and honest chief executive than his predecessors.
Satu "kelompok utama kolektif terdiri dari 30 pejabat pemerintah Republik Indonesia" bekerja sama selama lebih dari 15 tahun "dalam upaya untuk mencuri, mencuci dan menyembunyikan lebih dari US $ 6 miliar kejahatan di bawah perintah Presiden Indonesia sebelumnya, dan mantan Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Presiden RI Boediono, ”kata laporan itu.
Bank Indonesia dan LPS diduga bertindak sebagai “penyamar dan rekan konspirator” sejak tahun 2003, beroperasi sebagai “kelompok penjahat terorganisasi sempurna seperti yang didefinisikan… di bawah Konvensi PBB Melawan Korupsi (“ UNCAC ”) dan Konvensi PBB Melawan Transnasional Terorganisir Kejahatan ("UNTOC").
Lima tahap
Bahkan, laporan tersebut menyatakan bahwa pencurian tersebut terjadi dalam lima fase yang berbeda, yang diawali dengan penyimpangan peraturan Bank Indonesia dan kegagalan untuk mengatur, tetapi kemudian pindah ke tahap yang berurutan, dengan LPS, bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, antara lain , terlibat dalam "penggelapan, pencurian, penipuan, penyuapan, penyembunyian, pencucian audit wajib dan pencucian uang" dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Meskipun skandal Bank Century telah dibahas secara mendalam baik di media domestik dan internasional, laporan tersebut menimbulkan dugaan baru, melaporkan bahwa Bank Century secara curang dibuat dan dilisensikan di tempat pertama, dengan asetnya digelembungkan oleh catatan berharga yang disumbangkan dari unit Nomura International PLC sebagai serta surat promes dari presiden banknya, Robert Tantular, dan rekan-rekannya.
Ketika sistem keuangan global jatuh pada tahun 2008, Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia (KSSP) yang dipimpin oleh Gubernur Bank Sentral Boediono dan lainnya meningkatkan suntikan modal darurat sebesar $ 75 juta hingga setara dengan US $ 732,66 juta untuk mencoba menyelamatkan bank. Segera lebih dari US $ 290 juta dana gelap dan suap kampanye ilegal dicuci dari Bank Century dan ke Bank Central Asia, Bank JP Morgan, Bank Danaman dan Bank Mandiri, menurut Laporan Biro Audit Negara Indonesia tanggal 23 Desember 2011.
Menurut laporan itu, rekening di Bank Century diduga ditempa untuk menanggung nama Budi Sampoerna, raja tembakau dan salah satu orang terkaya di Indonesia. Bahkan, pada akhirnya, rekening itu mencapai US245 juta, meskipun Sampoerna diduga hanya memiliki Rp196,854 miliar (US $ 13,12 juta dengan kurs saat ini) di Bank.
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, pemilik utama Tantular dan pejabat Bank Century lainnya menciptakan lebih dari 2.000 akun palsu untuk Tantular saja untuk menggelembungkan portofolio pinjaman Bank Century yang palsu menggunakan efek palsu Nomura untuk mendukung rasio kecukupan modal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia.
Faktanya, laporan tersebut menyatakan, “Bank Century dan Robert Tantular dipilih sendiri… untuk melindungi dana kampanye yang diizinkan secara ilegal dan ketika ditemukan pada tahun 2008 bahwa Tantular telah mencuri lebih dari US $ 500 juta dari Bank Century… sebuah tim dari kleptokrat pemerintah yang dipimpin oleh Bank Indonesia , LPS, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikirim ke bank untuk mencoba membersihkan kekacauan, mengembalikan dana kampanye terlarang yang disimpan dalam rekening Budi Sampoerna palsu dan meletakkan semua kesalahan pada mitra Tantular, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq, yang hingga hari ini difitnah atas pencurian, penggelapan, dan pencucian uang oleh Tantular sebesar US $ 365 juta.
Robert Tantular
"Kisah konspirasi LPS / Bank Indonesia untuk menipu ROI dan kreditor Bank Century lebih dari US $ 6 miliar mulai 2004 hingga 2018 dimulai di sini," lanjut laporan itu.
Meskipun ada pencurian sekitar US $ 36 miliar oleh mantan pemimpin negara itu Suharto, laporan itu menyebut peristiwa-peristiwa berikutnya sebagai "pencurian kleptokratis terbesar dalam sejarah Indonesia" dan menggambarkan konspirasi untuk menjarah dan mencuci harta unit asuransi deposito bank, termasuk dengan "LPS Eksekutif, Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Keuangan / Komisaris OJK dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menteri dan Wakil Menteri dalam hubungannya dengan Bank Century / Bank Mutiara / Bank JTrust Komisaris, Direksi dan Eksekutif dalam kemitraan dengan Tantular dan keluarga Tantular. ”
Rumah dari tumpukan kartu
Laporan ini menggambarkan sebuah rumah besar kartu yang terdiri dari kertas tanpa nilai dan kertas komersial yang dikeluarkan oleh unit Bank Nomura, surat sanggup penukaran curang oleh Tantular dan Nomura senilai lebih dari US $ 11 miliar dari instrumen yang diduga tidak berharga antara 2003 dan 2008, semua bergantung pada inflasi bulanan Standard Chartered Bank (Singapura) Nilai Aset Bersih yang tidak pernah diverifikasi oleh regulator Bank Indonesia termasuk mantan Wakil Gubernur Budi Mulya dan Gubernur Abdullah, keduanya dihukum karena suap, pencucian uang dan penggelapan.
First Global Funds Ltd, afiliasi Weston, mengklaim dalam gugatan yang diajukan pada tahun 2016 bahwa Nomura Bank membantu untuk menipu sistem sebesar US $ 732 juta melalui penerbitan sekuritas yang tidak memiliki nilai dari permulaan. Para eksekutif Nomura hingga hari ini mengklaim bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang mendukung sekuritas ke Bank Century dengan imbalan puluhan juta dolar AS dari biaya penjaminan dan penempatan.
Weston, dalam gugatan yang diajukan di pengadilan di seluruh dunia, menuduh bahwa orang Indonesia mencuci uang yang dicuri baik dalam dolar AS dan rupiah melalui sistem SWIFT melalui bank AS dan Inggris termasuk Wells Fargo, Wachovia Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank, Bank Raykat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Central Asia (Indonesia), Bank ANZ, National Australia Bank (NAB), Citibank Indonesia, New York dan Hong Kong dan beberapa lembaga perbankan dan broker kecil lainnya.
Sementara itu, Bank JTrust Indonesia tampaknya telah berubah menjadi mesin uang yang kehilangan proporsi yang mencengangkan.
John Berthelsen is Asia Sentinel’s editor
https://www.asiasentinel.com/politic...al-conspiracy/ 
