Presiden RI Joko Widodo berbicara pada sesi pleno Forum Ekonomi Dunia ASEAN di Convention Center, di Hanoi, Vietnam, Selasa (12/9).
Tayangan bioskop yang menampilkan pembangunan bendungan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipasang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di bioskop menuai polemik.

Tayangan berdurasi sekitar 3 menit itu menjadi perbincangan ketika akun Nina Asterly (@nynazka) berkicau di Twitter. Di laman Facebook, akun ini juga menuliskan pengalamannya. "Lagi asyik nonton di bioskop, eh tiba-tiba di layar muncul iklan Jkw."

Kicauan @nynazka tentang iklan pembangunan bendungan itu pun bersambut. Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan penayangan iklan tentang kesuksesan pembangunan infrastruktur di era Jokowi merupakan bentuk kampanye terselubung jelang Pemilu 2019.

Dikutip CNNIndonesia, Andre mengatakan, Jokowi sebagai calon presiden petahana telah menggunakan segala sumber daya untuk memenangkan Pilpres 2019.

"Itu kelebihan petahana, menggunakan segala sumber daya yang ada untuk memenangkan pemilu, termasuk berkampanye terselubung di bioskop," kata Andre.

Selain itu, kata Andre, penayangan iklan pemerintah di bioskop itu tidak etis karena masyarakat membayar untuk menyaksikan film bukan melihat wajah Jokowi.

Kritik serupa dilontarkan Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Penayangan iklan pemerintah Joko Widodo di layar bioskop, kata Ferdinand, telah melanggar etika kepatutan.

Ferdinand mengatakan tayangan itu telah mengganggu hak masyarakat sebagai konsumen yang datang dan membayar untuk mendapatkan hiburan dengan menonton film di bioskop.

Ferdinand menyarankan pemerintah Jokowi beriklan di televisi. Menurutnya, beriklan di bioskop akan mengganggu hak masyarakat yang tidak suka dengan Jokowi.

Bagi kubu pendukung Jokowi, tayangan itu merupakan kewajiban Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai juru bicara pemerintah. Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Aria Bima mengatakan Kominfo justru harus lebih masif lagi dalam menyampaikan kinerja pemerintah.

"Itu tugas Kominfo yang dibiayai APBN selaku juri bicara pemerintah. Bukan jubir capres-cawapres. Jadi tak ada yang salah," kata Aria Detikcom.

Hal senada diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. Bagi Ace, tayangan itu murni menginformasikan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Di era informasi yang terbuka ini, kata Ace, pemerintah wajib menyampaikan pencapaian apa saja dari kinerjanya selama ini.

Tayangan yang diputar sebelum film di bioskop mulai itu merupakan versi pendek dari klip berjudul 2 musim, 65 bendungan. Cuplikan film itu pernah diunggah akun terverifikasi Presiden Joko Widodo di YouTube pada 23 Juli 2018.

Tayangan itu memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni dari petani tentang manfaat dari bendungan itu.

Terakhir, ada teks kutipan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa membangun bendungan akan menjamin produksi pangan di masa depan karena kunci ketahanan pangan adalah ketersediaan air.

Kata-kata penutup Presiden itu diikuti tagar #menujuindonesiamaju. Setelah itu, muncul logo Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyedia iklan layanan masyarakat.

Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan tayangan itu bukan kampanye menjelang Pemilu Presiden 2019.

"Iklan tersebut memang disiapkan oleh Kementerian Kominfo yang salah satu tugasnya sebagai Goverment Public Relation atau menjadi Humas Pemerintah," kata Ferdinandus melalui Detikcom.

Sebagai humas pemerintah, kata Ferdinandus, Kominfo punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan pemerintah. Penayangan iklan di bioskop adalah salah satu caranya sehingga tidak akan dicopot penayangannya.
2 MUSIM, 65 BENDUNGAN


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...owi-di-bioskop

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Izin PO bus maut di jalur Cikidang bakal dicabut

- Hari ini IHSG anjlok, minus 0,57 persen

- Hilangnya Fan Bingbing dan dugaan penggelapan pajak